breaking news New

Jalan Dibiarkan Rusak Berbulan-Bulan, TPDI: Bupati Sikka Tidak Bertanggung Jawab

Maumere, Kabarnusantara.net – Jalan menuju Watublapi, tepatnya di Watu Leda persimpangan Hewokloang antara Botan dan Watublapi mengalami kerusakan parah akibat longsor yang terjadi sudah cukup lama. Akibatnya, sekitar setengah badan jalan retak dan terbawa bersama longsor yang terjadi.

Tampak setengah dari badan jalan terbawa longsor. (Foto:Dok. Petrus Selestinus)

Menurut Pantauan Kabarnusantara.net, tidak kurang dari dua meter badan jalan terbawa lonsor yang mengakibatkan arus lalulintas tujuan Watublapi macet parah.

Padahal kendaraan yang melintasi jalan itu hanyalah kendaraan yang mendistribusikan hasil-hasil kebun masyarakat di pegunungan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dll. untuk didistibusikan ke masyarakat di Kota Maumere.

Kondisi jalan setelah longsor tersebut menjadi lebih sempit serta membuat tebing jurang yang ada di tepi jalan semakin terjal.

Menurut salah satu pengguna jalan, yang sempat melihatnya tempata itu, kondisi jalan yang rusak parah itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

“Kondisi jalan itu jelas sangat mengancam keselamatan pengendara mobil, motor bahkan pejalan kaki terlebih-lebih jika pada malam hari,” ujar Petrus Selestinus yang sempat berhenti di jalan rusak itu.

Menurutnya, situasi makin parah karena tidak disediakan rambu jalan untuk peringatan bagi pengguna jalan.

“Apalagi tidak nampak sama sekali tanda-tanda atau rambu lalu-lintas yang dipasang untuk sekedar mengingatkan pengguna jalan akan adanya bahaya maut,” lanjutnya.

Menurut koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu, kondisi jalan yang dibiarkan selama 3 bulan itu, membuktikan bahwa Bupati Sikka dan Pegawai yang mengurus masalah perbaikan jalan tidak bertanggung jawab.

“Ini jelas-jelas sebagai bukti bahwa Bupati Sikka Ansar Rera dan SKPD yang membidangi permasalahan perbaikan jalan tidak memiliki kepekaan dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan nyawa manusia, kelancaran distribusi hasil kebun dll,” tegasnya.

“Tidak adanya tanda rambu lalulinta sama sekali yang dipasang sebagai tanda bahaya atau tanda pengaman, memberi kesan bahwa Bupati Sikka lalai akan tanggung jawabnya, sehingga meskipun terdapat ancaman keselamatan terhadap nyawa seseorang, tetapi tidak ada satupun aparat daerah di bawah Bupati Sikka yang mau peduli,” ujarnya lagi.

Sekali lagi, kata Petrus, ini membuktikan bahwa Bupati Sikka Ansar Reta tidak peka terhadap arti keselamatan nyawa manusia, Bupati Sikka Ansar Rera patut disebut sedang menanti kapan ranjau mematikan yang mengancam keselamatan warga ini mulai memakan korban.

“Nampak sangat jelas, sobekan jalan itu sebagai sebuah jebakan yang setiap saat akan memangsa jiwa manusia, siapapun dia termasuk Bupati Sikka Ansar Rera jika tidak hati-hati saat berkunjung ke Watublapi atau memang Bupati Sikka dan jajarannya tidak pernah berkunjung secara berkala ke berbagai pelosok sekedar melihat dan mendengarkan keluh kesah dan harapan maayarakat ke depan, apalagi sebentar lagi akan memasuki musim Pilkada,” pungkasnya.

Koordinator TPDI itu mengatakan, kecepatan mengatasi kondisi jalan yang rusak dan mengancam keselamatan nyawa manusia tidak nampak dari kepemimpinan Ansar Rera, sehingga ketika TPDI bersama rombongan melewati jalan itu beberapa hari yang lalu langsung terekam dalam pikiran bahwa ini tanda-tanda Ansar Rera tidak akan maju pada pilkada 2018 atau kalau dia mau maju juga, maka dia tidak punya target untuk memenangkan pertarungan, karena tidak memiliki kepekaan dan tanggung jawab untuk mengatasi jalan rusak yang mengancam nyawa manusia.

“Masyarakat di Kecamatan Kewapante, Kangae, Doreng dan Bola dan siapapun akan marah dan bahkan ada warga yang ketika berdialog dengan TPDI sudah bernada geram mengancam akan melarang atau memblokade Bupati Sikka Ansar Rera memasuki wilayahnya jika pada saat menjelang proses pilkada melakukan sosialisasi atau kampanye pada pilkada 2018, karena menganggap Bupati Ansar tidak memperhatikan kesejahteraan dan tidak membangun masyarakat di wilayah timur Sikka,” ceritanya.

“Ini merupakan kelalaian terhadap kewajiban seorang Bupati yang taruhannya adalah kepercayaan publik bisa ditarik kembali atau setidak-tidaknya masyarakat di 3 atau 4 Kecamatan di wilayah Timur Sikka tidak akan memilihnya lagi jika ybs ikut kembali dalam pilkada 2018,” tutup Advokat Peradi tersebut.

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password