breaking news New

TPDI: Pemerintah Harus Segera Bubarkan Ormas Radikal

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI), Petrus Selestinus, meminta pemerintah untuk segera bubarkan dan meminta pertanggungjawaban secara pidana ormas-ormas radikal.

Petrus mengungkapkan rencana pemerintah membubarkan Ormas radikal atau intoleran, tidak akan berhasil menghentikan aktivitas kelompok masyarakat yang selama ini bernaung di bawah ormas-ormas intoleran atau radikal seperti HTI dan FPI.

“Karena pembubaran ormas-ormas intoleran itu selama ini hanya wacana dan wacana itu sekarang terdengar lagi yaitu sedang dirancang oleh Menkopolhukam. Kalau saja pemerintah benar-benar ingin mnenegakan hukum, yaitu membubarkan ormas-ormas intoleran, maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah karena ormas-ormas itu hanya akan mengganti bajunya saja, sementara orang-orangnya tetap akan eksis melakukan aktivitas intoleran dengan kemasan yang baru,” kata Petrus, di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Karena itu, kata Petrus, langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah adalah kedepankan penindakan secara hukum pidana dengan mempidanakan atau meminta pertanggungjawaban secara pidana pimpinan dan anggota ormas yang akan terkena pembubaran dimaksud.

Menurut Petrus suburnya ormas-ormas radikal dan intoleran selama ini karena pemerintah abaikan tanggungjawabnya dan gamang untuk menindak mereka.

“Kesalahan pemerintah selama ini adalah terlalu fokus pada program-program pemenuhan HAM kepada masyarakat, sementara kampanye tentang pembatasan HAM seseorang untuk melindungi HAM orang lain yang dijamin secara berimbang di dalam UU jarang dikampanyekan atau disoisialisasikan,” ungkapnya.

Padahal, kata Petrus salah satu cara dalam mewujudkan penggunaan HAM tanpa melanggar HAM orang lain itulah maka lahirlah UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

Namun, sayangnya apa yang terjadi dengan kedua UU ini dalam praktek hanya menjadi pajangan di dalam etalase, terutama implementasinya untuk melakukan penindakan nyaris tak terdengar bahkan pemerintah seperti gamang untuk bertindak.

“Jika pada saat ini Menkpolhukam berwacana membubarkan ormas-ormas radikal dan intoleran, maka pertanyaannya mengapa baru sekarang dan mengapa baru wacana. Bukankah masyarakat sudah banyak membuat laporan polisi terhadap Rizieq Shihab, pimpinan FPI dalam berbagai dugaan pidana akan tetapi proses hukumnya jalan di tempat,” tegasnya.

Seharusnya, kata dia, sejak lama ormas-ormas itu bukan saja dibubarkan akan tetapi juga pimpinannya diproses hukum atau dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatan intoleran dengan segala daya rusak yang ditimbulkannya selama ini di hadapan hukum.

Publik, lanjutnya ingin melihat langkah konkrit Menkopolhukam saat ini sedang menyusun mekanisme pembubaran terhadap ormas-ormas intoleran entah dengan menggunakan ukuran dan mekanisme apa. Apakah melalui pendekatan hukum dengan menggunakan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas atau menciptakan hukum positif baru untuk menindak mereka.

“Yang jelas selama ini pemerintah telah bersikap tidak adil terhadap kelompok minoritas yang sering jadi target ormas-ormas intoleran atau radikal tetapi tidak ada langkah penindakan. Pemerintah dan DPR justru telah memperkuat kelompok radikal ini dengan cara mempersulit pembubarannya melalui UU Ormas No. 17 Tahun 2013, bentukan pemerintahan era SBY. Pemerintan harus segera bertindak sebelum rakyat mengambilalih langkah penindakan untuk bertindak sendiri,” pungkas dia. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password