breaking news New
Foto: Ilustrasi

Saksi yang Berhasil Mengungkap Kejahatan Korupsi Patut Diapresiasi Pemerintah

Jakarta, Kabarnusantara.net – Seorang saksi yang karena kualitas kesaksiannya berhasil mengungkap secara gemilang kejahatan korupsi yang ditangani oleh KPK, ia sesungguhnya seorang pahlawan karena selain ia berhasil mengungkap kejahatan korupsi dan membuat terang siapa tersangkanya, juga ia harus melawan teror dan intimidasi dari kolega-koleganya ketika menyatakan sejumlah fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, melalui siaran pers yang diterima kabarnusantara.net, Selasa (11/7).

Menurut Petrus, kesaksian tersebut membantu aparat penegak hukum untuk menyimpulkan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana dan siapa sebagai tersangka pelakunya atau dengan kata lain bahwa penyidik, jaksa dan hakim dapat menentukan sesuatu yang benar adalah benar dan sesuatu yang salah adalah salah karena keterangan seorang saksi di samping alat bukti lainnya.

“Seorang saksi dalam perkara korupsi, ia sesungguhnya sedang menjalankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, apa lagi menjadi saksi fakta dalam perkara korupsi selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi, yaitu mulai dari intimidasi dari koruptor hingga ancaman untuk dibunuhpun sering dihadapi oleh seorang saksi fakta perkara korupsi,” Ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Petrus, kesediaan seseorang untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, merupakan sebuah “Kewajiban Asasi” seorang warga negara menurut pasal 159 ayat (2) KUHP dan khusus bagi seorang Penyelenggara Negara diatur dalam pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, tanggung jawab hukum seorang saksi adalah bersama-sama dengan KPK memerangi korupsi sebagai musuh rakyat,” pungkasnya.

Dengan demikian, lanjut advokat peradi itu, seorang saksi dalam perkara korupsi, ia sesungguhnya sedang memikul tanggung jawab hukum membantu alat negara penegak hukum menyelamatkan uang negara dari tangan para koruptor.

“Karena itu setiap saksi dengan kualifikasi tertentu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa karena bersama aparat penegak hukum berada dalam medan perang melawan koruptor-koruptor,” katanya.

Menurut Petrus, dalam kasus e-KTP, KPK sangat memerlukan alat bukti berupa keterangan saksi, apalagi kesaksian itu terkait dengan perilaku rekan-rekannya sesama anggota DPR RI yang diduga terlibat sebagai pelaku korupsi dalam proyek nasional e-KTP.

“Peran saksi-saksi dalam perkara korupsi e-KTP harus diungkapkan secara apa adanya sebaga wujud peran partisipatif masyarakat dalam membantu KPK mengungkap dugaan korupsi bernilai trilunan rupiah yang diduga dilakukan oleh mayoritas Anggota DPR RI dari Komisi II dan beberapa pimpinan Fraksi DPR RI,” ujarnya.

“Dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP, sangat sedikit saksi dari anggota DPR RI yang mau kooperatif ketika dipanggil KPK untuk menjadi saksi, mereka antara lain (Melchias M. Mekeng, Marzuki Ali, Ganjar Pranowo dan beberapa nama lainnya),” sambungnya.

Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, jelas Petrus, terdapat ketentuan yang mewajibkan pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menjalankan peran partisipatif untuk memberantas korupsi.

“Karena itu peran Melchias Markus Mekeng, Marzuki Alie, Ganjar Pranowo dkk. yang kooperatif memenuhi panggilan KPK dengan segala konsekuensi, mereka layak diberi penghargaan dan/atau predikat sebagai “pahlawan bangsa” dalam memerangi korupsi, terlebih-lebih bagi saksi yang kualitas kesaksiannya membuat terang sebuah kasus dan berhasil menemukan siapa tersangkanya,” ungkapnya.

Menurut Petrus, pemberian predikat sebagai pahlawan bagi saksi dengan kualifikasi tertentu dalam kasus mega korupsi seperti halnya dalam kasus pengadaan dan penganggaran proyek nasional e-KTP yang melibatkan hampir seluruh anggota Komisi II DPR RI dan beberapa pimpinan Fraksi Partai Politik di DPR, dimaksudkan untuk memotivasi mereka yang memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku korupsi agar mau dan berani bersaksi secara sungguh-sungguh untuk memudahkan pengungkapan kasus dugaan korupsi secara lebih bertanggung jawab.

Sedangkan, lanjutnya, bagi sejumlah saksi yang secara terbuka melakukan pembangkangan layak diproses hukum.

“Memang mayoritas anggota DPR telah bersikap membangkang bahkan mencoba menggagalkan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, namun beberapa Anggota DPR sangat bersikap kooperatif dan secara konsisten membantu KPK memperlancar penyidikan dan penuntutan dugaan korupsi proyek nasional e-KTP dengan konsekuensi mendapat intimidasi, dijauhi bahkan mungkin mendapat ancaman PAW dari Partai Politiknya,” terangnya.

Padahal, ia menjelaskan, menjadi saksi merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara yang oleh UU dijadikan sebagai salah satu kewajiban asasi dalam setiap perkara pidana.

“Disinilah seorang saksi itu menjadi pahlawan, dalam sebuah perkara pidana korupsi. Sikap kooperatif beberapa Anggota DPR RI dalam kasus e-KTP seperti Melchias Markus Mekeng, Marzuki Ali dan beberapa Anggota DPR lainnya yang kooperatif mendapat apresiasi dari KPK, karena itu mereka layak diberi predikat sebagai pahlawan dalam upaya KPK mengungkap dugaan tindak pidana korupsi e-KTP karena kesaksian mereka dan sikap kooperatif mereka bisa dijadikan teladan karena dapat mendorong dan memotivasi mayoritas anggota DPR lainnya yang mencoba menghambat langkah KPK untuk kembali ke jalan yang benar,” demikian dijelaskan Petrus.

Pemberian penghargaan kepada saksi, menurut Koordinator TPDI itu, menjadi sangat penting, karena selama ini masyarakat selalu mempersepsikan dan memberi stigma kepada seseorang yang dipanggil sebagai saksi, dianggap telah terlibat sebagai pelaku dalam sebuah peristiwa pidana korupsi.

“Stigma inilah yang harus dihilangkan dengan cara memberi lable seorang saksi sebagai “pahlawan” sehingga setiap saksi yang dipanggil dan memenuhi kewajibannya itu, ia tentu saja datang dengan membusungkan dada karena hendak memenuhi kewajiban asasinya membantu KPK menemukan kebenaran materil dan menyelamatkan uang negara, agar kesaksian yang diberikan itu dapat berarti bagi bangsa dan negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan bernegara,” tutupnya. (Wirawan/KbN)

<

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password