breaking news New
Postingan Dokter Fiere Lovita di Facebook yang menimbulkan tindakan persekusi dari FPI Kota Solok, Sumatera Barat.

TPDI: Lindungi Dokter Fiere Lovita Dari Tindakan Persekusi FPI

JAKARTA, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta pemerintah untuk serius menangani kasus persekusi yang dihadapi dr. Fiere Lovita di Padang, Sumatera Barat.

“Pemerintah tidak boleh menganggap remeh kasus persekusi (pemburuan secara sewenang-wenang terhadap seseorang/sejumlah orang untuk disakiti/dipersusah) yang dihadapi oleh dr. Fiere Lovita, seorang dokter alhi Hemodialisa yang bertugas di RSUD Kota Solok, Padang, Sumatera Barat,” ujarnya.

Permasalahan itu terjadi antara dokter Fiera Lovita (Lola) dengan ormas Islam FPI dan ormas Islam lainnya beberapa waktu lalu terkait status di akun FB Lola yang menghina salah satu ulama, Habib Rizieq Shihab (HRS).

Perkara tersebut yang sempat membuat geram sebagian masyarakat dan beberapa ormas di kota Solok, bahkan perwakilan dari ormas ini sempat mendatangi si dokter ke rumah sakit tempat dia bekerja, karena mereka merasa ucapan yang dikeluarkan melalui akun FB tersebut merupakan ucapan kebencian yang sengaja dituliskan oleh si dokter dalam menghina seorang ulama yang jadi panutan dalam agama Islam.

Petrus menjelaskan, dokter Fiere Lovita dan kedua anaknya mengalami intimidasi, diinterogasi, dipaksa mengaku bersalah bahkan hingga pengejaran dan fitnah/olok-olok yang dilakukan oleh anggota masyarakat berjubah putih dan berjenggot, diduga kelompok masyarakat itu tergabung dalam organisasi Front Pembela Islam/FPI Kota Solok, Padang, selama beberapa hari sejak tanggal 22 s/d 23 Mei 2017, namun aparat Penegak Hukum Cq. Kepolisian setempat tidak berdaya menghadapi tindakan persekusi dari FPI baik yang terjadi di RSUD Kota Solok, Padang, di Jalanan maupun di kediaman dr. Fiere Lovita.

“Praktek persekusi yang diperankan oleh oknum-oknum FPI di Kota Solok, Padang, Sumatera Barat terhadap dr. Fiere Lovita dan kedua anaknya harus dicegah agar tidak meluas dan berkembang menjadi gaya atau model FPI di seluruh Kota dimana FPI berada,” ujarnya.

Yang membahayakan lagi, Kata Petrus, adalah jangan sampai model persekusi yang dilakukan oleh FPI terhadap dr. Fiere Lovita kemudian ditiru oleh kelompok Ormas lain di Kota-Kota lain yang anti terhadap FPI sebagai tindakan balasan yang mengarah kepada tindakan main hakim sendiri tanpa Polisi bertindak tegas dengan alasan ingin netral.

“Dalam situasi dimana ketenteraman dan ketertiban umum terganggu, maka Polri harus memilih untuk bertindak tegas, netralitas Polri harus dikesampingkan karena hal itu akan membuat kelompok lain merasa diberi angin oleh Polisi untuk bertindak sewenang-wenang termasuk tindakan persekusi,” terang Petrus.

Menurut Petrus, apa yang dialami oleh dr. Fiere Lovita dan kedua anaknya harus menjadi peristiwa terakhir, dimana Polri atas nama negara harus menjamin keamanan dan ketenteraman seluruh warga negara dari ancaman kekerasan fisik dan psikis.

Ia pun meminta Komnas HAM dan LPSK harus proaktif memberikan perlindungan kepada dr. Fiere Lovita dan kedua anaknya, karena berdasarkan informasi yang berkembang di media massa, dr. Fiere Lavita dan kedua anaknya sudah meninggalkan kampung halamnnya dan harus mengungsi ke Jakarta untuk menyelamatkan diri.

“Ini merupakan gambaran nyata betapa Polri di Kota Solok, Padang (KAPOLDA dan KAPOLRES) tidak mampu bertindak, bahkan ketertiban dan keamanan Kota Solok, Padang seakan-akan dikelola oleh FPI sehihgga Polisi menjadi bagian subordinasi dari FPI,” Katanya.

Ia pun menduga sikap diam polisi menunjukkan keberpihakkannya kepada FPI.

“Polisi diduga berpihak kepada FPI, buktinya meskipun FPI bertindak mengambilalih wewenang Polri di Kota Solok untuk menyelidiki apa yang dilakukan oleh dr. Fiere Lovita, namun hingga saat ini Polri diam tanpa mengambil langkah-langkah penindakan apapun terhadap FPI,” ungkapnya.

Ia menambahkan, publik di seluruh Indonesia sudah tahu bahwa sikap sebagian angota Polri selama ini memihak FPI, salah satu contohnya adalah di Kota Padang Polisi tidak mampu memberikan rasa aman kepada dr. Fiere Lovita.

“Sikap Kepolisian terhadap FPI selama ini adalah membiarkan FPI bertindak seolah-olah Polisi, tindakan FPI berupa sweeping, persekusi, menolak tindakan kepolisian dalam kasus-kasus tertentu, mengindikasikan bahwa di dalam institusi Polri banyak anggota Polri yang berafiliasi bahkan loyal kepada FPI,” tegas advokat PERADI itu.

“Kapolri harus serius dan teliti betul-betul perilaku oknum Polri dan FPI di berbagai Kota di seluruh Indonesi, karena sikap sewenang-wenang oknum FPI terhadap anggota masyarakat tanpa penindakan oleh Polri, membuktikan bahwa negara ini sedang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuatan dan kekuasaan Polri. Indikator adanya dualisme hukum dan aparat hukum (milik FPI dan milik negara) nyaris tak terbantahkan. Ini merupakan gambaran nyata adanya dualisme hukum (ada hukum dan aparat hukumnya FPI dan ada hukum dan aparat hukumnya Negara),” lanjut Petrus.

Ia menyampaikan, kasus dr.Fiere Lavita dan kedua anaknya dan masih banyak korban lain yang memilih diam, bukan saja karena takut tetapi karena tidak percaya bahwa Polisi akan sikap memihak kepada kepentingan ketenteraman umum masyarakat yang jadi korban FPI.

“UU Polri hanya meminta Polri bersikap netral terhadap Partai Politik dan tidak kepada kepentingan FPI yang nyata-nyata sering mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Petrus, ketika ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat terganggu, ketika hak-hak warga masyarakat dan penduduk dimanapun berada terganggu, maka Polisi harus memilih untuk berpihak kepada kepentingan rasa nyaman seluruh warga masyarakat, Polisi tidak boleh berdalih atas nama netralitas ketika berhadapan dengan FPI.

“Polri sudah mendelegitimasi keberadaan dan perilaku persekusi FPI dan kesewenang-wenangan lainnya dengan sikap tegas untuk tangkap dan tahan termasuk segera menangkap dan menahan Rizieq Shihab guna mempertanggungjawabkan puluhan Laporan Polisi yang penyelidikannya masih tersendat-sendat di Kepolisian,” ujarnya lagi.

Sementara itu, khusus untuk dr. Fiere Lovita dan keluarganya, Petrus meminta, sebaiknya Mabes Polri,  LPSK, Komnas Perempuan dan Anak  dan Komnas HAM harus segera mengambil langkah-langkah untuk menjamin Hak Asasi Manusia dr. Fiere Lovita dan Keluarganya, karena negara kita adalah negara hukum dan hukum kita adalah hukum nasional, Polisi kita adakah Polisi Negara RI, bukan Polisi FPI.

“Sekali lagi Kapolri harus segera membenahi aparatur Polri yang dalam banyak kasus berpihak kepada perilaku FPI yang sewenang-wenang, segera membubarkan FPI dan oknum-oknum yang bertindak anarkis dikenakan pemidanaan,” tegasnya. (Wirawan/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password