breaking news New

Paradoks Politik Lokal di Indonesia; Problem Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Oleh: Yohanes Silk

Banyak pengamat mengkritik desentralisasi dan Otonomi daerah di Indonesia. Pada umumnya mereka mengkritik bahwa desentralisasi dan tonomi daerah gagal mewujudkan demokrasi substansial di aras lokal. Desentralisasi dan otonomi daerah gagal mewujudkan visi demokratik. Bahkan, di aras lokal, desentralisasi dan otonomi daerah justru menjadi senjata pemangsa rakyat lokal.

Salah satu persoalan paling pelik ialah problem ruang polis. Desentralisasi & otonomi daerah gagal menerjemahkan ruang polis secara baik. Belum lagi, jika problem ruang polis ini terjadi dalam konteks lokal yang dramatis, penuh pertarungan politik yang sangat kompleks, dan sulit diprediksi (contentious politics). Para aktor bertarung sangat sengit. Politik lokal menjadi politik inklusif gaduh (Sutoro Eko,2015). Terjadi bak drama.

Desentralisasi dan otonomi daerah justru menjadi arena kontestasi elitis yang gagal menerjemahkan demos secara politis. Diskursus demos di atas lokal itu sendiri menjadi “semu” dan tidak terkoneksi secara baik dengan desentralisasi dan otonomi daerah, sebab diskursus itu ditandai oleh tiga hal pokok: ambivalensi, kompleksitas, dan kontradiksi. Akibatnya, desentralisasi dan otonomi daerah hanya menjadi monopoli para elit predatorial lokal tanpa “egagement” dari warga masyarakat akar rumput.

Hal inilah yang oleh Hans Antlov disebut sebagai depolitisasi warga masyarakat sipil lokal. Terjadi pelemahan kapasitas politik warga masyarakat lokal termasuk warga
Masyarakat desa.

Desentralisasi dan otonomi daerah cenderung dibajak oleh elit predatorial lokal dan hanya menjadi urusan administrasi, teknokrasi yang elitis dan sangat sentralistik. Warga masyarakat lokal dijauhkan dari kehidupan politik dengan desain kebijakan publik yang “topdown”. Desentralisasi dan otonomi daerah gagal menjadi arena demokrasi warga masyarakat lokal. Maka tepat jika beberapa kritik pedas mengkritik transisi ke demokrasi kita.

Menurut kritik-kritik pedas itu, transisi ke demokrasi kita di era reformasi sebenarnya tidak sedang mengarah ke demokrasi, tapi menuju ke pembusukan demokrasi.

Masyarakat Sipil yang Semu

Ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengakaji lebih jauh mengenai konteks lokal di Indonesia. Tentang bagaimana sistem desentralisasi
dan otonomi daerah bisa menjadi sistem efektif untuk melakukan koneksi yang baik bagi terwujudnya demokrasi di aras lokal. Salah satunya ialah eksistensi masyarakat sipil.

Disini, eksistensi masyarakat sipil yang dimaksud adalah mengenai bobot kualitas sipil mereka. Tentang bagaimana mereka benar-benar telah menjadi masyarakat sipil yang seharusnya. Sebuah pertanyaan yang tepat untuk menggambarkan maskud ini ialah seberapa sipilkah masyarakat sipil lokal di Indonesia?

Mengacu pada pendapat Chatterjee bahwa masyarakat sipil lokal di Indonesia kebanyakan merupakan masyarakat kelas menengah yang lahir dari pelukan hangat negara. Maksudnya masyarakat sipil lokal di Indonesia pada umumnya merupakan
masyarakat kelas menengah yang tidak independen. Mereka bukanlah kekuatan sipil sejati yang benar-benar lahir dari bawah.

Dari pendapat Chatterjee ini bisa dilihat bahwa eksistensi masyarakat sipil lokal di Indonesia sebenarnya sangat problematis. Kesipilan mereka bukanlah hasil independensi, tapi buah dari integrasi dengan negara dibawah arahan dari atas. Artinya, masyarakat sipil lokal di Indonesia sebenarnya bukanlah masyarakat sipil, kecuali mereka adalah masyarakat sipil lokal yang semu.

Jelas bahwa masyarakat sipil lokal yang semu ini justru menghambat proses demokrasi lokal. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi gagal karena tidak mampu mendorong terciptanya demokrasi lokal secara substansial. Masyarakat sipil lokal yang ada adalah masyarakat sipil yang rapuh. Seberap asipilkah masyarakat sipil lokal kita?

Pendapat Chatterjee tentang masyarakat sipil lokal yang semu itu ada benarnya jika kita merujuk pada sebuah hasil penelitian tentang rupa kelas menengah Indonesia yang dilakukan oleh Klinken dan Berenschot (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajah kelas menengah Indonesia merupakan kelas menengah berwatak konservatif.

Seperti yang diutarakan oleh Chatterjee demikian pun Klinken dan Berenschot, Membuktikan bahwa masyarakat sipil lokal merupakan masyarakat sipil lokal kelas menengah konservatif yang tidak independen, sebab relasi jejaring perkoncoan dengan negara yang merambah luas.

Bahaya Distorsi Demokrasi

Transisi demokrasi kita seolah-olah ditakdirkan untuk runtuh (bdk.  AEPriyono,2017). Ia bergerak tak pasti ditengah praksis politik yang kental dengan politik kartel. Bahkan ada yang secara keras mengkritik dinamika politik Indonesia saat ini sebagai dinamika politik yang tidak jelas identitas/jenis kelaminnya.
Barangkali hal ini lah yang membuat para aktivis desa resah dan harus sibuk bekerja keras “mengeksploitasi” demokrasi desa dengan “berani” menjadikannya sebagai situs baru (alternatif) demokrasi lokal bahkan nasional.

Jika selama ini demokrasi lokal mengepung desa, maka sekarang terutama pasca lahirnya UU6/2014 tentang desa, demokrasi desalah (watak komunitarian )yang harus mengepung lokal bahkan nasional.
Tumbangnya rezim otoriter Orde Baru tidak serta-merta mengahasilkan sebuah Gerak transisi kedemokrasi yang pasti. Justru sebaliknya, realitas politik mengarah ke Kondisi “orde ke disorde”.

Mengapa? Pasalnya, setelah tata pemerintahan sentralistik ala Orde Baru runtuh, realitas politik Indonesia diperhadapkan pada empat persoalan pokok: sabotase birokratis, politik kekuasaan yang korup, opurtunisme jangka pendek, dan tidak adanya kesamaan visi yang kuat tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Menurut Nordholt dan Klinken empat persolan poko kini ada juga dalam dinamika politik aras lokal di Indonesia. Meski tidak bermaksud menggeneralisi semua konteks
lokal yang ada, bagi mereka dinamika politik lokal di Indonesia rentan mengalami distorsi atau bahkan kegagalan demokrasi, karena empat persoalan pokok itu.  Pendapat kedua pakar ini seakan-akan menguatkan “tesis” Huntington lainnya, yakni
bahwa demokrasi tak selamanya bersemi. Ia rentan gugur karena pada awal musim seminya demokrasi tidaklah tuntas.

“Tesis” Huntington itu seakan “menyerang” sendiri tesis gelombang demokrasi ketiganya. Disamping itu, “tesis” ini seperti membenarkan kajian Przewoski tentang permulaan demokrasi yang menempuh rute negosiasi. Bagi Przewoski, rute negosiasi inilah awal dilema/ kehancuran demokrasi. Tidak hanya itu, Sorensen dalam ulasannya mengenai demokrasi dan demokratisasi di akhir kesimpulannya mengakui bahwa pembangunan demokrasi saat ini tidak bisa diprediksi. Menurut Sorensen yang paling realistis ialah kita mesti mengakui adanya dilema demokrasi.

Bagi kritik-kritik pedas seperti itu, dengan bercermin pada kondisi objektif dinamika politik Indonesia (nasional,lokal juga pada konteks desa), jauh lebih tepat jika kita tidak menyebut kondisi demokrasi/politik kita saat ini sebagai era reformasi/erat ransisi, melainkan menyebutnya sebagai era pasca Soeharto/erapasca Orde Baru. Nama ini jauh lebih tepat menggambarkan kondisi objektif dinamika politik Indonesia saat ini yang mengalami distorsi termasuk di aras lokal.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password