breaking news New
Petrus Salestinus, Koordinator TPDI dan Advokat PERADI

Pansus Hak Angket DPR Dianggap Sebagai Peradilan Tandingan untuk Mengadili KPK

Jakarta, Kabarnusantara.net – Upaya Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK dengan agenda memanggil Miryam ke DPR untuk diperiksa dalam forum Hak Angket, disertai dengan ancaman akan melakukan panggilan paksa jika KPK tidak mengijinkan Miryam ke DPR, semakin memperuncing perbedaan target dan kepentingan antara tugas Pansus Hak Angket dan tugas Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada media kabarnusantara.net di Jakarta.

Menurutnya, secara etika dan hukum, Pansus Hak Angket DPR berada dalam konflik kepentingan karena pada satu sisi DPR berkewajiban mendorong KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi e-KTP tetapi pada sisi yang lain Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK bertujuan untuk membuka hasil penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP yang secara etika dan hukum hanya boleh dibuka dalam proses hukum di KPK dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK apalagi akan memanggil paksa Miryam, tersangka yang saat ini berada dalam tahanan KPK sudah menunjukan bahwa DPR sedang menjadikan Pansus Hak Angket DPR sebagai “Lembaga Peradilan Tandingan” dengan tujuan untuk menutup nutupi “aib besar” dugaan korupsi yang dilakukan oleh puluhan oknum anggota DPR RI dalam pembahasan anggaran pada setiap proyek besar,” ujar advokat peradi tersebut.

Ia menambahkan, urgensi penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK hanya karena KPK menolak memberikan rekaman hasil pemeriksaan Penyidik KPK terhadap saksi Miryam.

Saat Maryam diperiksa sebagai saksi, ia telah menyebutkan beberapa nama rekan sesama anggota DPR yang mengakibatkan dirinya diintimidasi.

Hal itu, kata Petrus Selestinus, jelas merupakan penyalahgunaan fungsi dan hakekat Lembaga Hak Angket DPR itu sendiri, karena kewenangan mengusut saksi yang berdusta adalah hanya kewenangan polisi tentu saja atas dasar Laporan Polisi dari korban yang merasa dirugikan.

“DPR seharusnya membuka diri dan membudayakan kontrol publik atas perilaku anggotanya termasuk oleh KPK dalam mengungkap setiap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam tubuh lembaga DPR RI itu sendiri,” kata dia.

Karenanya, lanjut Petrus, jika Pansus Hak Angket terhadap KPK dengan kemasan untuk menyelidiki sejumlah isu-isu umum termasuk isu tentang adanya intimidasi beberapa rekan Miryam untuk bersaksi dusta, hal itu dapat dipastikan bahwa kekuatan kelompok anti pemberantasan korupsi sudah menguasai DPR sebagai lembaga politik yang memiliki kekuatan politik terbesar.

“Jika DPR menganggap penjelasan pimpinan KPK ketika dalam RDP bersama komisi III DPR RI bahwa intimidasi itu tidak benar, maka anggota DPR yang merasa dirinya dirugikan akibat keterangan Miryam yang tidak benar itu, cukup melaporkan Miryam kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum karena “bersaksi dusta”, sebagaimana sudah banyak anggota DPR juga melaporkan kepada Bareskrim Polri setiap dugaan tindak pidana yang merugikan DPR atau Anggota DPR,” ujarnya.

Pilihan membentuk Pansus Hak Angket DPR justru dinilai sebagai jalan yang salah.

“Di sini sebetulnya DPR RI sedang salah memilih jalan dengan membentuk Pansus Hak Angket DPR, sebagai “Lembaga Peradilan Tandingan” dengan “kewenangan semu” untuk memeriksa dan menguji kebenaran keterangan seorang saksi ketika diperiksa di KPK,” ungkapnya.

Padahal, menurut pengamat hukum itu, Kewenangan Konstitusional untuk menguji kebenaran keterangan seseorang saksi dalam suatu perkara, hanya boleh dilakukan di bawah sumpah oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum diawali dengan proses penyidikan.

“Oleh karena itu sebetulnya anggota DPR yang merasa dirinya dirugikan akibat penyebutan namanya oleh Miryam atau cara-cara yang dilakukan oleh penyidik KPK dinilai tidak benar, maka biarlah proses hukum di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang kelak akan membuktikan, bukanlah dengan membentuk Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK dengan biaya Rp. 3 miliar lebih itu,” tutupnya. (Wirawan/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password