breaking news New

S‎eleksi DPD Lewat DPRD Sarat Transaksional‎

Jakarta, Kabarnusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu menilai usulan seleksi anggota DPD lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sarat praktik transaksional. Transaksi terjadi antara sang calon dengan anggota DPRD yang menseleksi.

“Cara seperti itu pasti akan melahirkan politik uang yang sangat terang-benderang. Yang punya uang banyak, punya potensi besar lolos dari seleksi DPRD karena bisa membayar mereka,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus di Jakarta, Selasa (2/5).

Pekan lalu, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy mengemukakan ada usulan dalam RUU Pemilu yang menyebut anggota DPD diseleksi Panitia Seleksi (Pansel) dan DPRD.

Gubernur nantinya akan membentuk Pansel untuk merekrut calon anggota DPD dengan jumlah 10 kali lipat dari kebutuhan. Artinya ada 40 orang hasil seleksi Pansel lalu dikirim ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). DPRD kemudian memilih paling banyak lima kali yang dibutuhkan atau 20 orang. Sebanyak 20 orang itulah yang nantinya yang ikut pemilu legislatif (Pileg) untuk memilih empat orang tiap propinsi. Dengan adanya mekanisme tersebut maka syarat pengumpulan KTP oleh calon anggota DPD ditiadakan.

Andre tidak setuju dengan usulan yang disampaikan Edy tersebut. Menurutnya, seleksi lewat DPRD akan melahirkan lobi-lobi yang berujung pada kesepakatan sejumlah uang.

Anggota DPRD tentu tidak menginginkan proses “makan siang gratis”. Artinya sebuah proses tanpa memberikan keuntungan buat mereka. Anggota DPRD pasti memanfaatkan proses tersebut untuk kepentingan pribadi atau partai.

Anggota Komite IV ini juga melihat seleksi lewat DPRD melanggar UUD 1945, Pasal 22 E Ayat 4 dan 5. Dalam Ayat 4 disebutkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Sementara Ayat 5 menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU).‎

Dengan dua ayat tersebut, sangat jelas terlihat bahwa tidak ada alasan dilakukan seleksi lewat DPRD.

“DPD itu calon perseorangan, sementara DPRD kan perwakilan partai. Masa yang calon perseorangan diseleksi kader partai. Tidak nyambung dong,” ungkap Andre.

Dia juga melihat masalah lain dari ‎usulan tersebut. Menurutnya, seleksi lewat DPRD akan m‎elahirkan anggota DPD yang kebanyakan kader partai.

Pasalnya, anggota DPRD adalah perwakilan partai politik (parpol) di daerah-daerah. Dalam seleksi, pasti terjadi bias kepentingan, di mana anggota DPRD akan memprioritaskan para calon yang merupakan kader partai atau para calon yang berafiliasi dengan parpol. Sementara calon yang tidak berafiliasi dengan parpol akan kesulitan untuk lolos. Mereka bisa lolos jika punya uang banyak untuk membayar anggota DPRD.

“Buat saya, syarat mengumpulkan KTP itu sudah bagus. Itu untuk mengukur elektabilitas dan kemampuan sang calon juga. Kan enggak mungkin masyarakat mau mengumpulkan KTP kalau tidak dikenal,” tutur anggota Komit IV DPD ini. (MSM/KbN)

4 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password