breaking news New

Johnny Plate Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Jhony Plate berpose bersama Anggota DPRD NTT Aleks Ofong, Fredy Mui, Kapolres Manggarai, Marselis Salimin, Staf Ahli Bupati Gusti Ganggut, Anggota DPRD Manggarai, Ipi Soe, Rony dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Manggarai.

RUTENG, Kabarnusantara.net –
Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate mengisi waktu resesnya di Ruteng, Kamis, 4/5/2017 dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) di hadapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Lembaga Keuangan yang ada di Manggarai, Provinsi NTT.

Dikatakan Plate, UU itu pada saat diundangkan asumsi utamanya semenjak diundangkan sudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua rakyat, tidak semua pejabat, tidak semua birokrat, tidak semua pelaku politik, pelaku usaha dan pelaku bisnis jasa keuangan mendalami dan membaca secara sungguh-sungguh Undang-Undang.

Karena itu, ujarnya, DPR RI diberi tugas untuk mensosialisasikannya sebagai wujud dari pelaksanaan tugasnya selaku pembuat Undang-Undang. “Kali ini, saya mensosialisasikan Undang-Undang PPKSK. Suatu Undang-Undang yang cukup awam untuk lingkungan kita di sini. Sebetulnya lebih cocok sosialisasikan Undang-Undang yang terkait dengan relasi keseharian kita,” ujar Plate.

Namun sekalipun UU ini awam tetapi mempunyai posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. “Apalagi saya salah satu yang menjadi bagian dari Panitia Kerja dalam rangka pembuatan UU ini. Saya merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan ini di Nusa Tenggara Timur. Karena ada banyak hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kita di NTT,” ujar Plate.

Undang-Undang ini, kata Plate, dibuat khusus untuk mengisi suatu peluang yang belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Di banyak Negara di dunia, termasuk di Indonesia, pada saat UU ini disahkan mendapat respon positif dari institusi dunia, pelaku-pelaku usaha keuangan dunia dan khususnya pelaku usaha industry keuangan dalam negeri kita.

Ini Undang-Undang yang mencoba untuk menyiapkan suatu tataran supra struktur untuk melindungi kepentingan keuangan domestic kita. Dan melindungi kepentingan perekonomian kita apabila terjadi krisis.

“Krisis yang paling besar yang saya ingat di abad kita ini yang disebut Great Depression. Itu sudah jauh jaman dulu. Krisis kembali terjadi pada Perang Dunia ke II. Namun saat ini, krisis yang dulunya terjadi dalam interval periode 25 tahun, dan bahkan 50 tahun, kini interval krisis ekonomi terjadi dalam interval waktu 10 tahun dan bahkan 5 tahun,” ujar Plate lagi.

Dikatakannya, krisis ekonomi berlangsung semakin dekat intervalnya dan semakin lebih cepat. Karena itu, bagaimana kita atasi dan antisipasi krisis ekonomi ini. Krisis yang paling menonjol yang kita kenal yaitu krisis ekonomi 1998. Dan di Indonesia sendiri berdampak pada jatuhnya satu rezim dan lahirnya suatu rezim baru. Kalau itu pergantian politik. Tetapi dampak dari krisis ekonomi 1998 masih terasa hingga saat ini.

“Bahkan resolusi dan penyelesaian masalahnya, minggu yang lalu KPK pun mengangkat temuan-temuan baru, dengan menetapkan mantan Kepala Indonesian Bank Structure Agency atau BPPN, Syafrudin Tumenggung sebagai tersangka. Karena ada dana sekitar Rp 137 Triliun dulu yang digunakan sebagai bagian dari kebijakan bailout perbankan kita yang sampai hari ini belum selesai. Walaupun secara hukum sudah diselesaikan melalui penerbitan yang disebut dengan release and discharge,” ujarnya.

Menurut Plate, krisis berlangsung semakin cepat intervalnya. Di Amerika, baru-baru ini akibat tidak mampunya rakyat membayar cicilan rumah, berdampak pada krisis ekonomi dan krisis itu berdampak sampai di Indonesia.

Di Indonesia, kata Plate, krisis itu terus menerus terjadi. Yang menjadi masalahnya sekarang untuk kita, bagaimana krisis itu kita atasi. Selama ini, di Indonesia setiap kali terjadi krisis, jalan keluar yang paling gampang yaitu Bailout atau memaksa Negara untuk mengintervensi dengan mengambil alih secara keuangan, yaitu Negara bayar.

“Di kasus BLBI sebagai contoh dan kasus Bank Century. Dan ini berimplikasi langsung pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Plate.

Bagaimana mengatasi itu, DPR RI dan Pemerintah kemudian membuat suatu UU yang disebut sebagai Protokol penanganan dan pencegahan krisis system keuangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Ini suatu Undang-Undang yang dirombak secara total oleh DPR RI, sekitar 70% isi rancangan Undang-Undangnya dirombak.

“Pada awalnya mekanisme Bailout disusun sedemikian rupa agar saat terjadi krisis dilakukan Bailout. Salah satunya, UU ini menutup semua kemungkinan Bailout. Undang-undang ini mengatur mekanisme Bail in. Apa itu mekanisme Bail in, apabila terjadi masalah maka para pemegang saham dan manajemennya secara bertahap terlebih dahulu memperbaikinya,” tandas Johnny.

UU ini memberi mandat pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai coordinator, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.

“Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, menangani Krisis Sistem Keuangan, dan melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi normal maupun krisis,” tutupnya. (Alfan Manah/KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password