breaking news New

Pasca Pembongkaran Stan Jualan PKL, Pemkab Manggarai Menuai Kritikan Pedas

Ruteng, Kabarnusantara.net – Pasca pembongkaran stan jualan milik Pedagang Kaki Lima (PKL) depan RSUD dr. Ben Mboy Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT oleh Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP) dan Anggota Polres Manggarai pada Selasa (20/6/2017), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai menuai kritikan pedas dari salah satu PKL yang enggan disebutkan namanya kepada Wartawan Kabarnusantara.net.

Kritikan pedas yang dilontarkan salah satu PKL ini merujuk pada pengambil kebijakan di Daerah.

Saat diwawancarai oleh Wartawan Kabarnusantara.net pada Selasa (10/6/2017), Pukul 13.30 Wita di Lokasi pembongkaran, PKL itu mengatakan bahwa Pemkab Manggarai selaku pengambil kebijakan tidak punya rasa kepedulian, tidak punya rasa iba dan tidak punya hati nurani dalam memperhatikan rakyatnya.

“Kami mau pindah kemana dan mencari makan kemana kalau stan jualan kami sudah dibongkar” ungkap PKL dengan nada terharu.

“Pemkab Manggarai memang tidak punya rasa kepedulian dan rasa iba terhadap PKL yang hanya menyambung hidup dengan berjualan” ujarnya.

“Setelah stan Kami dibongkar tidak ada pemberitahuan dari Petugas gabungan agar stan Kami dipindahkan ke tempat lain” tuturnya.

“Tetapi malah acuh tak acuh, seakan-akan membiarkan PKL melarat” sambungnya.

“Kami menilai Pemkab Manggarai tidak punya hati manusiawi” katanya.

Lebih lanjut PKL itu juga mengatakan bahwa Pemkab Manggarai harus menyediakan tempat bagi PKL untuk kembali berjualan demi menyambung hidup.

Pernyataan PKL ini langsung ditanggap oleh Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Manggarai, Lambertus Sahe saat diwawancarai oleh Wartawan Kabarnusantara.net pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda.

Lambertus mengatakan bahwa pembongkaran stan jualan PKL itu oleh Petugas gabungan telah mempunyai dasar hukum yang jelas, yakni Perda No.2 Tahun 2016 tentang Penertiban Umum.

“Pembuat Perda ini bukan Kami tetapi lembaga berwenang, Kami hanya mengikuti perintah Perda dan menjalankan tugas” ujar Lambertus.

Selain atas perintah Perda, kata Lambertus, pembongkaran stan jualan oleh Petugas gabungan juga mempunyai dasar yang jelas, yakni hasil pantauan dan sejumlah temuan-temuan yang telah mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan pembeli.

Hasil pantauan dan sejumlah temuan itu adalah, sambungnya, maraknya prostitusi yang berkeliaran di stan jualan itu hingga larut malam, akibatnya RSUD dr. Ben Mboy bukan dilihat sebagai fasilitas kesehatan melainkan sarang prostitusi.

“Fenomena inilah yang telah mengganggu kenyamanan pembeli” ungkapnya.

Selain itu juga, lanjutnya, stan jualan PKL tersebut telah memakan bahu jalan dan badan jalan, akibatnya arus lalu lintas serta mobilisasi penjual dan pembeli jadi macet.

“Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, PKL tidak boleh berjualan di jalur jalan, baik itu jalan Kabupaten, jalan Propinsi maupun jalan Nasional, apalagi sampai memakan bahu jalan” jelas Lambertus.

“Pemkab sudah menyiapkan pasar rakyat sejak lama dan kalau mau pindah yah pindah kesitu” tuturnya.

“Kalau Pemkab Manggarai dinilai tidak punya rasa kepedulian berarti PKL itu bukan Warga Negara Indonesia yang punya rasa memiliki aturan, tetapi Warga Negara yang cocoknya tinggal di hutan” tutupnya dengan nada marah.

Pantauan Wartawan Kabarnusantara.net pasca pembongkaran, seluruh PKL sibuk memindahkan barang jualan dari Lokasi pembongkaran ke halaman depan RSUD dr. Ben Mboy (Berto Davids/Kbn).

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password