breaking news New

KSR PMKRI Sumbagut, Hasilkan 49 Poin Rekomendasi Kepada Pemerintah dan BODIT

Sumut, Kabarnusantara.net-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyelenggarakan Konferensi Study Regional (KSR) Sumatera Bagian Utara (Pematangsiantar-Simalungun, Pekanbaru, Medan).

KSR merupakan program kerja pusat Pengurus Pusat PMKRI yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VIII PMKRI di Jayapura.

Melalui pertemuan Pengurus PMKRI se-Komisariat Sumatera Bagian Utara, Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas mempercayakan PMKRI Cabang Pematangsiantar-Simalungun menjadi tuan Rumah.

Konferensi Study Regional (KSR) Sumbagut dibuka dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Daniel Sitanggang OFMCap di Aula Kevikepan Santo Paulus Rasul JL. Lingga No. 1 Pematangsiantar pada hari Selasa, 9 Mei 2017. Pastor Daniel sitanggang mencoba menyulut semangat kader PMKRI melalui khotbahnya. Beliau menyampaikan agar kader PMKRI tetap berpegang teguh pada nilai-nilai PMKRI yakni tiga benang merah (Kristianitas, Fraternitas, dan Intelektualitas) serta betul-betul menjadikan Yesus sebagai teladan gerakan.

Panitia mengusung Tema KSR Sumbagut “Membangun Indonesia dari Daerah” dengan sub tema “Quo Vadis Pembangunan Kawasan Danau Toba” dan “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”.

Untuk mempertajam hasil pembahasan mengenai tema tersebut Panitia menyelenggarakan seminar nasional untuk mengawali proses study. Seminar Nasional tersebut dilaksanakan di Hotel Alexander Jl. Besar Seribudolok No. 6 Pematangsiantar. Panitia berupaya menghadirkan pembicara yang kompeten pada bidangnya. Pada sesi I dengan tema  “Quo Vadis Pembangunan Kawasan Danau Toba” telah hadir bapak Bapak Basar Simanjuntak derektur Pemasaran BODT, Mgr. Dr. Anecetus Sinaga OFMCap, dan Ernita bangun Ka. Biro Perekonomian Sumtera Utara sebagai pembicara. Selanjutnya, Seminar Nasional sesi II dengan tema “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” telah hadir  Richard Sidabutar DPRD Propinsi SUMUT, Reinward Simanjuntak Plt. Sekda Pematangsiantar, dan Lindung Samosir DPRD Kab.Simalungun. Selanjutnya Para peserta KSR Sumbagut melanjutkan acara study di Aula kevikepan Santo Paulus Rasul Jl. Lingga No.1 Pematangsiantar pada hari Kamis, 11 Mei hingga Minggu 14 Mei 2017. Dalam proses ini Peserta fokus membahas secara rinci kedua tema yang diusung pada seminar tersebut.

Peserta KSR berjumlah 28 orang diantaranya 22 orang dari PMKRI Cabang Pematang, 2 orang dari PMKRI Cabang Pekanbaru, dan 4 orang dari PMKRI Cabang Medan.

Proses study berjalan dengan lancar, proses ini dipimpin oleh Bapak Vinsensius Obeng  PHMK PP PMKRI, Julwanri Munthe PHLN PP PMKRI, dan Sony Silalahi Komisaris Komda Sumbagut. Proses studi tersebut dilakukan dengan metode FGD (Focus Grub Discussion), peserta menjadi 4 kelompok dan masing- kelompok masing mempresentasikan hasil FGD untuk dibahas (didiskusikan) bersama oleh seluruh peserta KSR. Hasil pesentasi FGD di bawakan dalam sidang pleno, dan  yang menjadi hasil pleno adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah.

Melalui proses perdiskusian yang panjang, Konferensi Studi Regional menghasilkan 49 poin rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah sebagai rekomendasi dari “Quo Vadis Pembangunan Kawasan Danau Toba” dan “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”.   Khusus pada Pembangunan Kawasan Danau Toba PMKRI merekomendasikan 38 Poin untuk segera direalisasikan BODT dan pemerintah.

Adapun poin-poin yang direkomendasikan sebagai berikut: Peningkatan akreditasi rumah sakit umum daerah menjadi B ataupun A dan memperbanyak jumlah  Instalansi Gawat Darurat dikawasan danau toba khususnya di objek vital wisata. Penambahan  kamar mandi umun/ MCK. Pembangunan wahana permainan danau. Penyediaan ruang camping dipinggiran pantai. Mendukung pembangunan museum budaya katolik di Brastagi dan Pangururan. Pembangunan pusat informasi wisata (Tourism Information Centre). Pemeliharaan dan peremajaan RumahAdat. Percepatan rute  jaringan KA Kuala Namu – Siantar – Tigaras. Percepatan pembangunan jalan tol Kuala Namu – T.Tinggi – Parapat. Percepatan pembangunan jalan lingkar samosir. Optimalisasi bandara – bandara udara yang ada dikawasan danautoba dengan menambah maskapai penerbangan. Perbaikan pelabuhan dan dermaga sandar yang dilengkapi peta wisata dan ornament budaya. Penambahan armada Ferry dan Kapal Motor dikawasan danau toba. Pengadaan angkutan khusus wisatawan. Mendorong pembangunan jembatan tano ponggol untuk menjadi salah satu ikon pariwisata. Penambahan jumlah SPBU kuota BBM dan pasokan energi. Mendorong arsitektur infrastruktur bangunan pemerintah dan seluruh fasilitas publik dengan corak atau ornament budaya. Meningkatkan kualitas festival danau toba. Mendorong pemerintah utk membuat PERDA terkait kearifan lokal. Memperkuat kurikulum muatan lokal. Mendorong Dinas Pariwisata rutin untuk membuat perlombaan–perlombaan senibudaya antar sekolah. Mendorong Pemerintah membuat Sanggar Seni dan Budaya ditujuh kabupaten dikawasan danau toba. Masyarakat diupayakan untuk tidak menjual tanah/sawah yang dimiliki. Masyarakat dilatih dan dibimbing untuk pembangunan kawasan danau toba.

Pemerintah mengupayakan untuk membangun Agrowisata sawah. Pembatasan penanaman modal asing. Pembentukan asosiasi pelaku usaha souvenir. Pendaftaran merk dan hak paten produk lokal Mendorong pemerintah mensosialisasikan dan mengembangkan produk tanaman unggulan dan endemik. Pemerintah harus transparan dalam pemberian izin perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tujuh kabupaten di kawasan danau toba. Pemerintah meninjau ulang izin seluruh perusahaan perusak lingkungan dikawasan danau toba Moratorium pemberian izin HPH, HTI, dan Alokasi Penggunaan Lain di daerah kawasan danau toba untuk menyelamatkan hutan dan daerah tangkapan air Memperketat verifikasi IPAL dan AMDAL bagi perusahaan di sekitar kawasan danau toba dalam pengajuan izin. Pengawasan berkesinambungan dan berkala IPAL dan AMDAL perusahaan yang beroperasi di kawasan danau toba Pembersihan tanaman eceng gondok di seluruh kawasan danau toba Mendorong pemerintah untuk merevitalisasi objek – objek wisata dikawasan danau toba Membentuk desa adat dan penetapan situ – situs adat menjadi cagar budaya. Mendorong pemerintah untuk membangun universitas negeri dikawasan danau toba   Selanjutnya, sebagai hasil Konferensi Study untuk “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” PMKRI merekomendasikan 11 poin untuk segera direalisasikan Pemerintah. Kesebelas poin tersebut adalah sebagai berikut: Pemerintah harus melakukan rekruitmen Aparatur Sipil Negara secara terbuka. Penyesuaian kompetensi dengan jabatan Merekontrusi mental Aparatur Sipil Negara yang permisif, Manipulatif, diskriminatif dan kolusif. Tindak tegas pelanggaran kode etik oleh Pegawai Negeri Sipil. Melakukan lelang jabatan dan rotasi jabatan secara Transparan. Penguatan kelembagaan Satgas Saber Pungli dan mempercepan pembentukan Satgas Pungli di kabupaten/kota. Melakukan test Urine kepada ASN secara Berkala Penegakan hukum disegala bidang terutama pada Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan. Perbaikan atau Penyederhanaan administrasi pemerintah yang rumit. Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktek komersialisasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Menciptakan sistem pelayanan berbasis elektronik.

Jarnias Sitanggang, Ketua Panitia KSR Sumbagut mangatakan pembagunan kawaean danau Toba menjadi tangung jwab bersama dan bukan hanya pemerintah.

“KSR ini mengusung dua Subtema Quo Vadis Pembangunan Kawasan danau Toba, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Semuanya itu bukan semata tanggung jawab pemerintah melainkan  tanggung jawab semua lapisan masyarakat”, pungkas Sitangang.

Ia juga berharap rekomendasi yang dihasilkan bisa dibaca dan direalisasika pemerintah.

“Semoga semua rekomendasi tersebut dibaca dan dipahami pemerintah untuk dapat direalisakan”, harap Sitanggang.

Lebih lanjut Ketua Presidium PMKRI cabang Pematangsiantar, Rowis Juperson Sihotang, lebih meyingung keberadaan BOKPDT yang dilihatnya belum berjalan dengan baik akhir-akhir selama ini.

“BOKPDT masih berjalan stagnat, belum ada pergerakan pembangunan kawasan danau toba agar dapat menarik wisatawan berlibur ke danau Toba. Hal ini sangat memprihatinkan, jangan sampai BOKPDT dibekukan oleh presiden sama seperti Presiden Soeharto dahulu membekukan Otorita Asahan”, ungkap Sihotang.

Ia berharap KSR PMKRI Sumatera bagian Uatara bisa memberikan dampak yang baik bagi pembagunan wisata danau Toba selanjutnya.

“Harapannya, dengan Konferensi Study Regional Sumbagut ini memperoleh dampak terhadap perkembangan wisata di kawasan danau Toba. Mari sama-sama kawal pembangunan objek wista kawasan danau Toba”, harap Sihotang.

Hal senada juga disampaikan Vinsensius Obeng, PHMK (Presidium Hubungan Masyarakat Katolik) PP PMKRI

Obeng mengharpkan kegiatan KSR bisa meberikan motivasi kepada semua perserta KSR untuk semalin peduli dengan lingkungan khususnya dengan wisata danau Toba.

“kita berharap, dengan adanya kegiatan KSR ini, bisa member semangat dan  motivasi bagi peserta agar lebih peduli terhadap persoalan yang ada, termasuk pembangunan kawasan wisata danau Toba. Sehingga pembangunan wisata danau Toba betul-betul melibatkan masyarakat setempat dan pengembanganga wisata danau Toba juga harus benar-benar melihat aspek budaya yang ada di kawawan danau Toba. Intinya semua poin yang dijadikan rekomendasi KSR ini harus benar-benar ditanggapi oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Komda Sumbagut, Sony Silalahi menegaskan peran pemerintah agar bisa menyediakan ruang-ruang kreasi budaya sebagai bentuk promosi budaya dan mengharapkan adanyabketerlibatan lebih dari masyarakat.

” KSR Sumbagut telah terlakasana perdana di Sumatera Bagian utara, telah menghasilkan rekomendasi yang berisi memorandum terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Pembangunan kawasan danau Toba harus melibatkan peran masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan. Danau Toba memiliki nilai jual yang tinggi dalam mendatangkan wisatawan dari mancanegara, kualitas air danau toba saat ini haruslah dijaga dengan baik, dan pemerintah harus serius dalam membenahi dan membangun kawasan wisata danau Toba yang berada di wilayah 7 Kabupaten ini.   Pemerintah juga mesti mengantisipasi arus modernisasi yang dapat menggeser paradikma masyarakat yang berbudaya. Untuk itu pemerintah segera mendirikan sanggar seni, memugar situs-situs budaya, agar budaya masyarakat tertanah kuat dalam karakter masyarakat batak”, jelas Sony.

Putra Jaya R Saragih, slah satu Peserta KSR lebih menyoal terkait kualitas birokrasi dan playanan publik dalam memaksimalkan pembagunan wisata daau Toba. Ia mengungkapkan birokrasi dan playanan publik yang baik adalah sebuah kekuatan pemerintah menuju wisata danau Toba yang lebih baik.

“Untuk merealisasikan Pembangunan kawasan danau Toba tidak terlepas dari kualitas Birokarasi dan pelayanan Publik Pemerintah. Maka, dalam rangka percepatan pembangun Kawasan danau Toba dan peningkatan kulitas pelanan publik serta Menghadirkan Pemerintah yang Bersih, Transparan, dan Terpercaya Pemerintah harus segera melakukan reformasi Birokrsi dan pelayanan Publik. Kami  berharap 38 poin rekomendari untuk pembangunan objek wisata kawasan danau Toba dan 11 poin rekomendasi  untuk Pemerintah dalam rangka mereformasi birokrasi dan pelayanan publik segera direalisasikan Pemerintah dan semua elemen masyarakat ikut mengkritisi kualitas pelayan publik pemerintah. Dan juga ikut terlibat mengawal dan mengkritisi pembangunan objek wisata kawasan danau Toba”, pungkas Saragih. (Rps/Astra Tandang/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password