breaking news New

Aktivis Buruh Riau Desak Pemerintah Perhatikan Tenaga Honorer

Riau, Kabarnusantara.net – Tepat pada Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2017, aktivis buruh Riau minta pemerintah agar memperhatikan nasib para pekerja yang tergolong tidak jelas.

Mereka mendesak agar pemerintah memperhatikan para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, bekerja demi marwah institusi, namun haknya tidak terpenuhi. Tenaga honorer yang dimaksud adalah para pekerja yang diangkat sebelum tahun 2015 yang lalu, karena hal tersebut termasuk bagian dari skala prioritas pemerintah pusat.

Mantan Ketua KSPSI Kota Pekanbaru, Larshen Yunus Simamora, S.Sos, mengomentari nasib tenaga honorer seperti para Guru dan tenaga Kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air lebih khusus yang bertugas di wilayah Provinsi Riau.

“Wacana yang sedang berkembang, bahwa dana yang dibutuhkan untuk 430 ribu tenaga honorer tersebut mencapai sekitar 23 triliyun rupiah. Meskipun saat ini pemerintah sangat kesulitan dalam mengahadapi kondisi keuangan secara nasional, namun hal tersebut jangan diabaikan,” ujar Larsen Yunus kepada kabarnusantara.net.

Ia menambahkan, perlu ada pemahaman yang sama dalam melihat polemik ini. Semua orang berhak memperoleh hak dan kewajibannya, demikian pula butiran Pancasila juga mengamanatkan demikian, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat indonesia”.

Perlu kita ingat, kata dia bahwa bilamana Presiden Republik indonesia pernah berjanji untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi sampai hari ini pun belum juga terlaksana. Hal itu bisa terjadi karena aspek birokrasi yang begitu pelik dan harus segera dibenahi.

“Dalam pemerintah yang sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mengangkat lebih dari 10 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi kondisi tersebut tidak bisa disamaratakan dengan kondisi saat ini,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, era pemerintahan Presiden Jokowi masih perlu banyak yang dibenahi, di samping keuangan negara yang masih lemah.

“Untuk dapat diketahui, bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil saat ini sudah mencapai 5 juta orang, meskipun dengan sekelumit persoalan tersebut, kami memahami, namun desakan agar pemerintah memperhatikan nasib para tenaga honorer harus terus digelorakan,” tegas Larshen.

Ia mengatakan, di tengah kondisi yang sangat sulit saat ini, bahkan wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru pun juga dibatalkan oleh karena kesulitan keuangan negara.

“Atas dasar hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo harus tetap solid, penegasan ini hanya untuk mengingatkan janji kampanye Jokowi-JK tempo lalu yang salah satu isinya adalah berjanji mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil,” ujarnya.

“Kami paham betul kondisi dan situasi saat ini, namun tidak ada salahnya kami mendesak agar pemerintah bergegas memperhatikan nasib para tenaga honorer di negeri ini, khususnya bagi yang berdomisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,” ujarnya lagi.

Tenaga honorer saat ini, menurutnya, adalah orang-orang yang disiplin, baik dalam bekerja dan dibutuhkan oleh instansi terkait, merekapun ikhlas digaji mulai dari 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah perbulannya.

“Perlu dipahami bahwa perhatian yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah dapat mengangkat status mereka, dari yang honor menjadi pegawai. Yang dibutuhkan mereka hanyalah status yang jelas, persoalan gaji itu belakangan saja, karena mengingat kondisi keuangan negara saat ini yang masih lesu,” tukas Ketua Presidium Pusat GAMARI ini.

“Soal gaji mereka biarlah bertahap, kalau memungkinkan untuk diadakan kenaikan, maka lebih baik, tetapi kalau belum bisa, ya ngak apa-apa. Saat ini juga yang perlu dibenahi adalah sistem birokrasi bagi para pegawai,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilaia revisi Undang-Undang ASN sangatlah dibutuhkan. Untuk kelompok K2 honorer yang telah diangkat sebelum tahun 2015 yang lalu dan K1 yang diangkat sampai tahun 2014 yang lalu.

“Apapun itu alasannya, mereka harus diperhatikan, terutama bagi para honorer yang bekerja sebagai Guru, Bidan, Perawat yang selama ini telah mengabdi dan berkomitmen menjadi pelayan masyarakat sudah seharusnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, supaya bagi mereka ada kejelasan akan masa depan yang lebih baik.” Tutup Larshen. (Tiburtius/KbN)

150 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password