breaking news New

TPDI: Penggunaan Hak Angket KPK Berpotensi Menjadi Delik Politik dan Delik Korupsi

Jakarta,Kabarnusantara.net-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai penggunaann Hak Angket Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menjadi delik politik dan delik korupsi.

“Pansus hak angket KPK, berpotensi menjadi kejahatan politik yang dilakukan oleh DPR RI, karena sikap DPR RI dalam Hak Angket KPK sesungguhnya tidak mencerminkan fungsi representasi rakyat atau dengan kata lain sikap DPR tidak sesuai dengn kehendak rakyat,” kata Petrus dalam pernyataan tertulisn nya, di Jakarta, Jumat, (7/7/2017)

Padahal, kata Petrus, rakyat paham benar bahw DPR tidak berwenang menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh KPK hanya bisa diuji dan diberi sanksi melalui mekanisme hukum yang sudah tersedia yaitu praperadilan, gugatan PMH, penggunaan Hak Ingkar, pembelaan dalam perkara pokok sebagaimana hal itu telah diatur secara cukup melalui KUHAP, UU No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (psl. 63, 65, 66 dan 67), Peran Serta Masyarakat, dll,” ungkap Petrus.

“Dengan demikian penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK merupakan tindakan kesewenangan-wenangan atau tindakan melampaui wewenang Hak Angket DPR sendiri bahkan berpotensi menjadi kejahatan politik yang sangat membahayakan kepentingan rakyat,” sambung dia.

Hal ini, lanjut dia, tentu saja akan merusak sistim hukum dan politik hukum yang sudah baku, serta dapat merugikan rakyat demi menguntungkan koruptor-koruptor yang ada dalam setiap institusi negara termasuk di DPR.

Yang menarik, kata Petrus, penggunaan Hak Angket KPK, dilakukan pada saat KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap sejumlah Anggota DPR yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan dan penganggaran proyek nasional e-KTP dengan angka kerugian negara yang fantastic mencapai Rp. 2,4 triliun.

“Maka, dapat dipastikan bertujuan untuk mempengaruhi jalanya proses pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya terhadap proses pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP yang melibatkan DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Petrus, apabila Hak Angket KPK ini tetap saja berlanjut, terlebih-lebih jika terdapat agenda untuk meminta keterangan Napi dalam rangka penyelidikan terhadap Narapidana Korupsi yang sedang menjalani pidana bahkan ada yang sedang mengajukan PK, tanpa DPR memperhatikan seluruh Etika, Kaidah hukum dan seluruh pranata hukum yang tersedia untuk mengontrol seluruh proses hukum dalam setiap perkara tindak pidana korupsi, maka tindakan pansus Hak Angket KPK dapat dikualifikasi sebagai “kejahatan politik”.

“Oleh karena itu untuk dan atas nama serta kepentingan KPK dalam pemberantasan korupsi, maka kekuatan rakyat harus dapat menghentikan Pansus Hak Angket DPR RI termasuk melalui upaya hukum secara perdata dan secara pidana berupa menuntut seluruh Anggota Pansus Hak Angket KPK sebagai telah melakukan kejahatan politik dan kejahatan korupsi, karena pembentukan Pansus Hak Angket KPK tidak sejalan dengan tujuan pembuat UU, juga penggunaan dana untuk melakukan penyelidikan dalam rangka Hak Angket, telah menggunakan uang negara secara melawan hukum sebesar Rp. 3 miliar untuk suatu pekerjaan yang bukan merupakan wewenang Hak Angket DPR,” pungkas dia. (Ervan/KbN)

 

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password