breaking news New

TPDI: Atas Nama Negara, JPU Seharusnya Membebaskan Ahok

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai JPU dalam perkara dugaan penistaan agama yang didakwakan kepada Ahok sebetulnya sedang membohongi dirinya sendiri dan membohongi negara sekaligus berharap supaya publik bisa terkecoh dengan tipuan ala JPU dalam kasus Ahok.

Hal itu, menurut Petrus, karena memilih pasal 156 KUHP untuk menuntut Ahok setelah gagal membuktikan unsur-unsur pasal 156a KUHP.

“Ini sekaligus mencermikan posisi dilematis dan arogansi JPU sebagai wakil negara, karena di dalam tuntutan JPU tanggal 20 April 2017 JPU secara tegas menyatakan dakwaan melanggar pasal 156a KUHP tidak terbukti tetapi JPU justru memilih untuk tetap menuntut Ahok dengan pasal dakwaan melanggar pasal 156 KUHP yang tidak ada hubungan dengan konteks Al Maidah 51,” terang Petrus.

Padahal, lanjut Petrus, kalau kita baca rumusan dan unsur-unsur pasal 156a KUHP yang berbunyi : “dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan, jelas Petrus, pasal 156 KUHP berunyi : “barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.- unsur-unsur padal 156 KUHP adalah : barang siapa; di muka umum; menyatakan.perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Ia menambahkan, meskipun rumusan pasal 156 KUHP terlalu sederhana, namun muatan materi Surat Dakwaan JPU terkait erat dengan konteks Al Maidah 51 sehingga JPU lebih fokus kepada pelanggaran pasal 156a KUHP yang pembentukannya bertujuan untuk melindungi agama-agama di Indonesia agar tidak dinodakan dan disalahgunakan.

Padahal, kata Pengacara senior tersebut, sejarah lahirnya pasal 156a KUHP melalui UU No. 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk menjerat setiap orang yang melakukan tindak pidana penistaan atau penodaan terhadap agama tertentu, karena pasal 156 KUHP hanya ditujukan pada tindakan penodaan terhadap golongan masyarakat berdasarkan suku, asal usul, warna kulit dll. sebagaimana rumusannya dapat kita baca dalam pasal 156 KUHP.

Dengan demikian, lanjut Petrus, maka ketika JPU melihat unsur-unsur pidana dalam ketentuan pasal 156a KUHP tidak terpenuhi disertai dengan pernyataan secara tegas dalam surat tuntutannya sebagai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka seharusnya JPU secara kesatria atas nama negara menanggalkan sikap subyektifnya dan tidak menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP.

Hal itu menurut Petrus karena pasal 156 KUHP hanya ditujukan kepada perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap suatu golongan masyarakat di luar hal-hal yang menyangkut agama yang secara khusus diatur dalam pasal 156a KUHP yang lahir pada tahun 1965.

“Karena itu ketika JPU berpaling dari dakwaan pasal 156a KUHP karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Ahok dari dakwaan pasal 156a KUHP, maka JPU juga seharusnya secara kesatria atas nama negara menyatakan dengan tegas membebaskan Terdakwa Ahok dari dakwaan melanggar pasal 156 KUHP, bukan saja karena unsur-unsur pidana dalam pasal 156 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, akan tetapi juga karena pasal 156 KUHP hanya ditujukan kepada tindakan seseorang yang menghina golongan/suku-suku yang ada di Indonesia ( Batak, Aceh, Ambon, Jawa atau Flores dll) atau karena warna kulit, bahasa atau Partai Politik seseorang terkait Al Maidah 51,” papar Petrus.

Menurut Petrus, sikap kesatria JPU berpaling dari tuntutan pasal 156a telah dirusak sendiri oleh JPU dengan sikapnya memilih menuntut Ahok dengan dakwaan pasal 156 KUHP sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Inilah yang disebut sikap involusi Jaksa yaitu menyatakan pasal 156a KUHP itu ditujukan untuk mempidana seseorang yang diduga dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut ( kaitannya dengan ayat 51 Al Maidah) agar orang tidak menganut agama apapun juga, sebagai tidak terbukti tetapi berbalik menuntut Ahok melakukan penghinaan terhadap golongan dalam masyarakat,” tegasnya.

“Dengan demikian sebetulnya publik secara rational tahu dan menilai bahwa sejak awal penyusunan Surat Dakwaan JPU berada dalam suasana kebatinan yang tidak bebas ibarat memegang bola panas, sehingga posisi JPU menjadi sangat dilematis ketika harus memilih untuk menuntut, apakah menuntut dengan menggunakan pasal dakwaan 156 KUHP atau 156a KUHP. Karena secara akal sehat dan secara prinsip kedua rumusan pasal 156 dan 156a KUHP sulit dibuktikan satu persatu unsur-unsur deliknya, belum lagi kontradiksi lahirnya pasal 156a KUHP itu sendiri,” tambah Advokat Peradi tersebut.

Hal Ini menurut Petrus, sebetulnya bagian dari dilema seorang JPU dan arogansi negara ketika atas nama negara berhadapan dengan pilihan untuk menuntut setiap orang yang didakwa dan diperhadapkan pada pilihan yang sulit, namun harus memilih sekalipun pilihannya salah.

“Sikap inilah yang seharusnya ditinggalkan oleh seluruh JPU di Indonesia sebagai bagian dari reformasi perilaku penegak hukum dan reformasi hukum itu sendiri. Kita masih berharap Majelis Hakim dalam perkara Ahok secara jernih, obyektif dengan payung kemandirian badan peradilan dapat menjaga prinsip kebebasan hakim yang merupakan mahkotanya, untuk dan atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa memutus dengan putusan yang seadil-adilnya, karena signyal untuk membebaskan Terdakwa Ahok dari segala dakwaan dan tuntutan telah diperlihatkan okeh JPU yaitu pilihan cerdas mundur dari pasal 156a KUHP,” tutupnya. (HWL/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password