breaking news New
Penulis : Fortunatus Hamsah Manah

Jawabi Tantangan, Rekrutmen Panwaslu Mesti Kedepankan Integritas, Independensi dan Profesionalitas

Dalam menyongsong Pilkada Serentak 2018 di 17 Provinsi, 30 Kota dan 115 Kabupaten dan Pemilu Serentak 2019, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, tengah membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota. Demikian pun halnya Bawaslu Provinsi NTT yang sudah mengeluarkan pengumuman membuka pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2017.

Terkait itu, penulis hendak memberikan sedikit kontribusi pemikiran yang sekiranya bisa menjadi masukan berarti bagi para pihak terkait.

Salah satu aspek penting dalam persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2018, serta Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden adalah pembentukkan kelembagaan pengawas pemilu. Karena itu dalam rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota perlu dikedepankan aspek integritas, independensi dan profesionalitas.

Berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, ditunjukkan bahwa terdapat sebagian jajaran pengawas pemilu yang bermasalah dari sisi integritas, independensi dan profesionalitas sehingga mendapatkan sanksi dalam berbagai bentuk dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Masih segar dalam ingatan kita, belum lama ini, Panwaslu Kota Kupang dan Panwaslu Lembata mendapat peringatam keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk Panwaslu Kota Kupang, DKPP memutuskan memberi peringatan keras kepada Germanus Atawuwur, selaku Ketua Panwaslu Kota Kupang, dan Ismail Manoe serta Noldi Tadu Hungu sebagai anggota Panwaslu Kota Kupang. Sejumlah anggota Panwaslu Kota Kupang itu diputuskan telah melanggar kode etik dalam perkara Nomor 5/DKPP-PKE-VI/2017, yang diadukan Matheos Viktor Messakh dan Victor Emanuel Manbait.

Panwaslu dinilai tidak cermat dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota Kupang. Hal ini tentu saja tidak hanya mencoreng nama baik Pengawas Pemilu, tetapi juga menciderai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Untuk itu, dalam hal rekrutmen calon Anggota Panwaslu, Bawaslu Provinsi NTT dan Tim Seleksinya perlu bertindak secara cermat, professional, hati-hati, bijak dan berintegritas dalam menjalankan proses rekrutmen dan pembentukan Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat kinerja ujung tombak pengawasan pemilu sesungguhnya ada di tingkatan kabupaten/kota. Karenanya, kesuksesan pengawasan pemilu sangat ditentukkan oleh kinerja pengawasan pemilu di tingkat kabupaten/kota. Kesalahan atau kegagalan dalam memilah dan memilih anggota Panwaslu, akan menjadi titik awal bagi kegagalan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Peluang dan Tantangan Pengawasan Pemilu

Pembahasan RUU Pemilu masih diwarnai perdebatan antar Fraksi di DPR RI dan juga dengan pemerintah. Belum lama ini, Wakil Ketua DPR-RI, Agus Hermanto mendesak RUU Pemilu harus selesai dibahas pada awal Agustus mendatang.

Dalam pembahasan RUU Pemilu itu, Pemerintah dan DPR tak kunjung menyepakati lima isu krusial, diantaranya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), system pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi ke dapil.

Berita gembiranya, RUU Pemilu itu menyepakati beberapa point penguatan posisi Bawaslu dalam RUU Pemilu yang baru merupakan angin segar dalam penataan demokrasi di Indonesia. Klausul seperti penambahan kewenangan penindakkan, peningkatan status Panwaslu Kabupaten/Kota dari sebelumnya ad hoc menjadi tetap (permanen), adalah awal yang baik menuju Pemilu yang lebih kredibel.

Betapa lembaga pengawas tersebut selama ini terkesan mandul dan menjadi tak berdaya dihadapkan pada sejumlah pelanggaran dan kecurangan dalam helatan pemilu dan pilkada. Tak jarang, penyelesaiannya berlarut-larut, dan bahkan sampai tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah kedaluwarsa, atau alasan lain dari institusi yang berhak menindaklanjuti. Dengan kewenangan baru Bawaslu, yang bisa melakukan penindakkan, dalam hal ini menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, masa depan demokrasi kita akan semakin cerah.

Dalam system pemilu di Indonesia, keberadaan Bawaslu terbilang baru. Bawaslu merupakan lembaga pemilu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu baru benar-benar terbentuk permanen sejak 2008. Sebelumnya, pengawasan pada pemilu kita masih belum menjadi konsen, hanya bersifat temporal (ad hoc).

Dalam refleksi Bawaslu sendiri, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2015-2019 disebutkan, ada dua kendala utama yang dihadapi lembaga pengawas tersebut dalam mewujudkan visinya. Kendala itu diantaranya: pertama, struktur pengawas pemilu di kabupaten/kota bersifat tidak tetap (ad hoc); dan, penindakkan pelanggaran pemilu tidak berakhir di Bawaslu.

Dengan ditetapkannya UU Pemilu yang baru, dipastikan persoalan tadi sudah tidak perlu dirisaukan lagi. Kewenangan lebih yang dimiliki Bawaslu akan menjadi landasan pacu bagi kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Ke depan, Bawaslu bisa berperan banyak dalam mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakkan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilu bebas dari kecurangan dan konflik kepentingan. Kemudian, struktur organisasi pengawas di tingkatan kabupaten/kota yang berstatus permanen bisa menjadi penguat Bawaslu dalam menjaga amanat UUD 1945 terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, bersih, langsung, demokratis, dan menjamin tersalurkannya hak-hak warga untuk memilih secara obyektif sesuai hati nurani.

Namun tantangan yang masih menjadi momok dalam setiap pemilu dan pemilukada adalah persoalan politik uang. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya keputusan MK yang membolehkan petahana tidak harus mundur dari jabatannya saat ikut pilkada. Ini tentu menjadi persoalan tersendiri. Peluang penyalahgunaan fasilitas dan kekuasaan oleh petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada akan semakin terbuka.

Penyederhanaan jadwal penyelenggaraan pemilu menjadi serentak secara nasional juga menjadi tantangan baru bagi kerja pengawasan. Kebijakan ini tidak hanya membawa kemudahan dalam pelaksanaannya karena pemilu digelar bersamaan, tetapi juga mendatangkan persoalan karena objek yang diawasi akan semakin banyak, meluas, dan dalam waktu yang sama. Jumlah pengawas yang tak sebanding dengan banyaknya yang diawasi akan membuka kemungkinan pengawasan yang lemah.

Tantangan lainnya adalah soal ekses negative dari diselenggarakannya pemilu atau pilkada. Meski pemilu sudah dilangsungkan berulang-ulang, sudah beberapa kali berganti penyelenggara, dan telah banyak menghasilkan kepemimpinan di tingkat local dan nasional, ternyata perilaku kita dalam berdemokrasi masih belum bertambah dewasa. Terbukti beberapa kali pemilu dan pilkada, menyisakan bara konflik yang siap membakar, masyarakat yang terkotak-kotak akibat perbedaan pilihan politik. Inilah tantangan selanjutnya bagi kerja pengawasan. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi pesta saling hujat menghujat.

Kemajuan tekhnologi dan kemudahan informasi ternyata lebih banyak digunakan pihak yang berkompetisi untuk memenangkan pihaknya dengan cara-cara yang salah, tanpa mempedulikan bahwa kegiatan tersebut mengancam persatuan di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa menyaksikan bagaimana berita hoaks berseliweran, sejak sebelum tahapan hingga berakhirnya proses pemilu dan pilkada, bahkan jauh hingga setelah pemerintahan terpilih menjalankan amanatnya.

Berkaca pada kondisi itu, lembaga pengawas pemilu juga harus cepat mengikuti perubahan zaman. Semakin mudah serta masifnya orang mengakses, memproduksi informasi di media online dan social media, menuntut pengawasan yang ketat. Pengawasan yang dilakukan harus aplikatif, mengikuti kehendak zaman. Tentu dengan catatan harus melibatkan semua kalangan.

(Penulis adalah, Ketua Panwas Kecamatan Reok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2015 )

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password