breaking news New
Foto : Petrus Salestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia & Advokat PERADI

TPDI: KPK dan Polri Tidak Perlu Takut Terhadap Ancaman DPR

Jakarta, Kabarnusantara.net-Belum lagi satu kegaduahan selesai diredam, sekarang muncul kegaduhan baru lagi yaitu ancaman Anggota DPR RI, Muhammad Misbakhum terhadap Polri dan KPK berupa pembekuan anggaran KPK-POLRI untuk tahun anggaran 2018.

Ancaman anggota DPR itu, berawal dari pernyataan Kapolri yang enggan menjemput Miryam S. Haryani untuk dihadirkan secara paksa di hadapan Pansus Hak Angket KPK.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, sikap mengancam institusi penegak hukum terkait proses politik di DPR bukan baru sekali ini, namun kali ini sikap Anggota DPR yang mengancam Polri dan KPK dengan membekukan anggaran KPK dan Polri tahun 2018, menjadi menarik untuk dicermati.

Petrus mempertanyakan, apakah sikap demikian yang seharusnya dilakukan oleh DPR ketika sebuah syahwat politik tidak dituruti oleh pimpinan institusi Penegak Hukum.

“Memang secara konstitusional, DPR menurut ketentuan pasal 20 A ayat (1) UUD 1945, memliki tiga fungsi utama yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Kemudian dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan berganggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Petrus.

Rancangan UU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

Dengan demikian, menurut Petrus, maka Polri dan KPK tidak perlu takut terhadap ancaman Anggota DPR Muhammad Misbakhum, dengan menarik terlalu jauh berlakunya UU MD3 ke ranah kekuasaan Polri dan KPK.

“UU MD3 dibuat dan ditujukan untuk mengatur fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang DPR dan Anggota DPR dan tentu saja tidak untuk mengatur wewenang POLRI atau KPK, karena masing-masing sudah punya UU tersendiri,” Ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya, kami minta supaya jangan karena persoalan arogansi sektoral dan individu lantas persoalan anggaran untuk Polri dan KPK yang bekerja untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ditiadakan atau dibekukan.

“Ini cara berpikir anomali Anggota DPR dan merupakan kesewenang-wenangan Anggota DPR sebagai anti klimaks hubungan DPR dan KPK,” ujarnya lagi.

Petrus menambahkan, persoalan memanggil Miryam S. Haryani adalah hak DPR dan kewajiban Miryam S. Haryani untuk memenuhinya, namun KPK dan Polri tidak berada pada posisi wajib memenuhi keinginan DPR ketika DPR menggunakan haknya untuk memanggil Miryam S. Haryani yang sudah berstatus tersangka dan berada dalam tahanan KPK.

“Ancaman Muhammad Misbakhun, Anggota DPR RI Fraksi Golkar, yang juga Anggota Pansus Hak Angket KPK berupa akan membekukan anggaran tahun 2018 untuk Polri dan KPK karena dianggap sebagai tidak menjalankan amanat UU MD3 atau karena Polri menolak melakukan upaya paksa terhadap Miryam S. Haryani, karena alasan persoalan memanggil paksa itu sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014, Tentang MD3, sebetulnya menggambarkan begitu rendahnya kualitas Anggota DPR ketika menyusun, membahas dan mengesahkan sebuah UU khususnya penggunaan wewenang yang terkait dengan penggunaan wewenang Institusi Negara lainnya,” tegasnya.

Setidak-tidaknya, kata Petrus, terdapat fakta bahwa UU MD3 yang meskipun tergolong UU yang sering mengalami tambal sulam perubahan, namun tidak dipikirkan pengaturan secara lebih komprehensif ketika penggunaan kewenangan DPR harus menggunakan kekuasaan lembaga lain.

“Harus diingat bahwa yang namanya UU itu sifatnya mengatur pembatasan penggunaan wewenangan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan,” jelasnya.

Polri dan KPK, kata advokat peradi tersebut, tidak boleh takut dan tidak perlu takut, karena penyusunan anggaran meskipun termasuk dalam domain DPR dan Pemerintah, namun itu adalah kewajiban menjalankan UUD 1945, jadi bukanlah hak semata-mata dari Anggota DPR.

“Lagipula seandainya dalam pembahasan anggaran untuk KPK dan DPR tahun 2018, mata anggaran untuk KPK dan Polri dibekukan atau tidak dibahas, toh akan berlaku anggaran tahun yang lalu sesuai ketentuan pasal 23 UUD 1945. Sikap tegas KPK dan Polri menghadapi arogansi DPR patut diapresiasi karena ini juga menjadi pendidikan politik buat DPR dan masyarakat untuk secara cerdas menyadari mana yang memiliki moralitas tinggi dan mana yang tidak,” tutupnya. (*)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password