breaking news New

Soal Embung Wae Kebong, Ini Kata KPK dan JPIC OFM Indonesia

RUTENG, Kabarnusantara.net – Pembangunan Embung Wae Kebong di lokasi Register Tata Kehutanan (RTK) 18 pada kawasan Hutan Lindung Gapong yang belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan mendapat tanggapan salah seorang Pejabat Fungsional di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua JPIC OFM Indonesia.

Ketua Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) KPK, Dian Patra di Aula Misio STKIP Santu Paulus Ruteng, Kamis, 27/4/2017, mengatakan dirinya tidak punya data soal kasus itu.

“Saya terus terang tak punya data soal itu. Tapi biasanya lagi-lagi masalah inisiatif. Kita perlu bicara data dulu. Jangan sampai kita salah,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan pembangunan di kawasan hutan yang tidak punya izin pinjam pakai kawasan itu banyak sekali.

“Banyak banget yang tidak punya izin pinjam pakai kawasan. Terutama pertambangan itu banyak yang tidak punya izin pinjam pakai kawasan hutan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut dikatakannya, masalahnya lagi-lagi adalah base line datanya bermasalah.

“Dari sisi base line data yang mana kawasan hutan dan yang mana bukan kawasan hutan masih bermasalah. Bisa jadi ini tidak sama baik di Kementerian Kehutanan maupun di daerah,” ungkapnya.

Jadi, ujarnya, kita harus melihatnya secara holistik. Dalam banyak kasus izin pinjam pakai kawasan hutan, pelaku usaha juga bingung. Di sini angkanya beda, di sana angkanya beda.

“Dan itu bisa jadi moral hazard, yang tadi dikatakan dalam seminar bisa jadi ATM. Jadi ini saling kait mengkait,” ujarnya lagi.

Dirinya mengaku tidak pegang data kasus itu, namun ia berjanji akan tetap melihat seperti apa kasus itu.

“Tapi kalau Embung Wae Kebong itu untuk apa, untuk waduk atau memenuhi kebutuhan air warga, nanti kita lihat secara holistik juga. Manfaatnya nyata atau tidak. Tidak sekedar melihat satu sisinya saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua JPIC OFM Indonesia, Peter C. Aman mengatakan memang faktanya Embung Wae Kebong ada di dalam kawasan hutan RTK 18 dan belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan.

Menurut Aman, yang perlu ditelisik itu prosedurnya. Yang jelas sekarang mencuat ke permukaan adalah tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan.

“Itu sampai sekarang statusnya bahwa belum ada izin pinjam pakai kawasan. Sehingga memang Kehutanan yang harus lebih pro aktif untuk menangani kasus ini,” ujarnya.

Kasus ini, ujar Peter, sedang ditangani Polres Manggarai.

Menurutnya, kalau memang ada data dari masyarakat dan pemerintah daerah sebaiknya dikumpulkan dan dibicarakan.

“Soalnya kalau hanya diam, apa yang menjadi permasalahan tidak pernah didengar oleh pihak lain. Mungkin yang harus bertanggung jawab juga tidak tahu hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Dan kewajiban kita, memang harus lebih pro aktif menyuarakan penyelewengan-penyelewengan seperti itu karena dampaknya tetap ke masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Embung Wae Kebong dibangun pada Tahun Anggaran 2016 di Kawasan Hutan RTK 18 Gapong, Kecamatan Cibal dengan nilai Rp. 1.248.422.000. Cakupan kawasan yang dimanfaatkan untuk Embung seluas kurang lebih 3 hektar. Hutan RTK 18 ini adalah kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 423/Kpts-II/1999 dan disempurnakan dalam SK 973/Menhut-II/2013.

Sementara UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memungkinkan kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung, namun dengan syarat sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan. (Alfan Manah/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password