breaking news New

Dirgahayu 70 Tahun PMKRI (Selayang Pandang, Bagian Pertama)

Oleh: Bernadus Barat Daya

Hari ini tanggal 25 Mei 2017, PMKRI genap berusia 70 tahun. Sebagai ungkapan syukur atas usia Perhimpunan ini, saya membuat catatan berseri tentang PMKRI.

Historis

Meskipun PMKRI ditetapkan berdiri pada tanggal 25 Mei 1947, namun cikal bakal organisasi ini sesungguhnya telah ada jauh sebelumnya yakni saat berdirinya 3 organisasi mahasiswa Katolik di Indonesia dengan karakteristik yang masih bernuansa kolonial Belanda, yaitu: Katholike Stundenten Vereniging (KSV). Ada tiga (3) organisasi KSV yang ada saat itu yaitu: KSV-Sanctus Bellarminus-Batavia (didirikan di Jakarta, 10 November 1928), KSV-Sanctus Thomas Aquinas-Bandung (didirikan di Bandung, 14 Desember 1947), dan KSV-Sanctus Lucas-Surabaya (didirikan di Surabaya, 12 Desember 1948). Walau kental dengan nuansa Belanda namun spirit ke-Indoneian KSV sudah demikian kuat tumbuh dan berkembang dalam diri para aktivisnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya keinginan dari para pengurusnya untuk melebur dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Federasi Katholieke Studenten Vereniging (Federasi KSV) tahun 1949. Federasi KSV tersebut diketuai oleh Gan Keng Soei (KS Gani) dan Ouw Jong Peng Koen (PK Ojong).

Selain KSV, telah terbentuk pula organisasi mahasiswa katolik ‘pribumi’ di kota Yogjakarta dengan nama ‘Perserikatan Katolik Republik Indonesia’ (PMKRI) yang didirkan pada tanggal 25 Mei 1947 dengan St. Munadjat Danusaputro sebagai ketua pertamanya. Baik Federasi KSV maupun PMKRI mempunyai kesamaan visi dan misi. Dan Atas dasar kesamaan spirit dan tujuan itulah, maka lahirlah sebuah gagasan progresif untuk memfusi-kan diri menjadi satu kesatuan dengan semangat ke-katolikan dan di dalam bingkai ke-Indonesiaan. Gagasan itu ditindaklanjuti dengan dilakukannya pertemuan di penghujung tahun 1949.

Keinginan Federasi KSV untuk berfusi dengan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Yogyakarta saat itu, karena pada pertemuan antar KSV sebelumnya, telah dihasilkan sebuah keputusan bersama dengan prinsip dasar bahwa “Kita bukan hanya mahasiswa Katolik, tetapi juga mahasiswa Katolik Indonesia”. Dari pihak Federasi KSV akhirnya mengutus 2 orang pimpinannya yaitu, Gan Keng Soei atau yang belakangan dikenal sebagai KS Gani dan Ouw Jong Peng Koen atau yang dekenal sebagai PK Ojong untuk mengadakan pertemuan dengan dua pimpinan PMKRI Yogyakarta yaitu, St. Munajad Danusaputra dan PK. Hariasudirja.

Setelah mendapat saran dan berkat dari Vikaris Apostolik Batavia yang pro Indonesia, yaitu, Mgr. Peter J Willekens, SJ, utusan Federasi KSV bertemu dengan moderator pada tanggal 18 Oktober 1950. Sedangkan pertemuan berikutnya dengan Ketua PMKRI Yogyakarta saat itu, PK Haryasudirja, bersama stafnya berlangsung sehari kemudian. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut pada intinya bahwa wakil Federasi KSV (Gan Keng Soei) mengajak dan membahas keinginan bersama agar segera berfusi dalam satu wadah saja.

Keinginan untuk berfusi ini akhirnya mendapat tanggapan positif dari Pastor Moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta. Dan dari pertemuan itu dihasilkan dua keputusan penting yaitu: Pertama, setelah pertemuan tersebut, masing-masing organisasi harus mengadakan Kongres untuk membahas rencana fusi. Kedua, Kongres Gabungan antara Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta akan berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 1951.

Dalam Kongres gabungan tanggal 9 Juni 1951, Kongres dibuka secara resmi oleh PK Haryasudirja selaku perwakilan dari PMKRI Yogyakarta bersama Gan Keng Soei yang mewakili Federasi KSV. Di luar dugaan, bahwa Kongres yang semula direncanakan berlangsung hanya sehari, ternyata berjalan alot terutama dalam pembahasan satu topik, yakni tentang penetapan tanggal berdirinya PMKRI. Pendapat yang diperdebatkan sat itu ialah; apakah penetapan tanggal berdirinya PMKRI (baru) itu mengikuti tanggal berdirinya KSV (3 KSV) atau diambil tanggal berdirinya PMKRI Yogyakarta? Masing-masing pihak baik itu wakil dari KSV maupun wakil dari PMKRI Jogyakarta, sama-sama bertahan dengan pendapatnya masing-masing.

Di saat belum menemui kesepakatan, Kongres Gabungan akhirnya diskors dalam rangka memberikan kesempatan kepada masing-masing organisasi untuk kembali mengadakan Kongres secara terpisah pada tanggal 10 Juni 1951. Dan Kongres Gabungan untuk fusi-pun kembali digelar pada tanggal 11 Juni 1951. Kongres ini merupakan Kongres Gabungan yang pertama (Kongres-I) untuk berfusi. Pada Kongres-I, yang berlangsung di Yogyakarta tanggal 11 Juni 1951 itu, pada akhirnya menghasilkan 14 keputusan penting sbb:

1. Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta ‘berfusi’ menjadi satu sebagai organisasi nasional mahasiswa katolik dengan nama: ‘Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia’ yang kemudian disingkat PMKRI. Sebutan ‘Perhimpunan’ ini disepakati sebagai pertimbangan agar organisasi hasil fusi itu sudah bersiap-siap untuk mau dan mampu menampung masuk dan menyatunya organisasi-organisasi mahasiswa Katolik lain yang telah berdiri dan berlandaskan asas dan landasan lain, seperti KSV-KSV di daerah-daerah pendudukan Belanda guna menuju persatuan dan kesatuan Indonesia.

2. Dasar pedoman Anggaran Dasar (AD) PMKRI Yogyakarta diterima sebagai AD sementara PMKRI hingga ditetapkannya AD PMKRI yang definitif.

3. Telah disepakati bahwa penentuan hari lahirnya PMKRI (secara nasional) mengikuti tanggal lahirnya PMKRI Yogyakarta yakni pada tanggal 25 Mei 1947.

4. PMKRI berkedudukan di tempat kedudukan Pengurus Pusat PMKRI.

5. Empat Cabang pertama PMKRI yaitu: PMKRI Cabang Yogyakarta, PMKRI Cabang Bandung, PMKRI Cabang Jakarta, dan PMKRI Cabang Surabaya.

6. Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) setiap Cabang PMKRI harus dicantumkan kalimat: ”PMKRI berasal dari Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta yang berfusi pada tanggal 11 Juni 1951”.

7. Santo pelindung PMKRI adalah Sanctus Thomas Aquinas.

8. Semboyan PMKRI adalah “Religio Omnium Scientiarum Anima” yang artinya Agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan.

9. Baret PMKRI berwarna merah ungu (marun), dengan bol kuning di atasnya.

10. Kongres fusi ini selanjutnya disebut sebagai Kongres I PMKRI.

11. Kongres II PMKRI akan dilangsungkan di Surabaya, paling lambat sebelum akhir Desember 1952 dan PMKRI Cabang Surabaya sebagai tuan rumahnya.

12. Masa kepengurusan PMKRI adalah satu tahun, dengan catatan: untuk periode 1951-1952 berlangsung hingga diselenggarakannya Kongres II PMKRI.

13. Penguru Pusat PMKRI terpilih, segera mendirikan cabang-cabang baru PMKRI di seluruh Indonesia dan mengenai hal ini perlu dikoordinasikan dengan pimpinan Majelis Wali Gereja Indonesia (MAWI).

14. PK. Haryasudirja, secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PMKRI periode 1951-1952.

Dengan keputusan itu maka kelahiran PMKRI yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1947 menjadi acuan tempat PMKRI berdiri. PMKRI didirikan di Balai Pertemuan Gereja Katolik Kotabaru-Yogyakarta, Jln. Margokridonggo. Balai pertemuan tersebut sekarang bernama Gedung Widya Mandala. (nama Jln. Margokridonggo juga telah diganti dengan nama Jln. Abubakar Ali).

Penentuan tanggal 25 Mei 1947 yang bertepatan sebagai hari Pantekosta, sebagai hari lahirnya PMKRI, tidak bisa dilepaskan dari jasa Mgr. Albertus Soegijapranata. Atas saran Uskup Soegijapranata, tanggal itu dipilih dan akhirnya disepakati oleh para pendiri PMKRI, setelah sejak Desember 1946, proses penentuan tanggal kelahiran belum menemui hasil. Alasan Uskup Soegijapranata menetapkan tanggal 25 Mei tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tri Tunggal Maha Kudus yaitu ‘Roh Kudus’ kepada para mahasiswa Katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Ada empat cabang pertama PMKRI yang didirikan segera setelah fusi yakni: PMKRI Cabang Yogyakarta, PMKRI Cabang Bandung, PMKRI Cabang Jakarta dan PMKRI Cabang Surabaya. Sebelum fusi, Cabang Bandung, Cabang Jakarta dan Cabang Surabaya tersebut masih bernama KSV, tetapi setelah fusi, namanya diganti menjadi PMKRI Cabang.

Dengan menyandang sebutan “Perhimpunan”, berarti organisasi tersebut telah siap menerima dan menampung masuknya organisasi mahasiswa Katolik lain yang telah terbentuk, menuju persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, Kongres juga menugaskan PP PMKRI terpilih, untuk segera mendirikan cabang-cabang baru PMKRI di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini (2017) jumlah Cabang PMKRI di seluruh Indonesia ada 72 Cabang yakni: (sesuai abjad): Cabang Airmadidi, Ambon, Atambua, Bandung, Banjarmasin, Bandar Lampung, Bengkayang, Bengkulu, Bintuni, Bitung, Boa Wae, Bogor, Denpasar, Ende, Fakfak, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jambi, Jayapura, Jayawijaya, Jember, Kefamenanu, Kendari, Kupang, Larantuka, Langgur/Tual, Manado, Manokwari, Madiun, Makasar, Malang, Masohi, Mataram, Maumere, Medan, Melawi, Merauke, Nabire, Ngada, Nias, Padang, Palu, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Pekanbaru, Pematang Siantar Simalungun, Pontianak, Purwokerto, Ruteng, Salatiga, Samarinda, Saumlaki, Semarang, Sintang, Solo, Sorong, Sorong Selatan, Sumedang, Sungai Raya, Surabaya, Tambolaka, Tomohon, Tondano, Toraja, Yogyakarta, ditambah 3 Calon Cabang yakni: Alor, Ketapang dan Tana Karo.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang PMKRI, baiklah kita perlu melihat mulai dari Pengurus Pusat sampai pada sejumlah hal-hal informatif mengenai ormas kemahasiswaan itu. Adapun keberadaan Pengurus Pusat (PP) merupakan badan eksekutif PMKRI di level nasional yang mempunyai tugas antara lain; mengkoordinir semua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PMKRI di seluruh Indonesia, baik Cabang, Calon Cabang ataupun Kota Jajakan.

PP PMKRI juga menjadi representasi organisasi, baik dalam hubungannya dengan internal maupun ekternal organisasi. Ia juga menjadi representasi organisasi ke-PMKRI-an dalam hubungannya dengan organisasi serupa (Ormas nasional) di dalam negeri maupun organisasi internasional di luar negeri. Namun demikian, PP PMKRI bukanlah ‘supra struktur’ dari DPC PMKRI melainkan lebih pada peran ‘primus inter pares’.

Ada sejumlah mantan Ketua Presidium PP PMKRI yang kemudian menjadi tokoh Katolik yang sangat sukses di berbagai bidang, diantaranya seperti; Prof. Mr. St Munajad Danusaputra (mantan Menteri kabinet), PK. Hardjasudirdja (mantan menteri kabinet), Prof. Dr. Anton Moeliono (pakar bahasa/pernah menjadi pengasuh rubrik pembinaan bahasa di TVRI), Prof. Dr. BS Muljana (mantan menteri kabinet), A. Ben Mboi (mantan Gubernur NTT), Harry Tjan Silalahi (mantan direktur CSIS), Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana (mantan Rektor Unika Admajaya-Jakarta dan pakar bahasa Indonesia), Dr. Cosmas Batubara (mantan menteri kabinet), Savrinus Suardi (mantan DPR RI), Chris Siner Key Timu (mantan Sekjen Petisi 50), Marcus Mali (mantan Rektorat UKI), dll. Khusus untuk Munajad Danusaputra, ia merupakan Ketua Umum PMKRI yang pertama di Yokyakarta (1947-1950) sebelum diadakan fusi dengan 3 KSV. Jabatannya di PMKRI Yogyakarta selama kurang lebih 4 tahun tersebut, kemudian digantikan oleh PK. Hardjasudirja. Dan pada masa kepemimpinan PK. Hardjasudirja inilah terjadi fusi.

Selanjutnya inilah daftar nama Ketua Presidium PP PMKRI sejak tahun 1951-2017.
1. PK. Hardjasudirdja (1951-1952) terpilih pada Kongres-I di Yogyakarta 9-11 Juni 1951
2. FX. Sudiono (1952-1953) terpilih pada Kongres-II di Surabaya, 26-31 Desember 1952
3. Anton Moeliono (1953-1954) terpilih pada Kongres-III di Jakarta, 26-31 Desember 1953
4. Wisanto Haryadi (1954-1955) terpilih pada Kongres-IV di Bandung, 25-31 Desember 1954
5. C. Koentoro (1955-1956) terpilih pada Kongres-V di Yogyakarta, 26-31 Desember 1955
6. FX. Surjanto (1956-1957) terpilih pada Kongres-VI di Surabaya, tanggal 27-31 Desember 1956
7. BS. Muljana (1957-1958) terpilih pada Kongres-VII di Jakarta, 22-31 Desember 1957
8. BS. Muljana (1958-1959) terpilih pada Kongres-VIII dan MPA ke-I di Bandung, 26-28 Desember 1958
9. A. Hadyana P (1959-1960) terpilih pada Kongres-IX di Semarang, 26-31 Desember 1959
10. A. Ben Mboi (1960-1961) terpilih pada Kongres-X di Malang, 26-30 Desember 1960
11. Harry Tjan Silalahi (1961-1962) terpilih pada Kongres-XI di Yogyakarta, 26-31 Desember 1961
12. Harimurti Kridalaksana (1962-1963) terpilih pada Kongres-XII di Surabaya, 27-31 Desember 1962
13. Cosmas Batubara (1963-1964) terpilih pada Kongres-XIII di Jakarta, 27-31 Desember 1963
14. Cosmas Batubara (1964-1967) terpilih pada Kongres-XIV di Malang, 27-31 Desember 1964
15. Savrinus Suardi (1967-1969) terpilih pada Kongres-XV di Bandung, 1- 6 April 1967
16. J Max Wayong (1969-1971) terpilih pada Kongres-XVI di Surabaya, 6 -13 April 1969
17. Chris Siner Key Timu (1971-1975) terpilih pada Kongres-XVII di Surakarta, 21-27 Agustus 1971
18. Chris Siner Key Timu (1975-1977) terpilih pada Kongres-XVIII di Semarang, 8-13 Oktober 1975
19. Wem Kaunang (1977-1981) terpilih pada Kongres-XIX di Malang, 10-19 Desember 1977
20. Marcus Mali (1981-1985) terpilih pada Kongres-XX di Jakarta, 1- 8 Maret 1981
21. Paulus Januar (1985-1988) terpilih pada Kongres-XXI di Jakarta, 8 -17 Maret 1985
22. Gaudens Wodar (1988-1990) terpilih pada Kongres-XXII di Surabaya, 1- 9 Mei 1988
23. Cyrillus I Kerong (1990-1992) terpilih pada Kongres-XXIII di Ujung Pandang, 26 Agustus -3 September 1990
24. Leonardo Renyut (1992-1994) terpilih pada Kongres-XXIV di Bandung, 24-29 November 1992
25. Antonius Doni (1994-1996) terpilih pada Kongres-XXV di Medan, 19-27 November 1994
26. I. Riza Primahendra (1996-1998) terpilih pada Kongres-XXVI di Malang tahun 1996.
27. Ign. Kikin P Tarigan S (1998-2000) terpilih pada Kongres-XXVII di Banjarmasin, 17-24 Oktober 1998
28. Robert JE. Nalenan (2000-2002) terpilih pada Kongres-XXVIII di Jakarta, 24 Nopember-1 Desember 2000.
29. Maria Restu Hapsari (2002-2004) terpilih pada Kongres-XXIX di Kupang, 20-27 November 2002.
30. Emmanuel Josafat Tular (2004-2006) terpilih pada Kongres-XXX di Manado, November 2004.
31. Bertolomeus Jematu (2006-2008) terpilih pada Kongres-XXXI di Jayapura, 21-27 Nopember 2006.
32. Stefanus Asat Gusma (2009-2011) terpilih pada Kongres-XXXII di Denpasar, 17-20 Desember 2009.
33. Parlindungan Simarmata (2011-2013) terpilih pada Kongres-XXXIII di Pontianak, 22-27 Nopember 2011
34. Lidia Natalia Sartono (2014-2016) terpilih pada Kongres-XXXIV di Surabaya, 18-23 Nopember 2013.
35. Angelius Wake Kako (2016-2018) terpilih pada Kongres-XXXV di Jakarta, 24-30 Januari 2016.

Berdasarkan Anggaran Dasar PMKRI Pasal 7, masa keanggotaan PMKRI adalah 11 tahun terhitung sejak pertama kali menjadi mahasiswa. Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa anggota PMKRI terdiri dari: (a). Anggota biasa, yaitu mahasiswa S0 dan S1 warga negara Indonesia yang masih aktif kuliah atau seperti yang diatur dalam Rapat Umum Anggota Cabang dengan batasan waktu paling lama 11 tahun sejak pertama kali sebagai mahasiswa. (b). Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam PMKRI menurut ketetapan MPA. (c). Anggota Penyatu, ialah mereka yang pernah menjadi anggota PMKRI yang berhak penuh. (d). Anggota Penyokong, ialah mereka yang memberi sokongan tetap berupa uang atau hak.

Dalam konteks pembinaan di beberapa cabang, jenis keanggotaan ditambah dengan satu macam, yaitu Anggota Muda. Anggota Muda yaitu anggota yang telah lulus dari jenjang pendidikan MPAB. Sehingga mereka baru disebut menjadi anggota biasa setelah lulus Masa Bimbingan (MABIM). Alasan penambahan jenis keanggotaan ini lebih bersifat preventif dan selektif. Preventif dalam arti mencegah orang-orang yang baru masuk sebagai anggota, yang berkehendak tidak baik “mengubah suasana” kondusif PMKRI demi sebuah kepentingan tertentu. Selektif, dalam arti akan memberikan sebuah seleksi tersendiri mengenai kesungguhan anggota muda untuk berjuang dan membina diri dalam organisasi PMKRI.

Selain itu anggota muda dalam RUA hanya memiliki hak bicara. Jadi berbeda dengan anggota biasa yang memiliki hak bicara dan hak suara. Sedangkan anggota penyatu adalah istilah pengganti dari alumni. Istilah (baru) ini dipandang lebih mengikat ke dalam daripada PMKRI. Lebih menuntut komitment perhatian para mantan anggota biasa untuk terus memberikan kontribusi positif bagi adik-adiknya.

Asas PMKRI dalam seluruh orientasi dan kegiatannya berasaskan; Pancasila, dijiwai Kekhatolikan, disemangati oleh Kemahasiswaan (AD: Pasal 2, 3, 4). Sedangkan ‘Identitas Kader’ pada dasarnya pembinaan di PMKRI ditujukan untuk membentuk para anggota dalam mencapai keunggulan pribadi dengan integritas diri yang utuh.

Integritas pribadi yang hendak dicapai dapat dicirikan oleh (1). Sensus Chatolicus (rasa kekatolikan). (2). Semangat ‘Man for Others’(panggilan hidup misioner yang menuntut sikap siap sedia). Bahwa setiap kegiatan hidup tidak hanya didasarkan pada kepentingan diri sendiri melainkan sejauh mungkin diabdikan pada kepentingan sesama yang lebih besar. (3). Sensus Hominis (rasa kemanusiaan), terdapat kepekaan terhadap segala unsur manusiawi yang meliputi solidaritas pada setiap pribadi manusia. (4). Pribadi yang menjadi teladan, kemampuan untuk menjadi pribadi yang menjadi garam dan terang dunia, dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku. (5). Universalitas, yaitu sikap siap sedia untuk memasuki celah-celah dan dimensi kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan dan menerobos tembok-tembok diskriminasi dalam bentuk apapun. (6). Magis Semper, yaitu semangat lebih dari sebelumnya yang hanya dapat dicapai dengan kerja keras, mutu (magis), dan profesional. Pribadi demikian selalu mengacu pada ‘on going formation’.

PMKRI juga mempunyai atribut-atribut, seperti: Baret Merah Bol Kuning, jenis topi yang digunakan PMKRI adalah baret, bukan peci atau topi pet. Baret yang juga dipakai para tentara ini, selain melambangkan kewibawaan, juga mengandung makna bahwa anggota PMKRI ingin menjadi ‘prajurit’ Gereja dan Tanah Air. Konon pemilihan baret merah ini dikarenakan pada jaman perang revolusi kemerdekaan, telah terkenal pasukan tentara Belanda yang berbaret merah dan pasukan itu sangat ditakuti oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita karena keberanian, kegagahan, dan kegigihannya dalam berperang. Karena ingin meniru semangat para tentara itulah maka dipilih ‘baret merah’ oleh PMKRI. Warna merah (marun) melambangkan keberanian, tekad yang besar untuk membela gereja dan tanah air. Bol, melambangkan bola dunia. Dunia yang penuh kejahatan dan penderitaan yang harus ditanggung, dipanggul, ditopang, dipangku oleh segenap anggota PMKRI. Warna ‘kuning’ melambangkan gereja Katolik. Gereja yang harus menebus dosa manusia karena kejahatannya, dan mengentaskan penderitaan umat manusia.

Jadi makna keseluruhannya adalah anggota PMKRI diharapkan dapat menjadi prajurit Gereja dan Tanah Air, yang berkewajiban memanggul dan menjaga Gereja dan Tanah Air dari dosa-dosa/kejahatan umat manusia serta melawan segala bentuk penindasan yang menimbulkan penderitaan bagi umat manusia.

Penggunaan atribut PMKRI tersebut, biasanya dalam acara resmi intern dan ekstern. Ada pengecualian penggunaan warna baret pada PMKRI yakni khusus bagi PMKRI Cabang Bandung.

Kekhususan PMKRI Cabang Bandung adalah pada warna baret, dimana mereka menggunakan baret warna hitam. Namun bol kuningnya tetap sama. Kekhususan ini tentu mempunyai sejarah tersendiri bagi PMKRI Cabang Bandung.

PMKRI juga mempunyai atribut lain yakni Jas Merah Marun. Jas mengandung makna kesetaraan diantara segenap anggota PMKRI. Dengan adanya keseragaman melalui jas, maka baik mereka yang menjabat sebagai Ketua maupun anggota kedudukannya setara.

Mereka hanya dibedakan secara struktural tetapi secara substansial adalah sama. Selain kesetaraan, jas yang berwarna merah marun tersebut, melambangkan ‘keperwiraan’ dari pemakainya. Dengan demikian para anggota PMKRI diharapkan dapat bekerja seperti seorang perwira, yang selalu memimpin dan mengarahkan para anggotanya berjalan pada visi yang benar serta mampu mengimplementasikan dan menggunakan asas kolektif dan kolegial (kesetaraan dan kebersamaan) dalam setiap aktivitasnya. Penggunaan jas ini, pada acara resmi intern dan ekstern. Orang yang memakainya adalah para anggota biasa, pengurus, tim pembina, depertim, pastor moderator.

Atribut lainnya adalah Gordon. Gordon bermakna kebesaran. Bahwa orang yang mengenakan gordon adalah orang yang sedang memangku jabatan tertentu di PMKRI. Pada Gordon yang dipakai oleh PP PMKRI, menggunakan warna dasar merah marun dengan garis-garis warna kuning emas berjajar ditengahnya. Terdapat 3 garis kuning emas untuk Ketua Presidium PP PMKRI, sedangkan untuk staf yang lain hanya terdiri dari 2 garis kuning emas. Sebagai warna yang mencolok, warna kuning emas menandakan bahwa orang yang mengenakan Gordon tersebut harus mampu menjadi panutan atau teladan bagi orang lain, karena pengguna Gordon adalah sosok atau figur yang akan selalu dilihat oleh orang lain, baik sikap, tindakan, maupun pikirannya. Sedangkan untuk Gordon Cabang (DPC), disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Cabang. Warna dibebaskan atau bersifat tentatif-fakultatif.
Pada ujung Gordon biasanya digantungkan medali, bisa berwujud medali lambang PMKRI secara nasional, dapat pula berbentuk medali lambang PMKRI Cabang. Medali tersebut diletakkan di ujung Gordon, melambangkan kehormatan. Maknanya bahwa orang yang mendapat medali tersebut adalah orang yang mendapat kehormatan untuk memegang sebuah jabatan tertentu. Medali ini dapat terbuat dari perak, perunggu, aluminium, tembaga, dan emas (bentuk dan ukurannya bebas/disesuaikan).
PMKRI mempunyai Bendera, baik bendera (Nasional) maupun bendera (Cabang). Bendera mengandung makna kejayaan. Bentuknya empat persegi panjang. Menurut Ketetapan MPA Nomor 19/TAP/MPA-XVIII/1992, ukuran bendera nasional adalah 80 x 120 cm2. Bendera PMKRI selalu diletakkan di sebelah kanan bendera Merah Putih. Sedangkan bendera Cabang, dapat disesuaikan dengan pilihan warna khas sesuai kesepakatan (Keputusan RUA Cabang) masing-masing.

Emblim Cabang dan Nasional, melambangkan kekhasan dan kebanggaan. Emblim biasanya diletakkan di baret sebelah kiri atau di dada sebelah kiri. Sedangkan Logo Nasional bertuliskan; Tulisan PMKRI (singkatan nama organisasi). Warna: putih-kesucian. Makna: Perjuangan dan Pembinaan PMKRI utuk menebus Ampera merupakan perjuangan yang luhur, suci, dan mulia. Lingkaran; (simbol dunia). Warna merah-berarti keberanian. Maknanya, PMKRI hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, dan masalah yang harus dihadapi dengan keberanian guna mewujudkan tujuan perhimpunan.

Api Obor (symbol-terang dan semangat). Warna: kuning-khas kekhatolikan. Maknanya, bahwa PMKRI hendaknya dapat menjadi jalan terang di tengah kegelapan/kebatilan dunia dan untuk mewujudkannya diperlukan semangat yang menyala-nyala yang merupakan bentuk penghayatan spiritualitas kekhatolikan.

Lima Lidah Api (simbol: Pancasila). Warna: kuning-keadilan dan kemakmuran. Maknanya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan PMKRI dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.
Buku (simbol: intelektualitas). Warna: putih-kebenaran. Maknanya, bahwa dalam berkarya PMKRI harus menjunjung tinggi dan mendasarkan intelektualitas dalam mewujudkan kebenaran di tengah-tengah dinamika kemasyarakatan.

Gambar Salib (simbol: pengorbanan). Warna: putih-ketulusan. Maknanya, berkarya dalam pengabdian di PMKRI membutuhkan pengorbanan yang besar dan membutuhkan ketulusan hati atas pengorbanan tersebut.

Dua Tangkai Tujuh Belas Kuntum Padi (simbol: Proklamasi 17 Agustus 1945). Warna: kuning-semangat. Maknanya, bahwa PMKRI harus turut berperan aktif dalam mewujudkan semangat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Indepedensi dan interdependensi, bahwa secara konstitusional, PMKRI mempunyai otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri. PMKRI tidak terikat atau mengikatkan diri pada organisasi kemasyarakatan, organisasi politik tertentu bahkan dalam Hirarki Gereja. Sikap independensi perhimpunan diartikan sebagai mandiri, tidak terikat, atau mengikatkan diri dengan ormas, parpol dan Hirarki Gereja, dan tanpa campur tangan dari pihak luar. Namun tetap aktif berinteraksi dengan lingkungan kemasyarakatannya dalam rangka mewujudkan cita-cita perhimpunan. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari berbagai unsur dalam masyarakat, karena keberadaan itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Interdependensi merupakan sisi lain dari keberadaan organisasi ini, karena usaha ke arah pencapaian cita-cita perhimpunan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya, dalam berbagai bentuk hubungan dan keterlibatan gerakan kemasyarakatan PMKRI, seperti pendekatan program, dialog partisipatif, konsultatif, serta bentuk-bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi perhimpunan. Independensi PMKRI bukan berarti netralitas atau eksklusifisme melainkan merupakan perwujudan secara optimal komitment PMKRI untuk menyumbangkan darma baktinya menebus Amanat Penderitaan Rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Semboyan ‘Spiritual’ PMKRI adalah Religio Omnium Scientiarum Anima (ROSA) yang artinya; bahwa ‘agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan’. Semboyan ‘Misioner’ PMKRI adalah ‘Pro Ecclesia et Patria’ artinya ‘Untuk Gereja dan Tanah Air’. Dalam semua surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh PMKRI harus dicantumkan semboyan misionernya (Pro Ecclesia et Patria) pada bagian akhir surat. Ini menjadi kekhasan PMKRI. Tetapi khusus untuk PMKRI Cabang Bogor, semboyan spiritual yang dipakainya adalah ‘Scientia Et Caritas’ atau ‘Ilmu Pengetahuan dan Cinta Kasih’.

Spiritualitas adalah keterarahan batin dalam setiap sikap yang kita ambil. Istilah spiritualitas mengandung nada cita-cita yang menjiwai seluruh diri, seluruh cara bersikap, dan bertindak seseorang yang bukan berdasarkan atas nafsu, emosi, egoisme dan pamrih, melainkan berdasarkan sesuatu yang bersifat spiritual, rohani, luhur.

Adapun istilah ‘Kader’ yang sering digunakan oleh PMKRI adalah anggota perhimpunan dan atau kelompok terpilih yang mampu menopang dan melatih anggota dan atau kelompok yang lain untuk memperkuat eksistensi perhimpunan, memperjuangkan tercapainya tujuan perhimpunan dan terlaksananya program perhimpunan.

Kader-kader adalah pribadi atau orang orang yang memiliki kedisiplinan dan dedikasi yang penuh serta mental perilaku yang baik. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir sistematis, realistis, dialektis, logis-rasional dan radikal disamping pengetahuan yang kokoh terhadap watak organisasi dan masa depan organisasi, kader juga merupakan seseorang yang berilmu tinggi, memiliki kesadaran sosial- kemasyarakatan, yang jeli melihat dan menanggapi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kader PMKRI harus berwawasan kebangsaan, meletakkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas segala kepentingan pribadi dan organisasi. Selain itu ia harus memiliki motivasi yang tinggi dan spiritualitas yang benar melihat Yang Ilahi dalam masalah duniawi secara konsekuen dalam mengikuti Yesus Sang Pembebas.

Dengan demikian, prinisp-prinsip berpikir seorang kader PMKRI adalah: (1). Berpikir Sistemastis. (2). Berpikir Realisitis. (3). Berkpikir Dialektis. (4). Berpikir Logis-Rasional.
Spiritualitas Pembinaan Kader PMKRI diwujudkan dalam bentuk ‘Tiga Benang Merah’ yang meliputi, Intelektualitas, Kristianitas, dan Fraternitas. Ketiga unsur inilah yang seharusnya selalu mengarahkan dan menyemangati segenap kader PMKRI dalam segala pola aktivitasnya, yang pada akhirnya harus menjadi nilai pembeda, nilai lebih, nilai pengikat, dan nilai penguji dalam tataran kompetisi dengan mahasiswa lain yang non PMKRI.

Nilai ‘Pembeda’ artinya tiga benang merah ini akan mencirikan bahwa seorang kader PMKRI mempunyai kekhasan karakter dibandingkan dengan mahasiswa lain. Apabila tiga benang merah ini telah terinternalisasi dan menjadi sebuah karakter, maka nilai lebih spiritualitas kader PMKRI ini jika dihayati secara tepat akan memberikan semangat berkompetisi yang tinggi terhadap mahasiswa lain, sehingga terdapat niat untuk lebih baik daripada yang lain.

Nilai ‘Pengikat’ artinya kekhasan yang telah terinternalisasi yang pada akhirnya akan memunculkan kesadaran bahwa PMKRI telah menyumbangkan karakter yang membedakan dan memberikan kelebihan terhadap anggotanya, sehingga kesadaran ini pada akhirnya akan menimbulkan ikatan batin dan rasa memiliki terhadap perhimpunan, dan pada akhirnya akan membawa nilai-nilai ini kepada masyarakat yang lain untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Gereja dan Tanah Air.

Nilai ‘Penguji’ ketiga unsur tersebut akan menjadi tolok ukur kematangan kader PMKRI dan komitment para anggota terhadap pembinaan dan perjuangan PMKRI, sehingga akan tersaring para anggota yang ingin mewujudkan dan mempertahankan semangat Kristianitas-Fraternitas-Intelektualitas dalam menumbuhkembangkan integritas pribadi yang utuh, pada gerak langkah PMKRI dalam menebus Amanat Penderitaan Rakyat.

Makna ‘Krintianitas’ adalah keberpihakan kepada kaum tertindas (Preferential Option For The Poor) dengan Yesus sebagai teladan gerakan. Makna ‘Fraternitas’ adalah perngharagaan yang sama kepada sesama umat manusia sebagai wujud persaudaraan sejati dalam solidaritas kemanusiaan yang menembus sekat-sekat primordial. Makna ‘Intelektualitas’ adalah penguasaan ilmu pengetahuan harus diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia (visi etis).

Lembaga kekuasaan PMKRI adalah: Pengurus Pusat (PP) sebagai ‘Eksekutif’, sedangkan forum Majelis Permusyarawatan Anggota (MPA) merupakan ‘Legislatif dan Yudikatif’. Sedangkan di tingkat Cabang adalah: DPC sebagai ‘Eksekutif’ dan Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) merupakan ‘Legislatif dan Yudikatif’. Jabatan struktural yang berlaku di PMKRI antara lain: Mandataris MPA/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PP PMKRI yang berada di tingkat pusat/nasional. Jabatan tersebut dipilih melalui sidang MPA. Sedangkan untuk DPC disebut Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium Cabang. Jabatan tersebut dipilih melalui Sidang RUA Cabang. (bersambung)*

Penulis adalah mantan Wkl. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI periode 1998-2000 dan mantan Ketua Presidium PMKRI Ende periode 1996-1998.

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password