breaking news New

Lima Pasal Perubahan Dalam Perppu Ormas

Jakarta, Kabarnusantara.net – Pemerintah telah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu ini sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Dalam salinan perppu yang diterima wartawan menyebutkan ada lima pasal yang diubah dan ditambah dari UU lama No 17 Tahun 2013. Sementara yang dihapus cukup banyak yaitu mulai Pasal 63 hingga Pasal 81.

Pasal-pasal yang diubah meliputi Pasal 1 angka 1 terkait defenisi ormas, Anggaran Dasar, dan Anggara Rumah Tangga Ormas. Kemudian ada Pasal 59 tentang larangan terhadap Ormas, Pasal 60 terkait sanksi terhadap ormas yang melanggar aturan, Pasal 61 terkait mekanisme pembubaran ormas, dan Pasal 62 terkait penghentian kegiatan ormas.

Kemudian antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 80 A tentang pencabutan status badan hukum ormas. Antara pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan Pasal 82 A tentang ancaman pidana kepada pengurus ormas.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas diterbitkan untuk mencegah meluasnya ormas anti Pancasila. Alasannya UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak memadai dan tidak cukup untuk mengatasi berbagai perkembangan kegiatan ormas akhir-akhir ini.

“Dalam kenyataan saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (12/7).

‎Ia menjelaskan UU No 17 Tahun 2013 sudah tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketidakmemadai itu baik dari aspek substansi terkait norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Disebutnya, dalam UU tersebut tidak terwadahnya asas hukum administrasi contrario actus yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan ijin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Kemudian pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya terbatas pada ajarana atheisme, marxisisme dan leninisme. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila.

“Ini terjadi kekosongan hukum. Maka mengatasi persoalan ini, pemerintah mengeluarkan Perppu no 2 Tahun 2017 yang diterbitkan 10 Juli lalu,” jelas Wiranto. (OBI/KbN) 

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password