breaking news New

Sikka Sudah Miliki Perda Human Trafficking

Rafael Raga (Foto kupangtribunnews.com)

MAUMERE, Kabarnusantara.net – Menanggapi sorotan peserta diskusi Dalam Seminar Nasional Tentang Human Trafficking di Ledalero, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rafael Raga, ketua DPRD Sikka mangatakan bahwa di Sikka sudaha ada Perdanya yang dihasilkan atas hak inisiatif DPRD.

“Menyangkut human trafficking memang sudah ada undang undangnya. Di kabupaten kita sudah punya Perda. Bahkan itu kepedulian dari DPRD termasuk saya sebagai Ketua DPR. Kita akhirnya mengambil melalui hak inisiatif DPR karena kita tunggu lama dari pemerintah. Jadi kita buat hak inisiatif. Itu dimungkinkan”, Kata Rafael.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ada dua Perda yang dihasilkan yakni tentang human trafficking dan juga sebelumnya ada tentang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan lain lain. Itu juga hak inisiatif. Menyangkut ibu Heni mengatakan tentang implementasinya dan ini beda dan saya rasa lucu dengan beliau. Dia bilang Truk-F. Tapikan omong satu Truk. Tapi kalau pemerintah urus suatu wilayah. Kalau satu wilayah dia pakai sistem dan struktur serta prosedur. Tadi sudah disampaikan.

Menurutnya, menyangkut anggaran memang berbasis pada Perda itu kita harus adakan tindakan lanjutnya. Tetapi untuk menghasilkan sebuah anggaran pembangunan terutama yang berpihak pada human trafficking dan lain-lain itukan melalui beberapa SKPD termasuk di pemberdayaan perempuan dan anak juga di tenaga kerja atau Naketrans. Hanya metodenya dimulai dari Musrenbang baik di desa ataupun di kecamatan. Di situ masyarakat desa ataupun komunitas termasuk Truk-F harus terlibat di sana.

Lebih jauh, ia mengatakan, sejauh ini pemerintah tetap ada alokasikan dana dan melaksanakan tindakan tidak sama dengan Truk-F. Karena memang dia punya Tugas. Kalau Truk-F kan hanya melakukan satu tindakan di luar tugas pemerintah yakni membantu pemerintah.

Sehingga Perda itu bukan hanya pemerintah yang mengamankan. Perda itu peraturan daerah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat di daerah ini. Siapa saja bisa menindak lanjuti Perda, bahkan melaksanakan Perda termasuk Truk-F juga mahasiswa.

Karena dengan Perda itu kita punya tatanan atau cara untuk mengendalikan perdagangan manusia ini. Jadi Perda bukan hanya tugas pemerintah satu satunya.

Pemerintah melakukan penindakan, pengamanan, Pol PP sidak-sidak pengamanan, DPRD melakukan pengawasan. Semua masyarakat yang mendengarkan dan mengetahuinya mesti melaksanakan Perda.

“Sebab, anda bisa saja katakan bahwa perbuatan anda melanggar aturan tapikan dasarnya harus ada. Jadi Perda itu dibuat untuk mengatur semua masyarakat Indonesia, terutama di kabupaten Sikka. Jadi jangan menganggap bahwa ini pemerintah sudah membuat Perda tetapi pemerintah tidak melakukan. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan. Tapikan pemerintah tidak tulis atau muat di koran. Sebaliknya, Truk-F pasti tulis di Koran karena itu memang bukan tugas utamanya dia. Jadi dengan pembicaraan hari ini saya berharap banyak pengambil kebijakan datang,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kemiskinan, human trafficking, korupsi dan lainnya karena alasan pendidikan.

“Termasuk adik di seminari yang belajar moral dan etika. Tapi ingat loh bahwa ada banyak alumni atau kakak anda yang keluar dari sini jadi pejabat propinsi atau pejabat di kabupaten Sikka tapi mereka juga jadi menyumbang korupsi dan menyumbang human trafficking. Jadi itu kembali lagi ke manusianya,” tandasnya. (Jivansi Helmut/Alfan)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password