breaking news New

Pembubaran Ormas Harus Dibarengi Dengan Pemidanaan Untuk Memberikan Efek Jera

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI),  Petrus Selestinus, menilai pembubaran ormas melalui perpu harus dibarengi dengan langkah pemidanaan untuk memberikan efek jera.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung langkah konstitusional pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas radikal dan intoleran, melalui payung hukum Perpu, karena secara realitas, UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas tidak mampu menghadapi menghadapi aktivitas ormas radikal dan intoleran yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara yaitu UUD 1945.

“Mengatasi  gerakan ormas-ormas radikal yang anti pancasila dan UUD 1945 dengan resistensi masyarakat terhadap gerakan ormas-ormas radikal melalui mekanisme UU No. 17 Tahun 2013, akan berdampak pada munculnya konflik horizontal secara meluas sehingga dikhawatirkan akan sangat mengganggu tujuan pembangunan nasional,” kata Petrus kepada Kabarnusantara.net pada Kamis (18/5) di Jakarta.

Oleh karena itu, kata Petrus,  dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Presiden berdasarkan ketentuan  pasal 22 UUD 1945, diberi wewenang untuk mengenyampingkan UU  demi menyelamatkan negara, dan tujuan pembangunan nasional dapat mengeluarkan Perpu.

Namun demikian, lanjut dia, penyelesaian hukum terhadap ormas-ormas radikal dan intoleran tidak cukup hanya dengan pembubaran melalui Perpu, akan tetapi juga pimpinan ormas-ormas radikal harus dibarengi juga dengan pemberian sanksi pidana aesuai dengan ketentuan 156 atau 156a KUHP dan perundang-undangan lainnya seperti UU Penghapusan Diakriminasi Ras dan Etnis dll.

“Jika tidak dibarengi dengan pemidanaan terhadap pimpinan Ormas yang melakukan tindakan radikal dan intoleran yang memenuhi kualifikasi sara atau kualifikasi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 atau 156a KUHP juga harus ditindak, sebagaimana saat ini Polri sedang memproses laporan masyarakat terhadap sejumlah tindak pidana yang disangkakan kepada Rizieq Shihab menyangkut pasal 156 atau 156a KUHP,” katanya.

Menurutnya, kondisi dimana kedua kelompok nyaris berhadap-hadapan mengarah kepada bentrokan fisik, tidak mungkin diselesaikan melalui prosedure yang normal sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2013.

“Jika kita lihat kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang berhadap-hadapan antara kelompok yang menamakan diri pro Pancasila dan NKRI berhadapan dengan kelompok masyarakat yang dinilai sebagai berideologi khilafah yang bertujuan menggeser Pancasila dan ingin mendirikan ideologi Khilafah menjadi dasar negara berdasarkan hukum syariah bahkan mengusir tokoh-tokoh tertentu untuk masuk ke wilayahnya atas nama menjaga NKRI dan Pancasila, maka kondisi dimana kedua kelompok nyaris berhadap-hadapan mengarah kepada bentrokan fisik, tidak mungkin diselesaikan melalui prosedure yang normal sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2013,” tegasnya.

Bahkan, tambahnya, UU Ormas buatan pemerintahan era Presiden SBY, dicurigai syarat dengan upaya untuk mempersulit pembubaran ormas-ormas radikal yang ketika SBY masih menjadi Presiden dibiarkan melakukan aktivitas intoleransi terhadap kelompok minoritas, tanpa pernah ditindak.

Karena itu, kata Petrus, Presiden Jokowi dan DPR diharapkan untuk segera merevisi UU No. 17 Tahun 2013 tersebut untuk kepentingan jangka panjang menjaga NKRI, Kebhinekaan dan Pancasila sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 dan pintu masuk secara progresif dan revolusioner adalah melalui Perpu Pembubaran Ormas-Ormas Radikal atau anti Pancasila dan UUD 1945 yang diharapkan dalam waktu singkat bisa diberlakukan untuk membubarkan ormas-ormas radikal.

“Perpu ini kelak menjadi UU dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat saat dan tujuan pembangunan nasional untuk dijadikan sebagai UU yang berlaku secara permanen,” tutupnya. (Hipatios/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password