breaking news New

Dian Patra: Perizinan Jadi Sarana Mendapatkan Biaya Politik Pilkada

RUTENG, Kabarnusantara.net – Ketua Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (GNP-SDA KPK), Dian Patra mengatakan perizinan jadi sarana mendapatkan biaya politik Pemilihan Kepala Daerah.

“Ada orang bilang Izin Usaha Pertambangan Pilkada. Tidak hanya pertambangan, bisa macam-macam. Ada perkebunan juga,” ungkap Dian Patra dalam Seminar Nasional dengan Tema Menelisik Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, di Aula Misio STKIP Santu Paulus Ruteng, Kamis, 27 April 2017.

Menurutnya, kalau bicara penindakan lain lagi, kan perlu bukti seperti aliran dana dan segala macam.

“Itu bisa jadi signal, ya ok. Tetapi apakah bisa masuk ke ranah hukum. Minimal kita harus punya dua alat bukti yang cukup,” ungkapnya.

Dirinya mengaku ada kajian KPK bahwa ada biaya-biaya politik yang tinggi untuk menjadi kepala daerah.

“Sehingga perizinan menjadi sarang atau sarana untuk mendapatkan dana-dana pembiayaan politiknya. Sehingga pada saat yang bersangkutan terpilih menjadi kepala daerah, dia akan berpikir bagaimana mengembalikan dana-dana tersebut,” ujar Dian.

Apakah itu bisa ditelusuri, kata Dian, kembali lagi ke penyelidikan, penyidikan dan alat bukti.

“Itu bisa indikasi. Ada Pilkada, banyak IUP yang diterbitkan. Tapi kan kita harus cari lagi bukti-buktinya,” tandasnya.

Karena itu, seminar ini menjadi sangat strategis agar kalangan akademisi turut terlibat aktif menyampaikan informasi dengan data-data yang akurat terkait korupsi di daerah. (Alfan Manah/KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password