breaking news New

TPDI: Hak Angket untuk KPK Adalah Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat PERADI

Jakarta, Kabarnusantara.net-Pelaksanaan tugas KPK selaku Penegak Hukum khususnya Pemberantasan Korupsi, maka alat kontrol untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPK adalah Praperadilan dan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimaba diatur dalam KUHAP, UU KPK dan UU TIPIKOR. Kontrol itu bisa dilakukan oleh Tersangka/Korban yang melapor atau Masyarakat melalui Gugatan Praperadilan, Penggunaan Hak Ingkar dan Pembelaan dalam persidangan. Oleh karena itu kontrol terhadap kinerja KPK melalui penggunaan Hak Angket DPR jelas merupakan penggunaan kekuasaan DPR secara berlebihan bahkan merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

DPR RI seharusnya mengapresiasi prestasi spectacular KPK karena berhasila dalam mengungkap dugaan korupsi dalam kasus korupsi e-KTP, berhasil mengungkap besarnya kerugian negara dan berhasil membawa sejumlah orang yang diduga sebagai pelakunya menjadi Terdakwa di Pengadilan Tipikor. Selain daripada itu harus dicatat bahwa hingga saat ini hanya satu atau dua orang terdakwa korupsi yang diputus bebas atau dengan kata lain hampir tidak ada terdakwa kasus korupsi hasil penyidikan dan penuntutan KPK diputus bebas. Hampir 99,9% divonis bersalah sesuai dengan hasil penyidikan dan penuntutan dari Penyidik dan Penuntut Umum KPK.

Jika kita mencermati definisi Hak Angket menurut UUMD3 yaitu “Hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, maka pembentukan Hak Angket DPR untuk KPK merupakan sebuah penyalahgunaan lembaga Hak Angket oleh DPR.

KPK merupakan sebuah lembaga Penegak Hukum yang sangat membuka diri terhadap kontrol publik, baik melalui proses Praperadilan untuk menguji apakah hasil penyidikan yang dilakulan oleh KPK bertentangan dengan KUHAP atau tidak, apakah hasil penyidikan dan penuntutannya terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak dll, namun uji publik itu mayoritas dimenangkan oleh KPK, baik terhadap upaya praperadilan maupun terhadap persidangan perkara pokok.

Karena itu menjadi aneh jika DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk memyelidiki kinerja KPK terkait penyidikan kasus e-KTP yang mayoritas keterlibatan pihak-pihak sebagai terduga pelakunya adalah anggota DPR RI Komisi II dan beberapa oknum Kementerian Dalam Negeri. Malahan pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI seharusnya diperuntukan untuk menyelidiki pelanggaran hukum yang dilakukan oleh DPR yaitu lalai melakukan kontrol/Pengawasan terhadap proses pembahasan anggaran proyek nasional e-KTP ketika terjadi pembahasan anggaran dan pengadaannya antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu kejadian Tindak Pidana Korupsi baik locusnya di Gedung DPR RI dan tempusnya kita terjadi pembahasan anggarannya di Gedung DPR RI tanpa 560 Anggota DPR RI melakukan pengawasan, bahkan dugaan korupsi terjadi dengan sangat sempurna, maka ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa memalukan, yang menimpa sebuah Lembaga Tinggi Negara terhormat dan strategis, yang berdampak luar biasa besar terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Jadi pembentukan Panitia Angket KPK harus dibatalkan dan harus diganti dan diarahkan kepada Angket terhadap Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang gagal diawasi jalannya pembahasan anggaran proyek pengadaan e-KTP yang bersih dari KKN. Angket DPR seharusnya bertujuan untuk mensuport kerja KPK dalam mengungkap dugaan korupsi e-KTP dan bukan untuk mengkritisi pelaksanaan penyidikan KPK dalan kasus korupsi e-KTP.

Penggunaan Hak Angket DPR RI dalam mengkritisi kinerja KPK ketika menyidik kasus korupsi e-KTP yang terduga pelakunya mayoritas Anggota Komisi II DPR RI, sudah termasuk perbuatan kesewenang-wenangan DPR atau perbuatan yang melampaui batas kewenangan yang dimiliki DPR, karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh KPK adalah dalam rangka KPK menjalankan perintah UU, KPK tidak sedang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umun yang meresahkan masyarakat, melainkan KPK sedang melakukan tugas utamanya sesuai perintah UU dan sesuai dengan ekspektasi publik, sehingga jika kerja KPK dicoba dihalangi atas nama Hak Angket, maka hal itu bisa menimbulkan keguncangan dalam masyarakat.

Kalau saja kinerja KPK dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP dinilai merugikan anggota DPR RI dari Komisi II dan pimpinan Fraksi lainnya, maka ruang untuk mengontrol dan meminta pertanggungjawaban KPK adalah melalui praperadilan, gugatan PMH terhadap KPK atau menunggu hasil persidangan kasus-kasus dimaksud dimana putusan Majelis Hakimlah menjadi parameter untuk menilai apakah KPK melakukan pelanggaran atau tidak. Selama ini kinerja KPK selalu on the track dan KPK selalu membuka diri untuk dikontrol melalui saluran yang ada yaitu secara hukum melalui praperadilan, melalui proses hukum atas perkara-perkara dalam persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan melalui proses politik di DPR yaitu Forum Rapat Dengar Pendapat.

(Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat PERADI)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password