breaking news New
Istimewa

SAVEnet: Tuntutan JPU Atas Ibu Nuril Berlebihan dan Mengabaikan Fakta Hukum

Mataram, Kabarnusantara.net- Korban pelecehan seksual, Ibu Baiq Nuril dituntut dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang pengadilan, pada Rabu (14/6/2017) di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Julianto, SH dan Ida Ayu Putu Camundi Dewi, SH menuntut pidana 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan atas Ibu Baiq Nuril.

Awal Mula Kasus Ibu Baiq Nuril 

Dikutip dari Liputan6.com bahwa kasus Ibu Nuril bermula pada Agustus 2002 silam. Ketika itu Nuril ditelepon oleh HM, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 7 Mataram saat itu. Dalam percakapan melalui telepon, sang kepsek bercerita tentang pengalaman pribadinya pada Nuril.

Percakapan yang diduga sangat bermuatan unsur pelecehan seksual tersebut kemudian direkam Nuril. Hingga pada Desember 2014, seorang rekannya meminjam telepon seluler atau ponsel milik Nuril. Selanjutnya, ia mengambil rekaman percakapan antara kepsek dan Nuril.

Rekaman tersebut bocor, sehingga sang kepala sekolah yang membeberkan aib dirinya sendiri pada Nuril malu atas beredarnya rekaman mesum itu. HM kemudian melaporkan Nuril atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik, meski rekaman itu mengandung unsur pelecehan seksual terhadap Nuril.

Tuntutan JPU atas Ibu Nuril Berlebihan dan Mengabaikan Fakta Hukum

Dalam persidangan yang telah berlangsung sejak 10 Mei 2017, menurut SAFEnet, fakta hukum bahwa Ibu Baiq Nuril bukanlah pihak yang melakukan tindakan mentransmisikan atau mendistribusikan rekaman percakapan mesum tersebut.

Hal ini sudah diperkuat dengan keterangan saksi ahli dari Kemenkominfo Teguh Afriyadi SH di persidangan sebelumnya. Perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh pihak lain dan bukanlah Ibu Baiq Nuril sendiri.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai jika tuntutan jaksa penuntut umum atas Ibu Nuril berlebihan dan mengabaikan fakta hukum yang ada.

Atas dasar itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan tuntutan yang salah alamat karena pelaku tindak pidana bukanlah Ibu Baiq Nuril melainkan orang lain. Sehingga unsur tindakan melakukan transmisi dan atau mendistribusikan seperti tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak bisa diarahkan pada Ibu Baiq Nuril.

Sementara tuntutan JPU sebesar 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan tersebut berlebihan mengingat lemahnya dakwaan dan barang bukti yang diajukan pada persidangan di hadapan majelis hakim PN Mataram.

SAVEnet menilai tuntutan JPU terkesan menutup mata pada kebenaran yang terungkap dalam persidangan dan terkesan lebih didorong pada hasrat memenjarakan Ibu Baiq Nuril.

SAFEnet juga berharap agar perlunya kecermatan semua pihak yang saat ini sedang terilbat dalam persidangan Ibu Baiq Nuril untuk memeriksa semua bukti agar terhindar memidana orang yang tidak bersalah dan yang seharusnya dilindungi oleh hukum. (Totta/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password