breaking news New

WALHI NTT Sebut Pemprov NTT Gagal Kelola Lingkungan Hidup

Kupang, Kabarnusantara.net – Peringatan hari lingkungan hidup selalu diperingati di tengah kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin massif di dunia.

Demikian disampaikan WALHI NTT kepada Kabarnusantara.net melalui keterangan pers yang bertepatan dengan hari peringatan lingkungan hidup (5/6).

WALHI NTT menyampaikan, kenyataan tersebut juga terjadi di NTT dengan kondisi lingkungan yang makin memprihatinkan.

“Degradasi lingkungan terus terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam hingga pencemaran lingkungan oleh berbagai jenis limbah. Praktek eksploitatif ditambah lagi dengan tidak adanya upaya pemulihan lingkungan pasca tambang di NTT membuat kondisi lingkungan hidup kian parah,” demikian tulis mereka.

Contohnya, yang ditemukan WALHI NTT adalah pemulihan lingkungan pasca tambang tidak dilakukan oleh PT. Semen Kupang. Ironisnya, PT. Semen Kupang telah mengalami kebangkrutan. Pencemaran di sekitar pantai teluk Kupang juga sampai saat ini telah membuat kulaitas lingkungan menurun.

“Menurut pengakuan nelayan, limbah telah membuat hasil tangkapan mereka menurun. Nelayan mengaku harus melaut lebih jauh lagi untuk mendapat ikan yang lebih banyak,” demikian mereka tulis.

Saat ini, WALHI NTT mencatat ada 309 ijin pertambangan yang ada hampir semua kabupaten di NTT yang urusan daya dukung lingkungannya selalu diabaikan. Setiap tahun berdasarkan analisis data krisis air dari BPBD, ada 10-15 persen desa di NTT krisis air.

Analisa Krisis Air oleh WALHI NTT didasarkan pada Tata Kuasa, Tata Kelola, Tata Produksi hingga Tata Konsumsi, 70 persen kawasan di NTT mengalami krisis air. Ada 16 DAS utama yang terancam keberlanjutannya akibat praktek perambahan di kawasan hulu. Laju kerusakan hutan mencapai belasan ribu hektar dan akan terus bertambah mengingat model pembangunan di NTT yang masih mengabaikan lingkungan hidup.

Akibat dari kerusakan daya dukung lingkungan dan kegagagalan pembangunan telah mengakibatkan NTT mengalami krisis pangan sebagai kebutuhan dasar warga. Dalam catatan BI, NTT merupakan pengimpor terbesar di Indonesia dari sektor konsumsi yakni sebesar 82 persen. Celakanya potret kerusakan lingkungan yang meluas ini diabaikan oleh Pemerintah NTT.

Menurut WALHI NTT, beberapa indikator ketidakberpihakan pemerintah NTT yakni pengeluaran ijin tambang yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembiaran terhadap aktivitas tambang yang menghancurkan bentang alam dan daya ketentraman warga, tidak adanya upaya penegakan hukum lingkungan bagi perusahan yang melakukan perusakan alam.

Dalam catatan WALHI NTT, belum ada satu kasus lingkungan hidup oleh perusahan yang ditindak secara hukum oleh pemerintah NTT. Contoh, kasus penghancuran hutan alam primer oleh PT. MSM di Palanggai, Sumba Timur tidak ditindak.

“Indikator yang paling mencolok bahwa kampanye pelestarian lingkungan hanya pemanis bibir oleh pemerintah NTT yakni politik anggaran sama sekali tidak memprioritaskan lingkungan hidup (Penguatan dan pemulihan lingkungan/alam),” jelas WALHI NTT.

WALHI NTT mencatat anggaran lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup) di NTT rata-rata tidak sampai 1 persen dari APBD.

“Padahal sumber PAD terbesar NTT berasal dari upaya-upaya ekonomi yang menempatkan lingkungan sebagai sumber utama. Seperti pertanian dan peternakan. Sementara masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dan mempertahankan wilayah kelolanya, ruang hidupnya justru mengalami pelanggaran HAM, mendapat tindak kekerasan. Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alamnya sering kali dianggap tidak ada,” demikian WALHI.

Oleh karena itu dalam perayaan hari lingkungan hidup, WALHI NTT menyatakan:

1. Saatnya penegakan hukum lingkungan yang telah diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di NTT oleh segenap pihak pemerintahan di NTT terhadap aktivitas korporasi yang merusak alam
Pemerintah NTT harus melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap berbagai kekayaan lingkungan hidup untuk pengelolaan yang lestari dan berkeadilan:

2. Pemerintah NTT untuk memperkuat kebijakan penganggaran untuk penguatan dan pemulihan lingkungan hidup, baik di daratan, laut dan udara.

3. Stop pengeluaran ijin tambang baru dan mengevaluasi semua perijianan yang telah dikeluarkan.

4. Mengajak segenap warga untuk aktif dan mengkritisi segala kebijakan pembangunan di NTT yang bisa berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak hak masyarakat, terutama hak masyarakat adat.

5. Pemerintah menghentikan pemberian ijin terhadap berbagai jenis investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga yang hidup di propinsi kepulauan ini.

6. Mengajak publik NTT untuk mendorong dan memilih calon gubernur yang berkomitmen untuk mengelola lingkungan hidup yang lestari dan berkeadilan pada 2018 mendatang.

7. Mengajak warga dan pemerintah NTT untuk mendorong adanya pengadilan lingkungan hidup di Indonesia:

8. Pemerintah harus fokus pada perluasan dan penguatan wilayah kelola rakyat di sektor pangan , ternak hingga pariwisata kerakyatan yang ramah lingkungan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI NTT, Nur Hidayati mengatakan, “Peringatan hari lingkungan hidup se-dunia kali ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita terutama pemerintah NTT sebagai pemegang mandat kekuasaan untuk memperbaiki keterpurukan kita dalam konteks daya dukung lingkungan.”

Ia mengharapkan pengadilan mampu memutus rantai impunitas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, yang sudah masuk kategori extraordinary crime karena sudah mengancam hidup dan kehidupan manusia dan alam, generasi hari ini dan akan datang.

Selamat hari lingkungan hidup buat kita semua.

Alam cukup untuk semua orang tapi tidak cukup untuk satu orang yang tamak” ( Mahatma Gandhi)

Kontak : Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, S. Sos ( Direktur WALHI NTT) : 081 215 535 456

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password