breaking news New

Wiranto : Perppu Untuk Mencegah Meluasnya Ormas Anti Pancasila

Jakarta, Kabarnusantara.net – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas diterbitkan untuk mencegah meluasnya ormas anti Pancasila. Alasannya UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak memadai dan tidak cukup untuk mengatasi berbagai perkembangan kegiatan ormas akhir-akhir ini.

“Dalam kenyataan saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (12/7).

‎Ia menjelaskan UU No 17 Tahun 2013 sudah tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketidakmemadai itu baik dari aspek substansi terkait norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Disebutnya, dalam UU tersebut tidak terwadahnya asas hukum administrasi contrario actus yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan ijin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Kemudian pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya terbatas pada ajarana atheisme, marxisisme dan leninisme. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila.

“Ini terjadi kekosongan hukum. Maka mengatasi persoalan ini, pemerintah mengeluarkan Perppu no 2 Tahun 2017 yang diterbitkan 10 Juli lalu,” jelas Wiranto.

Menurutnya, Perppu yang dikeluarkan bukan membatasi kegiatan Ormas atau membatasi kebebasan Ormas. Perppu juga bukan tindak kesewenang-wenangan pemerintah. Selain itu, Perppu yang dikeluarkan tidak bermaksud mendiskraditkan Ormas Islam.

“Perppu yang dikeluarkan untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah berkewajiban menjaga keutuhan negara ini dengan mencegah meluasnya ormas yang anti Pancasila,” tegas Wiranto.

Dia tidak menyebut ormas apa saja yang dibubarkan setelah adanya perppu tersebut. Menurutnya, proses pembubaran dilakukan pada tahapan lanjutan setelah Perppu ini disetujui DPR. (Yos/KbN) 

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password