breaking news New

Perppu Diterbitkan, Ormas Anarkis Akan Dibubarkan

Jakarta, Kabarnusantara.net  – Pemerintah telah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada tanggal 10 Juli 2017. Perppu ini sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas karena UU No 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai dan sudah tidak mampu menjawab dinamikan kehidupan sosial masyarakat saat ini.

Dalam Pasal 59, ayat 3, huruf a Perppu tersebut dinyatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan. Huruf b menyebutkan Ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Sementara huruf c dari ayat 3 tersebut menyebutkan ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, menganggu keterntraman dan ketertiban umum serta merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Adapun huruf d menyebutkan Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ormas yang melanggar aturan pada Pasal 59, akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana,” demikian bunyi Pasal 60 dalam Perppu tersebut.

Dalam Pasal 61 disebutkan tahapan pemberian sanksi terhadap ormas yang melanggar. Pada sanksi administratif, dilakukan dengan peringatan tertulis. Kemudian penghentian kegiatan. Terakhir berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

“Peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterbitkan peringatan. Jika tidak memenuhi peringatan tertulis, menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia akan menjatuhkan sanksi peghentian kegiatan. Jika tidak memantuhi peghentian kegiatan, menteri yang menyelenggarakan hukum dan hak asasi manusia melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum,” demikian bunyi Pasal 62.

Sementara dalam Pasal 82 A menyebutkan setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Pasal 59 Ayat 3, huruf c dan d akan dipidana paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun.

Sementara yang melanggar Pasal 59 Ayat 3, huruf a dan b akan‎ dipidana paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. (OBI/KbN) 

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password