breaking news New

Penurunan Demokrasi

Foto dok. Astra Tandang

Oleh: Yohanes Silik

Kabarnusantara.net-Apakah demokrasi menurun? Inilah pertanyaan penting yang akhir-akhir ini diajukan. Pertanyaan ini menjadi penting karena kita akan berhadapan dengan kemungkinan terburuk yakni kebangkitan rezim otoritarian. Sebuah gelombang balik yang berdaya kuat menghancurkan gelombang-gelombang demokrasi sebelumnya.

Pada tahun 2015, sebuah diskusi menarik dibuat dalam rangka merayakan 25 tahun “Journal of Democracy”. Diskusi ini mengangkat tema “Is Democracy in Decline?” Sebuah tema yang hendak menggambarkan fenomena resesi demokrasi yang tengah terjadi.

Diskusi ini kurang lebih membahas permasalahan kekinian demokrasi global. Bahwasannya potret demokrasi dunia saat ini tengah mengalami kondisi yang kurang bagus (resesi atau penurunan demokrasi). Elemen-elemen dasar demokrasi seperti hak-hak politik dan kebebasan sipil kian memudar.

Dalam “Journal of Democracy”, Larry Diamond menulis tentang penurunan demokrasi global. Tulisan itu dia beri judul “Facing Up To The Democratic Recession”. Menurutnya, perkembangan demokrasi akhir-akhir ini tengah mengalami penurunan. Ada pelemahan dalam dimensi hak-hak politik (kompetisi dan partisipasi) dan kebebasan sipil. Di samping itu, terjadi pula penurunan prinsip “rule of law”.

Para ahli demokrasi mengatakan bahwa hak-hak politik dan kebebasan sipil merupakan dimensi pokok dalam demokrasi. Tidak terjaminnya kedua hal itu merupakan pertanda buruk bagi proses demokrasi. Selain itu, eksistensi demokrasi tidak bisa terlepas dari “rule of law”. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki kesadaran konstitusional yang kuat.

Dalam kesadaran itu, hukum merupakan hal yang utama. Kemunduran dalam penegakan prinsip “rule of law” merupakan gejala buruk bagi perkembangan demokrasi, terutama bagi negara-negara yang sangat multikultural. Konsolidasi demokrasi akan mengalami kendala jika penegakan hukum menjadi sangat lemah.

Juergen Habermas dalam “The New Conservatism” (1990) mengatakan bahwa hal terpenting yang menjadi perekat utama/gugus inti bagi keutuhan sebuah negara, termasuk kekohon atau konsolidasi demokrasi adalah patriotisme konstitusional (“constitutionalism patriotism”).

Artinya, sebuah negara yang utuh dan demokrasi yang solid akan terwujud jika hukum benar-benar mampu menciptakan keadilan. Hukum yang tidak adil hanya akan menghancurkan keutuhan sebuah negara dan kesolidan demokrasi. Peguatan demokrasi akan terwujud jika hukum benar-benar menjamin keadilan.

Bagaimanapun demokrasi memerlukan penegakan hukum yang bagus. Konsolidasi demokrasi kita membutuhkan kondisi yang mampu menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil serta “rule of law” secara baik. Jika tidak, masa depan demokrasi kita akan suram.

Selain itu, Andrea Kendall Taylor dan Merica Frantz dalam artikel mereka “How Democracies Fall Apart (Why Populism Is a Pathway to Authocracy)” menyoroti persolan populisme sebagai persolan penting dalam konteks krisis demokrasi. Mereka melihat adanya tekanan arus populisme yang kuat. Arus ini bisa menjadi tekanan hebat bagi demokrasi apalagi di tengah tendensi atau gejala kemunduran demokrasi.

Secara kontekstual, kemunculan arus populisme ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi politik dalam sistem demokrasi, seperti parlemen yang tidak mampu menjaga stabilitas demokrasi secara konsisten (Foa dan Mounk, “Journal of Democracy”, 2016). Institusi politik ini mengalami disfungsi. Sistem-sistem politik yang ada tidak berjalan maksimal. Konsolidasi demokrasi melemah, sebab tidak didukung oleh optimalisasi fungsi sistem demokrasi yang ada.

Di sisi lain, kita berhadapan pula dengan kenyataan disorientasi partai-partai politik. Banyak dari mereka yang bekerja dalam prinsip komodifikasi. Ini semacam pembusukan demokrasi dari dalam. Institusi-institusi politik di dalam sistem demokrasi terutama partai politik mengalami gagal fungsi. Eksistensi mereka tidak linear dengan substansi kualitas politik-demokrasi.

Akibatnya, pembangunan demokrasi kurang maksimal. Rakyat kecil termarjinalkan (“The Economist, The Populist Explosion: How The Great Recession Transformer American and European Politics” dalam J. Kristiadi, KOMPAS, 13/12/2016). “Marjinalisasi politik” rakyat ini tentu akan melemahkan proses “engagement” rakyat. Akibatnya, demokrasi gagal.

Hal yang juga penting dalam kaitannya dengan perubahan dunia ialah kondisi Eropa akhir-akhir ini. Dewasa ini, Eropa tengah berada dalam situasi yang tidak bagus. Kondisi itu ialah aneksasi Rusia di Crimea, destabilisasi di Ukraina, serangan teror, krisis pengungsi, badai ekonomi, Brexit (terkait pasar keuangan Eropa yang belum pulih), munculnya gelombang ekstrem kanan yang mengancam kemapanan partai-partai arus utama di seluruh Eropa (termasuk kampanye gerakan xenofobia) (KOMPAS, 27/11/2016).

Kondisi Eropa ini memang dapat mengancam eksistensi demokrasi global. Angela Merkel, Kanselir Jerman, melihat hal yang sama. Menurutnya, demokrasi Eropa berada dalam ancaman. Oleh karena itu, pencalonan kembali dirinya untuk pemilu Jerman mendatang dipandang sebagai bagian dari misi penyelamatan demokrasi Eropa. Apakah ini tanda-tanda akhir demokrasi?

Kondisi Eropa ini cukup menggambarkan dunia yang sudah berubah. Perubahan ini perlu dilihat secara serius. Kelalaian terhadap semua itu hanya akan membahayakan eksistensi demokrasi kita. Konteks dunia yang kompleks dengan segala macam perubahan yang tidak terduga sebelumnya cukup menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam melihat prospek demokrasi kita.

Siapakah yang bisa memprediksi masa depan demokrasi berdasarkan apa yang diamati saat ini? Sebuah paradoks demokrasi tengah dihadapi kita. Kita harus mampu meretas paradoks itu (Baechler, 2001). Dalam upaya meretas paradoks itu, menurut Foa dan Mounk (2016) kita perlu memperhatikan tiga hal pokok, yakni seberapa besar atau kuat tingkat dukungan terhadap demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang baik, lemahnya​ gerakan-gerakan dan partai-partai antisistem (“nonexistent”), dan seberapa besar atau kuatnya tingkat penerimaan terhadap aturan-aturan demokrasi.

Tanpa memperhatikan ketiga hal tersebut, demokrasi akan mengalami proses distorsi atau dekonsolidasi. Demokrasi tidak diterima sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang legitimit. Ia tidak menjadi apa yang oleh Juan Linz dan Alfred Stepan disebut sebagai “the only game in town”.

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD”, Yogyakarta

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password