breaking news New
Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Mayjen TNI Markoni, SH., MH

Sistem Koordinat Gantikan Patok Untuk Meningkatkan Pertahanan Perbatasan

Jakarta, Kabarnusantara.net – Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta menggelar seminar tentang “Pengamanan perbatasan wilayah darat dalam perspektif pertahanan negara” pada Selasa (23/5/2017) di Aula STHM, Jakarta Timur.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Kababinkum TNI), Mayjen TNI Markoni, SH., MH., dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf b angka 4 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, operasi pengamanan perbatasan merupakan salah satu tugas pokok TNI yang dilaksanakan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Ia juga menegaskan bahwa pertahanan negara harus ditingkatkan dengan mengamankan perbatasan dan disertai dengan kesejahteraan masyarakat di Pulau-Pulau terluar.

Sementara itu, Ketua STHM, I Made, menilai kaburnya peraturan perundangan tentang ketahanan perbatasan, menjadi alasan untuk membentuk peraturan presiden sebagai pelaksanaan dari UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Sampai saat ini belum ada peraturan tentang pertahanan perbatasan, hanya ada UU pokoknya saja,” ujar Made saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, karena ketidakpastian itu, di daerah perbatasan darat sering terjadi masalah lintas batas, tindak pidana, penyelundupan, dan berbagai kriminal lainnya. Hal itu menurutnya karena pengamanan belum terpadu dan hanya TNI.

Sistem Koordinat Gantikan Patok

Ia menambahkan, untuk mencegah potensi konflik di perbatasan, sistem Patok akan diganti dengan sistem Koordinat.

“Pengamanan selanjutnya tidak lagi menggunakan patok, karena patok itu bisa berpindah. Yang lebih bagus itu diatur dengan koordinat, sehingga tidak bisa berubah. Tidak mungkin bisa berubah,” kata Made.

Namun, Ia mengaku sistem itu tidaklah mudah karena antar negara sering terjadi sikap tidak menerima ajakan koordinasi.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan di wilayah perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT.

“Salah satu perbatasan yang menjadi konflik adalah perbatasan dengan Malaysia. Perbatasan yang melampaui wilayah. Sementara di timur sering terjadi penyelundupan. Disana juga sering terjadi ketidakpastian soal garis perbatasan,” ujarnya.

Narasumber Kusnanto Anggoro, Pakar/Peneliti bidang pertahanan dan keamanan, mengapresiasi Jokowi yang memasukkan masalah pertahanan dalam program kampanye lalu masuk dalan program pemerintah.

“Presiden Jokowi sudah memprioritaskan daerah pinggiran dan ketahanan nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait kesejahteraan masyarakat di perbatasan, TNI mendukung upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga perekonomian masyarakat setempat berkembang.

Seminar tersebut direncanakan akan diselenggarakan lagi dengan mengundang tokoh penting, karena panitia menilai masalah perbatasan adalah persoalan penting.

“Seminar ini akan berlanjut supaya pengamanan perbatasan ini akan terkelola secara komprehensif menciptakan finansial dimana aset-aset negara ini dapat di BOT-kan dengan investor untuk menambah APBN pada TNI yang masih kurang termasuk wilayah yang masih kurang untuk ditingkatkan guna mendukung program Nawacita Presiden Jokowi,” Ujar J. J. RARES, SH.MH, Humas Panitia Seminar tersebut. (Wirawan/KbN)

<

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password