breaking news New
Foto : Petrus Salestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia

TPDI: DPR Harus Merevisi UU Pilkada Karena Diskriminatif

Kabarnusantara.net – Persoalan sara (suku, agama, ras dan antar golongan) dalam pilgub DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu terjadi secara masif dengan kemasan yang beragam, tetapi arahnya tetap ditujukan kepada Ahok, dengan harapan agar Ahok tidak dicalonkan atau tidak dipilih dalam pilgub DKI Jakarta 2017 atau kalau perlu dipenjara.

Masifnya persoalan sara dalam pilkada DKI Jakarta 2017 ini, patut diduga didorong oleh ancaman pidana yang sangat ringan dalam UU Pilkada No.10 Tahun 2016 yaitu ( 3 sampai 18 bulan) penjara, jika setiap orang (tim kampanye atau pasangan calon) terbukti melakukan tindak pidana “sara” selama kampanye.

Padahal tindak pidana sara sudah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengancam pidana dengan penjara 5 tahun atau jika dilakukan dengan mengunakan informasi elektronik, maka ancaman pidananya 6 tahun penjara.

Dalam pelbagai forum terbuka, kita sering mendengar pesan moral para tokoh bangsa bahwa pilkada harus diselenggarakan dengan tidak menggunakan isu sara, karena kedudukan manusia sama di hadapan Tuhan dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun.

Namun demikian tindakan sara selalu muncul dari sejumlah elit politik, cendikiawan bahkan dari mereka yang hendak mencalonkan diri atau sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, dan dilakukan secara terbuka tanpa beban seolah-olah tidak ada larangan dengan ancaman pidana 5 atau 6 tahun penjara sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan UU No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang secara tegas menyatakan “sara” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1 miliar rupiah, bahkan mewajibkan Pemerintah dengan melibatkan partisipasi seluruh warga negara, memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Pertanyaannya, mengapa tindak pidana sara selama maa kampanye pilkada DKI terjadi secara masif tetapi tidak ada penindakan atau dibiarkan tanpa penindakan.

TPDI mengkonstatier bahwa masifnya “kejahatan sara” selama masa kampanye Pilkada DKI karena ringannya ancaman pidana dalam UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Pilkada, yang mendiskriminasikan pelaku sara dalam kampanye pilkada hanya diatur secara sumir yaitu berupa larangan menghina agama, suku, ras dan golongan dan dengan ancaman pidana penjara hanya 3 (tiga) s/d. 18 (delapan belas) bulan bagi siapa yang melanggarnya.

Begitu pula pada bagian konsiderans/menimbang pada UU No. 10 Tahun 2016, sama sekali tidak terdapat rumusan tentang kemajemukan dan kepemipinan di tengah kemajemukan dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga para pelaku kejahatan sara lebih memilih melanggar larangan berbuat sara dalam pilkada karena ancaman pidananya rendah, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan kekuasaan dengan segala akibat sosial, politik dan ekonomi yang didapatkan jauh lebih tinggi nilainya. Ini adalah anomali dalam pembuatan UU Pilkada 2016 yang sarat dengan kepentingan kelompok karena menggunakan sara sebagai senjata utama dalam kontestasi pilkada.

Tidak sinkronnya sanksi sara dalam UU Pilkada dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau UU ITE, membuktikan betapa masih rendahnya kesadaran DPR dan Pemerintah dalam menjaga pluralitas masyarakat Indonesia.

Prinsip dimana kedudukan manusia sama di hadapan Tuhan dan umat manusia dilahirkan sama tanpa perbedaan apapun baik Ras maupun Etnis, tidak kita temukan dalam konsiderans UU Pilkada, terutama dalam menjaga pluralitas bangsa ini terkait dengan kepemimpinan di tengah kemajemukan, bahkan ketentuan tentang sara di dalam UU No. 10 Tahun 2016, yang secara nyata mengistimewakan pelaku sara dalam kampanye, karena ancaman pidana terhadap pelaku sara hanya 3 (tiga) sampai 18 (delapan belas) bulan penjara.

Pada hal fakta-fakta sosial telah mengungkap, bahwa perbuatan yang bersifat sara selalu muncul pada setiap musim pilkada dimulai dan diperankan oleh beberapa kelompok masyarakat, tokoh-tokoh elit politik bahkan bakal pasangan calon, terhadap pasangan calon tertentu, namun dibiarkan tanpa penindakan oleh Polri, KPU maupun Komnas HAM.

Dalam kasus pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok kerap mendapat serangan kampanye hitam yang bermuatan sara, namun tidak ada langkah penindakan hukum terhadap para pelakunya. Ini merupakan “by desaign” dimana paham radikalisme sudah menyusup ke dalam dan menguasai organ-organ negara. Pemerintah jelas abai dan kecolongan sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan kepada kelompok yang dijadikan sasaran sara.

Di sinilah letak masalahnya yaitu pembentuk UU tidak jujur, karena tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang menjadi korban kampanye sara yang terjadi sejak masa penjaringan pasangan calon dimulai hingga masa kampanye tiba.

Padahal yang namanya kampanye yang bermuatan sara, adalah sebuah kejahatan terhadap ketertiban umum, yang di dalam berbagai perundang-undangan nasional kita (di luar UU Pilkada) sudah cukup diatur dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman hukuman penjara cukup tinggi yaitu maksimun penjara 6 (enam) tahun dan denda yang jumlahnya miliaran rupiah.

Di dalam UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam konsideransnya, ditegaskan bahwa : “harkat dan martabat manusia sama tanpa perbedaan apapun baik ras maupun etnis bahkan setiap tindakan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, UUD’45 dan Deklarasi Universal HAM”. Semangat pemidanaan yang cukup berat di dalam rumusan pasal-pasal tentang “kejahatan sara” di dalam Perundang-Undangan di atas, sama sekali tidak tercermin di dalam rumusan tentang sara sebagai tindak pidana di dalam UU Pilkada tahun 2016.

Padahal untuk membangun demokrasi yang sehat, maka persoalan kesetaraan, harkat dan martabat manusia yang sama, harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Namun sangat disayangkan karena masalah kampanye sara dalam UU Pilkada 2016 diatur dengan semangat mendiskriminasikan atau perlakuan yang diskriminatif berdasarkan sara sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana berat, namun secara sistemik dalam UU Pilkada mendapat perlakuan istimewa, terbukti dengan hanya mengancam dengan pidana penjara yang sangat ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana di dalam UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di sini DPR dan Pemerintah telah mendiskiriminasikan harga diri dan martabat manusia secara sistemik, terbukti Pemerintah dan DPR tidak konsisten ketika menakar keadilan dalam memberikan sanksi pidana yang begitu ringan bagi pelaku kejahatan sara selama masa kampanye di dalam UU Pilkada, sedangkan bagi masyarakat luas sebagai pelaku sara di luar masa kampanye, diancam dengan pidana penjara sangat berat yaitu 6 (enam) tahun, itupun dalam praktek tidak sungguh-sungguh diterapkan.

DPR sama sekali tidak mempertimbangkan semangat UU No. 40 Tahun 2008 dan UU No. 11 Tahun 2008 serta KUHP yang masih berlaku yang mengatur tentang diskriminasi ras dan etnis dalam persoalan sipil, politik, ekonomi dan budaya sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara cukup tinggi.

Idealnya larangan dan ancaman pidana sara di dalam UU Pilkada, seharusnya dirumuskan secara lebih komprehensif dimulai dari perbuatan sara yang terjadi pada saat penjaringan pasangan calon dimulai hingga pilkada selesai, dan ancaman pidananya-pun harus lebih berat, karena menyangkut proses demokratisasi dalam melahirkan seorang pemimpin di tengah warga masyarakatnya yang sangat plural, sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008 dan KUHP, karena potensi pelanggaran terhadap larangan kampanye yang bermuatan sara adalah para peserta kampanye yang terdiri dari para elit parpol, pasangan calon dan tim sukses. (***)

(PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI).

<

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password