breaking news New

Pungli di SMAN 1 Janapria-Lombok Tengah, Menuai Protes Warga

Tugu SMAN 1 Janapria Lombok Tengah, NTB

Lombok, Kabarnusantara.net-
Praktik pngutan liar (pungli) kembali terjadi di lingkungan sekolah.

Seperti halnya yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Janpria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Di sekolah ini, praktik pungli dilakukan dengan menerapkan kebijakan denda terhadap siswa yang melakukan pernikahan ketika masih berstatus sebagai pelajar. Dendanya pun tak tanggung-tanggung yakni sebesar Rp. 1.500.000 per siswa.

Praktik pungli di sekolah SMAN 1 Janapria ini, sudah berlangsung cukup lama. Hal ini disampaikan Doni Budi Irawan. SH, kuasa hukum M. Ali imron, siswa kelas 2 SMAN 1 Janapria yang saat ini terkena denda dari pihak sekolah akibat menikah karena masih menyandang status sebagai pelajar SMAN 1 Janapria pada Selasa, 06 Juni 2017.

“Di sekolah ini, sudah lama sekali dilakukan pemungutan uang bagi siswa yang menikah. Namun, masyarakat hanya mengiakan saja. Sekarang saatnya menyadarkan masyarakat untuk meluruskan praktik yang kurang baik ini”, jelas Doni.

Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa dirinya bersama Mashum. S.pd (keluarga korban) telah menemui pihak sekolah SMAN 1 Janapria untuk meninta klarifikasi atas kasus ini.

“Kami sudah temui pihak sekolah untuk membahas permasalahan ini. Tadi, pihak sekolah beralasan bahwa menerapkan kebijakan ini tujuannya baik yaitu untuk mengantisipasi pernikahan dini pada siswa-siswi. Tetapi, sebenarnya kebijakan tersebut kami menilai salah tempat dalam penerapan”, ungkap Doni.

Selain itu, Doni menilai peristiwa tersebut mau mengatakan bahwa pihak sekolah sedang mempertontonkan kegagalan dan keburukannya.

“Dengan kejadian ini, sekolah semestinya harus malu karena tanpa sadar mereka sedang mempertontonkan kegagalannya. Sekolah semestinya menjadikan situasi ini sebagai bahan evaluatif, bukan kemudian meminta denda”, jelas Doni.

Lebih jauh, Doni mengatakan, pristiwa ini telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

“Apapun alasan pihak sekolah dalam hal ini telah melakukan pungutan liar dan melanggar hukum atau aturan yang berlaku sasuai yang diatur pada pasal 9 Permendikbud No. 44 Tahun 2012. Pada peraturan itu di jelaskan, “satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut satuan pendidikan”. Artinya, apabila pejabat atau pihak sekolah melakukan pungutan maka dapat dikenakan sangsi disiplin Pegawai Negri Sipil bahkan bisa dikenai hukuman pidana sesuai yang diatur pasal 423 KUHP”, papar Doni.

Baginya, jika pihak sekolah masih tetap memberlakukan kebijakan tersebut, maka dirinya bersama keluarga korban akan menempuh jalur hukum.

“Kami menekankan kepada pihak SMAN 1 Janapria, apabila tetap bersikeras mempertahankan kebijakannya maka kami tidak segan-segan akan melaporkan ke pihak yang lebih tinggi atau mengambil langkah-langkah hukum sesuai aturan yang berlaku”, papar Doni.

Doni pun mengklaim bahwa dirinya mendapat dukungan yang baik dari masyarakat untuk menangani masalah ini.

“Selum kami ke sekolah tadi, kami sempat bertemu dengan beberapa masyarakat yang pernah menjadi korban atas kebijakan ini dan mereka menyatakan siap dijadikan saksi apabila diperlukan”, tutur Doni.

Hal lain disampaikan Mashum. Mashum menilai markanya khasus pernikahan pada usia sekolah pada siswa-siswi SMAN 1 Janapria syarat dilatarbelakangi adat yang kurang baik.

“Saya menilai, khasus pernikahan pada anak-anak sekolah khususnya yang terjadi pada keponakan saya itu karena dibenarkan oleh adat walaupun kami memang sangat berat hati menerimanya”, ungkap Mashum. (DS/AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password