breaking news New
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP, Benny K Harman.

DPR dan Pemerintah Senada Dalam Merancang RUU KUHP

Jakarta, Kabarnusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi bagian dari Tim pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP serempak menyuarakan agar narkotika dan korupsi yang merupakan extra ordinary crime perlu berada di luar KUHP.

Hal tersebut disampaikan oleh wakil ketua KPK, Laode Syarif dan Ketua BNN, Budi Waseso dalam rapat kerja (Raker) Komisi III dengan Menkumham, Pimpinan KPK & Kepala BNN untuk mendengar masukan tentang Bab Pidana Khusus tentang Narkotika & Psikotropika serta Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP.

Wakil Ketua KPK, Laode Syarif yang mewakili KPK mengatakan bahwa KPK berkeinginan agar semua norma dalam tindak pidana korupsi berada di luar KUHP. Namun menurut Laode, dalam RUU KUHP sekarang, semua tindak pidana korupsi masih menjadi bagian dalam rancangan KUHP.

“Kami menginginkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan demi kelancaran tugas-tugas KPK lainnya,” ujar Laode dalam rapat kerja di kompeks senayan (30/5).

Sementara itu Kepala BNN, Budi Waseso mengatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan penanganan khusus.

“Apabila tindak pidana khusus narkotika dicantumkan dalam RUU KUHP maka akan menimbulkan pelemahan, khususnya dalam penyadapan. Rumusan pidana denda juga jauh lebih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi darurat narkoba. Dalam RUU KUHP tidak ada pengaturan tentang zat narkotika jenis baru yang mungkin akan terus berubah ke depan. Akan sangat sulit dalam perumusannya serta menghambat tindakan-tindakan yang perlu segera dilakukan. RUU KUHP tidak mudah diubah,” ujar Buwas.

Namun pada akhirnya, BKH yang memimpin rapat kerja tersebut meminta tanggapan dari semua fraksi yang hadir. Setelah mendengarkan paparan dari semua fraksi, ternyata fraksi-fraksi yang ada mengungkapkan hal yang hampir senada bahwa RUU KUHP tidak akan menghilangkan UU lex specialis yang telah menjadi rujukan keberadaan BNN dan KPK bersama tugas dan seluruh kewenangannya.

Fraksi PPP menegaskan bahwa semua kewenangan dan kompetensi lembaga khusus tidak akan berkurang kalau kuhp tersebut disahkan.

Senada dengan itu, Fraksi Nasdem pun menilai rancangan KUHP tidak menghilangkan kekhususan yang ada dalam UU khusus. Karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menyelesaikannya.

Sementara itu, Fraksi PKB meminta supaya pembahasan RUU KUHP tersebut harus konsisten dan tegas.

“Kami tidak ingin rekodifikasi ini setengah hati. Kalau kita setengah hati maka akan ada penolakan-penolakan lainnya. Penolakan BNN dan KPK dapat kita atasi jika pemerintah memiliki sikap tegas dalam merumuskan politik hukum,” ujar perwakilan dari Fraksi PKB tersebut.

Pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa RUU KUHP adalah sebuah solusi.

“Kita mempunyai pandangan yang sama. Kita tidak meragukan perancang uu ini. Ini soal teknis, mencari jalan atau solusi.
Saya kira ga ada pelemahan, komitmen kita sama,” tegasnya Yasona Laoly.

Menutupi Rapat itu, Ketua Panja, Benny K Harman pun meminta Menteri Hukum dan HAM untuk kembali membicarakan bersama KPK, BNN dan lembaga-lembaga terkait guna melakukan konsolidasi pengaturan tindak pidana khusus dalam rencana pembuatan KUHP.

Benny juga menegaskan akan menuntaskan target pembahasan RUU KUHP tersebut pada bulan Juli tahun ini. (Wirawan/KbN)

<

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password