breaking news New
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus.

TPDI Minta Bupati Sikka Batalkan Kebijakan Berbau KKN Dalam Proyek Air Bersih

Maumere, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengungkapkan adanya modus baru dalam mafia proyek di era Bupati Sikka, Yosef Ansar Rera.

“Satu lagi modus baru permainan mafia proyek-proyek basah di era Bupati Sikka Yosef Ansar Rera melalui Panitia Pokja 11 UPL. Pasalnya setiap rekanan diwajibkan melampirkan surat dukungan dari Perusahaan Pipa GIP jika ingin menjadi peserta tender dan menang dalam tender proyek pengembangan jaringan air bersih atau air minum desa,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima kabarnusantara.net pada Sabtu (1/7) malam.

Petrus menjelaskan, permainan tender proyek di era Yosef Anser Rera bukan lagi berita baru atau baru berita, karena memang sejak awal kepemimpinan Yosef Ansar Rera sebagai Bupati di Sikka, persoalan makelar proyek-proyek yang akan ditenderkan atau yang ditunjuk langsung pekerjaannya, sudah diatur sedemikian rupa oleh makelar-makelar sebagai kroninya untuk menyelematkan kontraktor-kontraktor kroninya yang sejak awal sudah dibina dalam setiap Pilkada.

“Jangankan hanya sekadar membuat syarat-syarat tambahan untuk menutup peluang bagi kontraktor-kontraktor lain yang bukan kroninya Bupati menang dalam tender, lebih dari itupun dalam sejarah korupsi di Sikka ada Bupati yang nekad melakukannya demi mengikat hubungan KKN bersama kontraktor-kontraktor kroninya,” ungkapnya.

Misalnya, terang Petrus, ada proyek yang kriteria pekerjaannya harus dilakukan denga cara tender, namun Bupati bisa saja lakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa harus dilaksanakan melalui mekanisme Tender atau Lelang.

“Dalam kasus pengadaan pipa untuk proyek pembangunan jaringan air bersih atau air minum desa yang dilakukan oleh Pokja 11 ULP Tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, mayoritas kontraktor yang adalah rekanan Pemerintan Daerah Sikka mengeluh bahkan ada yang mengadu karena terjadi kebijakan sesat yang mempersulit bahkan menutup peluang bagi rekanan atau kontraktor-kontraktor lainnya menjadi peserta tender apalagi untuk memenangkan tender proyek pengembangan jaringan air bersih,” ungkapnya.

Menurut Petrus Selestinus, hal ini terjadi karena salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pokja 11 ULP adalah setiap kontraktor peserta tender harus melampirkan surat dukungan dari Perusahaan Pabrik Pipa GIP.

“Sementara Perusahaan Pipa GIP sudah mematok aturan internalnya hanya mau memberikan surat dukungan hanya kepada satu saja Perusahaan Rekanan/Kontraktor perserta tender, sekalipun Perusahaan Rekanan calon peserta tender yang lain sudah mengusahakan untuk mendapatkan surat dukungan itu dari Perusahaan Pipa GIP namun tetap ditolak dengan alasan hanya diberikan kepada satu saja Perusahaan Rekanan peserta tender,” ujarnya.

Dengan modus ini, jelas Petrus, maka rekanan kontraktor yang dijagokan atau yang menjadi kroni Bupati Sikka melalui Panitia Pokja 11 ULP akan segera mengikat Perusahaan Pipa GIP agar hanya memberikan satu saja surat dukungan atau rekomendasi kepadanya dan menolak perusahaan rekanan yang lain jika nanti meminta surat dukungan yang sama.

“Semua kontraktor rekanan merasa janggal dan dirugikan secara melawan hukum dengan kebijakan Panitia Pokja 11 ULP Tahun 2017 ini, karena dengan sistim surat dukungan dan hanya diberikan kepada satu saja Perusahaan Rekanan oleh Perusahaan Pipa GIP, maka sesungguhnya penentuan pemenang tender tidak lagi berada di tangan Panitia Pokja 11 ULP melainkan sudah tergadaikan sebelum tender dan pemenangnya secara prematur sudah ditentukan oleh Perusahaan Pipa GIP,” jelasnya lagi.

Hal Ini, menurut advokat peradi tersebut, merupakan kebijakan yang sesat dimana sebagian wewenang Bupati tergadaikan kepada Pihak Ketiga demi mengisi pundi-pundinya sebagai amunisi pilkada 2018.

“Untuk melindungi kontraktor-kontraktor dari kesewenang-wenangan Panitia Pokja 11 UPL yang bekerja dibawa bayang-bayang intervensi Bupati Sikka,  maka TPDI meminta Bupati Sikka Yosef Ansar Rera untuk segera membatalkan kebijakan yang berbau KKN dan sangat merugikan rekanan-rekanan lokal yang selama ini dengan jujur mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun oleh Bupati Yosef Ansar Rera tetap membiarkan segala bentuk ketidakadilan ini demi uang dan jabatan,” tutupnya. (Yos/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password