breaking news New

Supiyanto: Kalau Kapolres Melindungi Koruptor Tidak Perlu Didesak-Desak Pihak Lain

Foto: Pos Kupang

Labuan Bajo, Kabarnusantara.net – Kasus Korupsi Lando-Noa yang menyeret beberapa elit lokal di Kabupaten Manggarai Barat, NTT kini makin memanas. Pernyataan Advokat Anton Ali, SH, Kuasa Hukum Jimi Ketua selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Jalan Lando-Noa memicu banyak pihak mendesak Bupati Manggarai Barat ditetapkan sebagai tersangka.

Pernyataan Anton Ali kemudian ditanggapi oleh Advokat Petrus Salestinus di Jakarta pada 19 April 2017. Pernyataan Petrus telah dimuat di media ini dengan judul: “Lindungi Bupati Dula, TPDI: Copot Kapolres Mabar dan Berhentikan dari Anggota Polri”.

Salah satu poin dalam pernyataan tertulis yang diterima kabarnusantara.net, Petrus menduga Kapolres Mabar telah terlibat dalam kasus Korupsi Lando-Noa.

“Dalam kaitan dengan Penyidikan kasus korupsi Lando-Noa, Kapolres Manggarai Barat, patut diduga telah ikut melakukan korupsi bersama-sama dengan Bupati Agustinus Ch. Dula, yang saat ini sedang dilindungi dengan cara menjadikan pelaku lain (Jimi Ketua, Agus Tama dan Vincent) sebagai tumbal,” ungkapnya.

Terpisah, Kapolres Manggarai Barat, Dr. Supiyanto, M.Si. mengatakan bahwa pernyataan Petrus tidak berdasar pada data dan fakta. Karena itu, ia menolak dengan tegas bahkan telah menyiapkan surat somasi.

“Saya menolak dengan tegas pernyataan itu. Kami sudah membuat somasi kepada yang bersangkutan. Jika tidak direspon maka kami segera melakukan langkah-langkah hukum,” jawabnya saat dihubungi kabarnusantara.net.

Ia juga mengomentari pernyataan Petrus yang tidak berdasarkan pada fakta hukum.

“Menurut hemat saya, dia tidak layak disebut advokat karena bicara bukan berdasarkan data dan fakta hukum,” kata Supiyanto.

Ia menambahkan, intervensi pihak lain tidak diperlukan jika ingin membuktikan dirinya terlibat dalam kasus korupsi Lando-Noa di Manggarai Barat.

“Kalau kapolres melindungi koruptor, tidak perlu didesak-desak pihak lain. Pengawasan internal juga ada, di tingkat Polda ada Kabid Propam, ada Itwasda. Di tingkat Mabes ada Kadiv Propam, ada Itwasum. Pembina fungsi di tingkat Polda ada Direskrimsus. Di tingkat Mabes ada Kabareskrim dan Dir Tipidkor,” jelasnya.

Bahkan dalam menangani Kasus Lando-Noa, Ia mengaku mendapat apresiasi dari banyak pihak dan institusi Polri dan KPK.

“Kami sudah gelar perkara di Polda, Mabes dan KPK. Semuanya memberikan apresiasi terhadap penanganan kasus yang kami lakukan,” akunya.

Terkait kepala daerah yang terlibat korupsi, Supiyanto menjelaskan Standar Operasional Prosedur dalam penanganannya.

“SOP penyidikan tipidkor, jika melibatkan bupati/walikota sebagai tersangka maka penanganan kasus dilakukan oleh penyidik Polda yang didahului dengan gelar perkara yang dihadiri penyidik bareskrim,” jelas Kapolres Mabar tersebut.

Sementara itu, lanjutnya, Polres berwenang menangani kasus tipidkor di luar itu atau pejabat di bawahnya. (HWL/KbN)

3 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password