breaking news New

Ada Oknum Klaim Tanah Sultan Ground, Picu Protes Warga

Yogyakarta, Kabarnusantara.net – Puluhan warga Dusun Tanjung Tirto, Berbah Sleman berduyun-duyun mendatangi Keraton Kilen Den Yogyakarta untuk memprotes klaim tanah oleh salah satu keturunan Hamengkubowono (HB) VII pada tanah Sultan Ground (SG) di dusun mereka.

“Kita menyampaikan ke kraton tentang tanah SG yang ada di dusun kami di Tanjung Tirto dipakai oleh seseorang yang mengaku sebagai keturunan HB ke tujuh,” ujar Kuncoro salah satu warga saat diwawancarai pada Kamis, 11 Mei 2017.

Kuncoro menjelaskan tanah SG dengan luas 6000 meter persegi tersebut digunakan oleh oknum-oknum pengklaim tanah untuk dibangun kavling dengan ukuran 8×10 meter dan kavling sudah dibangun sejak tahun 2016. Setiap kavling dipatok harga 25 sampai 35 juta dan disewakan dengan harga 8 juta per 10 tahun.

Kuncoro bersama warga dusun pun mempertanyakan keturunan HB VII yang mengkomersialisasi tanah ini. Pasalnya Kuncoro dan warga mengetahui tanah SG sendiri tidak dapat diperjual-belikan dengan mudah karena berkaitan urusan Sri Sultan Hamengkubowono dan lembaga keraton Hadiningrat.

Warga Dusun Tanjung Tirto juga diadu domba oleh beberapa oknum yang menawarkan kavling dengan mengatakan sebagian tanah sudah dijual ke beberapa warga, dan beberapa pamong desa yang terlibat dalam penjualan tanah tersebut.

Sebelumnya, warga menggelar aksi protes di kantor Balai desa Tanjung Tirto untuk mendapatkan kejelasan oleh pamong desa pada Senin, 8 Mei 2017.

Semenara itu, lewat Tim Hukum Kraton, KRT Nitinegoro mengkonfirmasi anggapan Kuncoro dan Warga dusun terkait tanah SG sendiri tidak bisa dijual oleh keturunan HB ke VII.

KRT Nitinegoro pun mempertanyakan garis keturunan HB VII, RM Triyanto yang mengkalim tanah didusun tersebut. Pasalnya buyut dari RM Triyanto meninggal terlebih dahulu sebelum HB VII meninggal. Sehingga hal ini memperjelas dirinya bukanlah keturunan langsung ahli waris HB VII.

Dia juga melanjutkan bahwa tanah itu bukanlah milik Hamengkubowo VII (pribadi) namun milik kagungan dalam atau lembaga kesultanan Hadiningrat Yogyakarta dan tidak boleh perjual belikan secara pribadi.

“Sesuai dengan surat pengadilan nomor 224 dan 355 tahun 1962, semua tanah tersebut milik lembaga bukan milik pribadi, jika ada yang mengatakan itu milik HB VII, itu tidak bisa karena itu milik kagungan dalem, yang namanya kagungan dalam itu lembaga oleh karena itu sertifikasinya itu milik kesultanan Yogyakarta,” jelasnya.

Tim Hukum Keraton pun berencana akan segera menyurati Sri Sultan Hamengkubowono X untuk penyelesaiannya. Dia pun meminta kepada semua pihak agar menunggu petunjuk dan arahan selanjutnya dari Sri Sultan. (AT/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password