breaking news New

TPDI Minta KPK Memanggil 6 Nama Ini Sebagai Saksi Kasus Pede

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK memanggil sejumlah nama terkait Pengalihan Fungsi dan Hak Pengelolaan atas Lahan Pantai Pede untuk diperiksa sebagai saksi guna didengar keterangannya.

“Menyusuli Laporan Polisi ke KPK yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi NTT di Jakarta yang diwakili oleh AMANG (Aliansi Mahasiswa Manggarai) pada beberapa waktu yang lalu terkait dugaan korupsi dalam proyek “Pengalihan Fungsi dan Hak Pengelolaan atas Lahan Pantai Pede” oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada PT. SIM sebuah Perusahaan yang disebut-sebut milik Setya Novanto, Ketua DPR RI, maka untuk memperkuat Laporan Polisi AMANG ke KPK  terkait dugaan korupsi Pengalihan Hak Pengelolaan Pantai Pede, sebaiknya AMANG menyampaikan secara tertulis kepada KPK agar dalam menindaklanjuti Laporan Polisi AMANG dimaksud, supaya segera memanggil untuk diperiksa sebagai saksi guna didengar keterangannya,” jelas Petrus.

Menurutnya, mereka yang layak dipanggil KPK untuk diperiksa dan didengar keterangannya adalah :

1. Drs. Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri karena pernah mengeluarkan Surat No. 170/5460/SJ, Tanggal 13 September 2016 yang ditujukan kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan perintah agar Frans Lebu Raya menghentikan kegiatan privatisasi Pantai Pede dan menyerahkan Lahan Pantai Pede kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2003;

2. Kepala Kantor Kas Umum Daerah Provinsi NTT dan pejabat yang mengurusi Rekening Gubernur NTT No. 001.01.02.001018-7/G dimana uang pembayaran dari PT. SIM ditransfer.

3. Dr. Deno Kamelus, Bupati Manggarai karena Bupati Manggarai merupakan pejabat yang ketika Kabupaten Mabar dibentuk ikut menyerahkan aset-aset dan segala macam hal yang menjadi hak Pemda Mabar.

4. Drs. Anton Bagul, Bupati Manggarai tahun 2003 ketika proses pembentukan Kabupaten Mabar dibentuk sebagai pelaku langsung pembentukan Kabupatrn Mabar.

5. Drs. Fidelis Pranda, Bupati pertama ketika Manggarai Barat menjadi Kabupaten sehingga pengetahuannya tentang serah terima aset Pemda Manggarai dan aset Provinsi NTT untuk Kabupaten Mabar terdiri dari apa saja.

6. Kepala Kantor Pertanahan Pronsi NTT dan Kabupaten Mabar terkait penerbitan SHP atas lahan Pantai Pede.

Terkait laporan AMANG ke KPK, Petrus meminta Sertifikat Hak Pakai Lahan (SHP) Pantai Pede harus diblokir. Karena itu, ia meminta AMANG segera menyurati Kepala BPN Provinsi dan kabupaten untuk memblokir SHP tersebut.

“Dalam kaitannya dengan Laporan Polisi AMANG ke KPK maka dua buah Sertifikat Hak Pakai Lahan Pantai Pede sudah harus diblokir dan untuk itu AMANG sebaiknya segera menyurati Kepala Kantor BPN Provinsi dan Kabupaten untuk memblokir SHP atas lahan Pantai Pede guna mencegah PT. SIM mengubah SHP menjadi SHGB kemudian mengagunkan ke BANK untuk mencari uang,” katanya.

Petrus menambahkan, Masyarakat Manggarai Barat juga harus segera memblokir SHGB ke Kantor Pertanahan Kabupaten dan Provinsi sesegera mungkin. (Wirawan/KbN)

<

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password