breaking news New

Syafrudin Atasoge Tekankan Hakikat Pemilu Serentak Kepada HMI Cabang Alor

Kalabahi, Kabarnusantara.net – Menghadapi proses Pilkada serentak 2018, perilaku Pancasilais harus diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kebiasaan money politik yang selama ini untuk menipu rakyat dalam memilih pemimpin, harus mulai diubah, karena hal itu bukan perilaku Pancasila sebagai dasar utama negara Indonesia.

Hal itu diungkapkan dalam “Rapat Dengar Pendapat (RDP) 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)” anggota MPR RI Syafrudin Atasoge, MPd bersama HMI Cabang Alor serta para senior HMI serta OKP sekabupaten Alor, Rabu (12/4/2017).

“Dengan sistem demokrasi yang efisien dan efektif, diharapkan dapat terjaring pemimpin yang berkualitas yaitu pemimpin yang mau berkorban demi rakyat dan bukan pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya dengan biaya dan resiko yang serendah-rendahnya,” terang Syaf panggilan akrab Syafrudin Atasoge kepada para pemilih pemula ini.

Syaf juga menjelaskan tentang sistem demokrasi Indonesia era reformasi, “Banyak alasan di balik pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilihan wakil rakyat. Ada yang beralasan agar efisiensi pemilu meningkat dan akan mengurangi biaya, sedangkan sebagian lagi beralasan agar pesta demokrasi ini lebih efektif melahirkan pemimpin yang amanah, jujur, dan berkompeten sebagai pemimpin bangsa,” paparnya

Ia menjelaskan, kedua alasan ini benar dan satu kesatuan, karena efisiensi dan efektifitas menjadi ukuran produktifitas pemilu yang harus selalu ditingkatkan.

Menurutnya, tidak produktifnya sistem demokrasi Indonesia era reformasi liberal saat ini disebabkan oleh praktek demokrasi ala barat yang berbeda dengan sistem demokrasi Pancasila.

“Asas demokrasi liberal adalah kerakyatan yang dipimpin oleh suara mayoritas, sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sistem demokrasi liberal suara mayoritas adalah suara Tuhan meskipun faktanya belum tentu demikian. Sistem demokrasi liberal tidak efektif menjalankan fungsi menjaring pemimpin yang berkualitas karena berpedoman pada suara mayoritas yang mengambang dan menyebabkan orang yang tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan dapat memimpin rakyat Indonesia asalkan ia didukung oleh suara mayoritas,” papar Syaf.

Ketua HMI Cabang Alor Adnan Tolang pada RDP ini mengkritisi Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela di kalangan kepala daerah yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.

“Politik mendominasi hal-hal apa saja asal menguntungkan pribadi atau partai, berpolitik menjadi ranah investasi dengan hitungan ‘balik modal’ bukan dedikasi dengan konsekuensi pengorbanan, koalisi partai yang syarat kepentingan partai daripada kepentingan rakyat adalah gejala-gejala nyata akibat praktek demokrasi pada era reformasiliberal,” paparnya.

Jadi, lanjut dia, semua fenomena tidak produktifnya sistem demokrasi liberal diatas tidak cukup dijawab hanya dengan ‘pemilu serentak’ saja. Namun, dari sekian banyak wacana perubahan, perubahan asas sistem demokrasi liberal ke sistem demokrasi Pancasila adalah perubahan paling utama dan mendasar yang harus diupayakan. (HWL/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password