breaking news New

TPDI: Tjahjo Kumolo dan Yasona Laoly Tidak Berani Terhadap Ormas Radikal

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai dua menteri Jokowi tidak berani bersikap tegas terhadap ormas radikal. Kedua menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly.

“Jika pada era pemerintahan SBY Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum & HAM Amir Syamsuddin dinilai sebagai Menteri yang punya andil besar dalam mempersulit penindakan terhadap Ormas Radikal melalui UU Ormas No. 17 Tahun 2013, maka pada era pemerintahan Jokowi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly patut dinilai sebagai Menteri yang tidak punya keberanian, tidak berdaya bahkan membiarkan Ormas-Ormas Radikal bergerak bebas tanpa ada langkah penindakan apapun,” ujar Petrus.

Menurut dia, Tjahjo Kumolo dan Yasona Laoly tidak memiliki keberanian untuk menindak dan membubarkan ormas-ormas radikal atau intoleran dalam aktivitas sosial keagamaannya sering anarkis dan bersuara menolak Pancasila, UUD 1945 bahkan bersikap sara terhadap kelompok minoritas.

Ia menambahkan, Mendagri dan Menkum HAM memang berkali-kali telah mengeluarkan pernyataan tetapi pernyataannya itu hanya berisi ratapan bahwa HTI, FPI dll. tidak terdaftar sebagai Ormas di Kementerian Dalam Negeri dan hanya terdaftar melalui sistem online di Kementerian Hukum & HAM RI beberapa tahun yang lalu.

Padahal, lanjut Petrus, soal HTI itu Ormas terdaftar atau tidak dan apakah HTI itu berbadan hukum atau tidak, bukanlah menjadi persoalan yang esensial karena posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum & HAM adalah merupakan Instansi Pemerintah yang oleh UU diberi wewenang untuk menindak tegas bahkan membubarkan Ormas-Ormas intoleran atau radikal dimaksud dan pimpinan ormasnya itu diproses secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana.

“Sudah berkali-kali kita hanya mendengar Mendagri Tjahjo Kumolo berkomentar di media bahwa HTI itu tidak terdaftar sebagai Ormas Berbadan Hukum di Kementerian yang dipimpinnya, namun kita tidak pernah mendengar ada progress tentang langkah penindakan yang sudah dan tengah dilakukan terhadap HTI dan ormas intoleran lainnya dari Tjahjo Kumolo dan Yasona Laoly,” ujar Petrus.

Memang, kata dia, sebagai sebuah ormas, HTI, FPI dll. memiliki hak konstitusionlitas untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang dijamin okeh UUD 1945.

“Akan tetapi dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, setiap orang termasuk HTI, FPI dll. juga wajib menghormati HAM orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan jaminan yang diberikan di dalam UUD 1945,” tegasnya.

Kenyataanya, kata dia, meskipun HTI, FPI dll sebagai ormas yang dalam aktivitas sosial keagaamaan diduga kuat telah melakukan pelanggaran bukan saja pada pemenuhan terhadap kewajibannya sebagai Ormas seperti: menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa serta NKRI, akan tetapi juga melanggar sejumlah larangan seperti: melakukan tindakan permusuhan menyangkut sara, separatis yang mengancam kedaulatan negara, menggangu ketertiban dan ketenteraman unum termasuk dilarang mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud di dalam UU Ormas No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Kenyataannya meskipun terhadap Ormas-Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan yang diharuskan oleh UU Ormas, namun pemerintah nyaris tak terdengar melakukan penindakan, baik hanya sekedar memberikan sanksi administratif maupun hanya sekedar membuat ancaman untuk membubarkan -pun nyaris tak terdengar. Padahal Kewenangan menjatuhkan sanksi berada di tangan Pemerintah Cq. Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu melakukan upaya persuasif menurut UU Ormas,” ungkap Advokat Peradi tersebut.

“Jika kita melihat semangat Pemerintah dan DPR serta sejumlah Ormas dan Partai Politik Islam pada tahun 2012 yang lalu bersatu padu di hadapan Mahkamah Konstitusi kompak mempertahankan eksistensi UU No. 1/PNPS Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama ketika UU No. 1/APNPS Tahun 1965 ini digugat ke MK untuk Uji Konstitusionalitas oleh sejumlah Tokoh Nasional, YLBHI, SETARA INSTITUT, GUS DUR dll. yang menuntut agar MK membatalkan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 khususnya ketentuan pasal 156a KUHP dll, namun upaya ini gagal karena MK menolak gugatan dimaksud dan mempertahankan eksistensi UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tersebut. Lalu apa yang terjadi dengan semangat itu, ternyata semangat ketika mempertahankan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 itu sama sekali tidak nampak atau tercermin dari Pemerintah, DPR dan Partai-Partai Politik Islam ketika pada saat ini HTI, FPI dll. yang dalam aktivitas sosial politiknya semakin radikal dan intoleran terhadap kelompok minoritas,” ia melanjutkan.

Menurut Petrus, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya mengeluh dan menyatakan Ormas Intoleran sulit dibubarkan karena bukanlah Ormas yang terdaftar, begitu pula Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly bersikap sama dan sebangun.

“Padahal desakan publik agar HTI, FPI dll. dibubarkan semakin massif bahkan sudah mengarah kepada konflik horizontalpun Mendagri, Menkum HAM dll masih membisu dan membiarkan masyarakat bersuara dan bertindak sendiri bersama Polri,” ujarnya.

Oleh karena itu, jelas Petrus, Mendagri, Jaksa Agung dan Menteri Agama dapat membubarkan HTI, FPI dll. dengan mengunakan pisau UU No. 1/PNPS Tahun 1965 karena prosedur penindakannya sangat sederhana dan sekaligus bisa mempidana pimpinan HTI, FPI dll. jika terbukti melakukan herakan radikal dan intoleran.

“Memang terdapat kendala secara yuridis untuk segera membubarkan Ormas Radikal atau Intoleran, selain karena terlalu berbelit-belit prosesnya juga pembubarannya dapat dilakukan oleh Kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum & HAM dengan mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri,” katanya.

Ia menambahkan, mekanisme pembubaran Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sesungguhnya mempersulit pembubaran terhadap Ormas itu sendiri, apalagi gugatan untuk pembubaran Ormas itu semata-semata hanya menjadi kompetensi pemerintah menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

“Ini sungguh-sungguh ironis dan pemerintah telah mempersulit diri sendiri ketika hendak melakukan pembubaran sejuah Ormas dimaksud melakukan aktivitas yamg mengganggu ketertiban umum, keamanan nasional dan keutuhan NKRI,” pungkasnya.

“Sebetulnya dalam kaitan dengan aktivitas Ormas-Ormas keagamaan yang mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum sampai pada tingkat menggangu NKRI, Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah sesungguhnya masih punya senjata pamungkas yaitu menggunakan langkah penindakan dengan menggunakan pendekatan hukum menurut ketentuan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang sanksi hukumnya lebih komprehensif baik secara administratif (perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam bentuk Keputusan Bersama Mendagri, Jaksa Agung dan Menteri Agama) bahkan Presiden berwenang membubarkan Ormas dimaksud dan dinyatakan sebagai Ormas terlarang. Sedangkan secara pidana diancam dengan ancaman pidana 5 tahun penjara,” lanjutnya.

Namun, kata dia, terhadap ketentuan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 ini pun Pemerintah enggan menerapkan tanpa diketahui sebab-sebabnya, padahal UU No. 1/PNPS Tahun 1965 adalah merupakan hukum positif negara yang eksistensinya tetap dipertahankan oleh negara hingga saat ini. (Hipatios/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password