breaking news New

Menuju Pesta Politik yang Humanistik

Oleh : Hiro Edison

Pesta demokrasi lima tahunan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang baru tidak lama lagi akan berlangsung di Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga masyarakat NTT akan menentukan siapa yang akan menjadi nahkoda baru provinsinya. Suara dan dukungan mereka menjadi dasar sekaligus basis dalam menentukan arah perkembangan NTT lima tahun ke depan. Artinya ialah bakal calon yang akan mereka pilih menjadi orang yang mereka percayai mampu untuk mewujudkan aspirasi dan cita-cita rakyat demi NTT yang menjadi semakin lebih baik.

Menuju Pesta Politik yang Humanistik

Pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan grafiknya yang sangat menurun. Grafik hendak menjelaskan konsep dan cara orang memaknai politik. Politik di tanah air dalam periode enam bulanan terakhir telah jatuh ke dalam konsep politik identitas. Politik identitas berarti memaknai politik berdasarkan konsep “kami” dan “mereka”.

“Kami” menunjuk pada kesamaan agama, ras, golongan, asal, suku, kelompok, dan lain sebagainya. Itu berarti politik dimaknai sebagai sebuah wacana yang terbatas pada kelompok dan golongan yang sama. Konsekuensinya ialah segala usaha dianggap halal guna memenangkan kelompok “kami”.

Pertanyaannya ialah “yang bukan kami (mereka)” di tempatkan di mana dalam tatanan politik identitas itu? “Mereka” adalah musuh “kami”. “Mereka” harus dikalahkan. Bagaimanakah caranya untuk mengalahkan “mereka”? Tidak lain dan bukan ialah dengan mengembangkan isu sara, agama, ras, golongan, suku, dan lain-lain. Pada titik itu, ujaran kebencian, permusuhan, dan upaya untuk saling memusnahkan tidak dapat dihindari lagi. Dan yang menang dalam pertarungan itu pastilah mayoritas. Artinya jika “kami” adalah mayoritas maka “kamilah” pemenangnya. Sebaliknya, jika “mereka” adalah mayoritas 6maka “merekalah” pemenangnya.

Konstelasi politik yang melibatkan kategori “kami” dan “mereka” membawa konsekuensi lahirnya isu-isu primordial (SARA) dalam upaya menggaet suara. Konflik dan kepentingan politis pun melegitimasi segala macam cara entah untuk menggulingkan ataupun menumpaskan para kompetitor politik. Masyarakat digiring ke dalam sebuah cara berpolitik kuno nan arkais dalam menentukan pilihan mereka masing-masing. Masyarakat yang menjadi asal dan sumber sebuah legitimasi kekuasaan diadu domba dengan isu-isu primordial guna menjegal sebuah pesta politik yang fair dan humanis. Hal-hal itulah yang terjadi dalam pesta politik tanah air akhir-akhir ini.

NTT tidak lama lagi akan melangsungkan pesta demokrasi lima tahunannya. Masyarakat NTT akan memilih kembali nahkoda provinsinya lima tahun mendatang. Para bakal calon pun mulai bermunculan. Foto-foto mereka pun berseliweran di rumah-rumah warga. Sebuah cara yang biasa guna mendekatkan diri, visi-misi, serta prospek menuju NTT yang lebih maju. Harus diakui bahwa semua cara itu tidak dengan sendirinya mampu mendulang suara dan dukungan warga. Sebab sarana-sarana itu tetap meninggalkan celah yang dapat dijegal oleh para kandidat lain.

Aksi jegal-menjegal dalam pesta politik bukanlah barang langka. Semua calon in se berjuang untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat. Dan isu yang paling sensitif dalam aksi jegal-menjegal itu ialah suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Isu yang hemat saya telah terbukti keampuhannya dalam memenangkan sebuah kontestasi pemilihan umum. Akibatnya ialah nilai-nilai kemanusiaan dicampak dan dibenamkan ke dalam kepentingan politik semata. Masyarakat dipecah, dibagi, dan dikotak-kotakkan ke dalam kategori “kami” dan “mereka”. Dan pesta politik bukan lagi menjadi pesta “kita”. Artinya ialah pesta politik bukan lagi menjadi pesta warga secara keseluruhan. Sebaliknya. Pesta politik menjadi pesta para kandidat yang mampu menggiring wacana untuk membagi masyarakat pemilih ke dalam kategori “kami” dan “mereka”. Hal itulah yang diharapkan tidak akan terjadi dalam pesta demokrasi dan politik di NTT.

Pesta demokrasi di NTT diharapkan bergerak ke arah pesta politik yang humanistik. Artinya ialah para kandidat dapat berkompetisi dalam sistem politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang menjadi pertaruhan hendaknya visi-misi serta program-program yang sungguh-sungguh mampu membawa perubahan bagi seluruh masyarakat NTT. Karena itu, segala isu primordial guna menjegal para kandidat lain hendaknya dihindarkan.

Pesta demokrasi yang berlandaskan rasa kemanusiaan biasa tidak terjebak dalam sistem politik identitas. Juga tidak jatuh dalam konsep politik mayoritas-minoritas. Prinsip itu juga tidak bergerak ke arah pola pemikiran “kami” dan “mereka”. Pesta politik yang humanistik mengajarkan bahwa persaingan yang fair hanya terjadi apabila setiap kandidat mampu berperang secara rasional lewat visi-misi dan program-program unggulan masing-masing. Pertarungan yang rasional itulah yang hendaknya menjadi senjata dalam menggaet suara dan dukungan masyarakat NTT.

Berkaca pada fenomena politik tanah air akhir-akhir ini maka hemat penulis, adalah baik jika pesta demokrasi di NTT nanti menjadi contoh yang mampu memamerkan sistem persaingan politik yang sehat dan sungguh manusiawi. Para bakal calon hendaknya menjunjung tinggi prinsip sportivitas dalam mendulang suara dan dukungan warga. Bukan saatnya lagi mengembangkan isu-isu primordial dalam meraih simpati rakyat. Masyarakat hendaknya dididik menuju kedewasaan politik yang mengedepan prinsip rasionalitas dalam memilih dan bukannya terjebak dalam politik adu domba lewat isu-isu primordial.

Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Widya Sasana Malang

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password