breaking news New

JPIC OFM: Indikasi Korupsi Penambangan Di Hutan Nggalak-Rego Mencapai Rp 11 Miliar

RUTENG, Kabarnusantara.net –
Penambangan di wilayah Hutan Register Tata Kehutanan 103 Nggalak-Rego itu ada indikasi korupsi. Itu sudah ditulis oleh Kementerian Kehutanan bahwa ada kerugian Negara mencapai Rp 11 miliar. Tadi sudah kami ungkapkan dalam seminar, mungkin baiknya ini diproses, karena kerugian Negara nyata. Di kawasan hutan Nggalak-Rego itu secara kasat mata ada kerusakan.

Demikian disampaikan Peter C. Aman kepada Wartawan di Aula Misio STKIP Santu Paulus Ruteng, Kamis, 27 April 2017 lalu.

Ada sejumlah perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah itu dalam satu dekade terakhir. Perusahaan tersebut diantaranya PT. Mahidana Tantragata, PT. Tribina Sempurna, PT. Sumber Jaya Asia, PT. Global Mining, dan yang terakhir PT. Masterlong Mining Resources.

Dari kerusakan lingkungan yang terjadi, tak ada satu pun perusahaan yang menyetorkan dana jaminan reklamasi bagi lokasi yang telah ditambang.

“Kita bisa saksikan sendiri. Tak ada satu pun lokasi tambang di wilayah Hutan Nggalak-Rego yang direklamasi oleh perusahan pertambangan. Mereka juga tidak menyetor jaminan reklamasi kepada pemerintah. Sehingga pasca ditinggalkan perusahaan tambang, lubang besar akibat tambang dibiarkan menganga,” ungkap Aman.

Dikatakan Aman, korupsi di bidang sumber daya alam itu menyangkut wewenang Negara dalam hal ini penguasa atau pemerintah yang diselewengkan dalam mengelola, menata, dan mendayagunakan kekayaan alam yang tidak tertuju pada kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam, ujar Aman, cenderung dikelola untuk kepentingan penguasa dan korporasi semata.

“Ketika itu yang terjadi, itu yang disebut korupsi dalam bidang sumber daya alam. Ini keprihatinan kita. Salah kelola kekayaan alam berakibat pada kerusakan lingkungan hidup,” tandasnya. (Alfan Manah/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password