breaking news New

Berantas Korupsi, 153 Profesor dari Sejumlah Perguruan Tinggi Nyatakan Dukungan ke KPK

Foto Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Yogyakarta, Kabarnusantara.net-Sebanyak 153 Guru Besar antikorupsi atau akademisi bergelar Profesor dari seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan dukungan tersebut diumumkan pada Selasa, 20 Juni 2017.

“Ratusan profesor antikorupsi dari berbagai kampus di seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap KPK”, ujar Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. DR. Muhadjir Darwin dalam siaran persnya, di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM pada Selasa, 20 Juni 2017.

Ia menuturkan, langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket terhadap KPK, dilakukan setelah beberapa anggotanya terindikasi terlibat korupsi di kasus e-KTP. Hal itu, kata dia, telah membuat sentimen anti korupsi di masyarakat menguat.

Menurut dirinya, ada dua hal serius yang membuat dukungan terhadap KPK semakin mengkristal. Pertama adalah aksi dukungan Amin Rais terhadap penggunaan hak angket oleh DPR setelah namanya disebut dalam tuntutan jaksa di sidang pengadilan dalam perkara Siti Fadilah Supari (SFS). Kedua, Amin dengan vulgar juga menuduh KPK sebagai lembaga yang busuk.

“Kedua hal itu bukannya membuat rakyat tidak percaya kepada KPK, namun semakin mengkristalkan dukungan masyarakat termasuk para Guru Besar di seluruh Indonesia kepada KPK,” ungkap Prof. Muhadjir, yang juga Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM itu.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa berbagai unsur masyarakat telah secara terbuka mengemukakan dukungannya terhadap KPK. Dukungan rakyat ini tidak bisa dianggap enteng, karena itu para anggota dewan perlu benar-benar memperhitungkan hal tersebut.

“Sebab jika proses di DPR tetap dilanjutkan, saya menduga, dukungan rakyat terhadap KPK akan semakin meluas, dan hal demikian akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara tersebut”, papar Muhadjir.

Selain itu, Prof. Muhadjir memperkirakan, suara rakyat pada Pemilu 2019 mendatang terhadap partai-partai politik, akan ditentukan oleh posisi mereka dalam kasus ini. Partai dan para politisinya yang terlibat dalam upaya pelemahan KPK ini, menurutnya akan kehilangan kepercayaan dari rakyat.

“Hal ini harus benar-benar mereka perhitungkan. Kita berada di kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Tidak boleh lagi ada koruptor yang kebal hukum, dan bebas dari jeratan hukum”, tandas Prof. Muhadjir.

Ia pun mengingatkan DPR untuk bersikap terbuka terhadap program nasional ini. Artinya, DPR harus mau merelakan anggotanya yang terindikasi korupsi untuk diseret ke pengadilan.

“Biarkan pengadilan yang memutuskan apakah mereka benar bersalah atau tidak”, tutup Prof. Muhadjir. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password