breaking news New
Petrus Selestinus

Jonru Ditolak di Sikka, TPDI: Daerah Perlu Berwenang Mencekal Masuknya Tokoh Intoleran

Jakarta, Kabarnusantara.net – Peristiwa pengusiran Jonru Ginting (yang disebut sebagai kader Partai PKS) oleh warga masyarakat Sikka di Pelabuhan L. Say, karena Jonru Ginting diduga datang untuk menyebar kebencian terhadap sesama umat muslim di Pulau Pemana, Kecamatan Alok, Maumere, NTT, pada sisi yang lain patut diapresiasi karena menunjukan bahwa warga masyarakat tetap menunjukan kecintaannya pada kedamaian, ketertiban dan ketenteraman dalam keberagaman yang sudah terjalin secara turun temurun.

Namun pada sisi yang lain, sikap masyarakat yang langsung mengambil sikap untuk bertindak sendiri, cepat atau lambat akan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum yang eskalasinya semakin meluas dan nyaris dikendalikan.

Hal itu disampaikan Petrus Selestinus, Koordinator TPDI melalui keterangan tertulis kepada kabarnusantara.net pada Sabtu, 26 Mei 2017.

“Inilah yang berbahaya sehingga harus dicarikan solusinya. Mengapa? karena ketika masyarakat melihat negara absen dan membiarkan warganya secara berhadap-hadapan saling menghakimi yang satu terhadap yang lain, maka pada saat itulah negara dianggap gagal melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darahnya,” jelas Petrus.

Ia mengatakan, harmonisasi kehidupan masyarakat Sikka Katholik, Protestan dan Muslim yang berdampingan secara damai selama puluhan tahun, tidak boleh dirusak oleh alasan apapun, karena inilah makna dari pilihan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI selama puluhan tahun.

Karena itu, menurut Petrus, ketika kehadiran tokoh-tokoh intoleran dan radikal, baik dari unsur FPI, HTI maupun dari unsur Partai Politik yang memiliki garis afiliasi dengan FPI dan HTI, pasti berhadapan dengan sikap resistensi masyarakat dalam bentuk pengusiran secara spontanitas.

“Peristiwa pengusiran Fahri Hamzah di Manado Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa kebencian masyarakat terhadap tokoh-tokoh intoleran/radikal yang mencoba mengganggu Pancasila, NKRI, Bhineka Tungbal Ika dan UUD 1945 sudah meluas tidak saja kepada tokoh FPI dan HTI akan tetapi juga tokoh Partai Politik yang membagun kerjasama atau afiliasi politik dengan ormas FPI dan HTI dalam Pilkada DKI Jakarta dan di tempat lain,” ujarnya

TPDI mengusulkan agar Pemerintah Pusat perlu mendelegasikan kewenangan mengeluarkan cekal kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk untuk mencekal tokoh-tokoh ormas tertentu yang kehadirannya di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu berpotensi melahirkan konflik horizontal yang sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman umum secara meluas.

“Kita ketahui, akhir-akhir ini muncul gerakan masyarakat bersama pimpinan daerahnya (Gubernur/Bupati/Walikota) secara bersama-sama melakukan aksi ke lapangan melarang sejumlah tokoh FPI/HTI untuk masuk ke wilayahnya atas alasan ketertiban dan ketenteraman umum di daerahnya, karena mawyarakat setempat tidak mau kehidupan daerahnya yang rukun dan damai menjadi terganggu akibat kehadiran tokoh-tokoh FPI/HTI atau tokoh Partai Politik lainnya. Jika kondisi ini dibiarkan maka kedua kelompok berbeda ini akan terus saling mengganggu dan mengarah ke tindakan main hakim sendiri,” terangnya.

Menurutnya lagi, sejumlah peristiwa yang mengarah kepada konflik horizontal akibat tindakan main hakim sendiri dari dua kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan, sering muncul akhir-akhir ini di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Manado, NTT dll yang nyaris menghadapkan masyarakat dari dua kelompok berbeda terjadi bentrokan fisik.

“Karena itu Pemerintah Pusat perlu segera mengeluarkan payung hukum atau Pemerintah Daerah atas dasar kewenangan otonomi daerah dapat mengeluarkan Perda yang memberi wewenang kepada Daerah untuk mengeluarkan Keputusan Cekal kepada tokoh-tokoh ormas tertentu untuk masuk ke suatu daerah karena kehadirannya akan menimbulkan konflik horizontal/konflik sosial bahkan bisa kengarah kepada tindakan main hakim sendiri,” tegas advokat PERADI tersebut.

Ia menambahkan, peristiwa pengusiran secara paksa Jonru Ginting, Kader PKS di Kabupaten Sikka dan pengusiran Fahri Hamzah, Kader PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI pada beberapa hari yang lalu di Manado, karena masyarakat daerah telah mengidentifikasi sebagai tokoh yang berpotensi menyebar kebencian, yang akan mengganggu kondisi kebhinekatunggalikaan warga masyarakat sebagai dampak pilkada di Jakarta, harus segera diakhiri dan dicarikan solusi.

“Solusi terbaik adalah daerah diberi kewenangan mengeluarkan keputusan cekal kepada tokoh-tokoh tertentu agar masyarakat tidak tsebjebak dalam tindakan main hakim sendiri. Karena bagaimanapun masyarakat Manado dan masyarakat Sikka adalah masyarakat yang sangat toleran, yang selalu menempatkan toleransi dan kebhinekaan sebagai seuatu yang harus dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, ketika seorang tokoh ormas atau Partai Politik yang dianggap berafiliasi dengan FPI atau HTI muncul di daerahnya, maka resistensinya akan sangat tinggi bahkan berpotensi menjadi main hakim sendiri.

Oleh karena itu, ia mengusulkan, pemerintah harus segera menghentikan sikap main hakim sendiri dari masyarakat terhadap figur tokoh-tokoh tertentu katakanlah dari FPI dan HTI bahkan dari sosok tokoh Partai Politik tertentu yang dianggap berafiliasi dengan FPI dan HTI apalagi menjelang pilkada serentak putaran kedua, Partai Pokitik dan tokoh-tokohnya yang diidentifikasi sebagai berafiliasi dengan FPI dan HTI sangat sulit akan mendapatkan dukungan dari pemilih, terutama di NTT dan daerah lainnya.

“Hanya dengan cara para Kepala Daerah diberi wewenang atau payung hukum untuk mencekal kedatangan atau kepergian tokoh-tokoh yang sedang tidak disukai karena sentimen primordial atau politik identitas yang mengarah kepada tindakan yang berbau sara atau penyebar kebencian, maka kedamaian dan ketentaman daerah dapat diciptakan dan dijaga dengan baik,” tutup Petrus.(Wirawan/KbN)

<

92 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password