breaking news New

Ini, Sejumlah Catatan Kritis Cipayung Plus DKI Terkait Perpu No 2 Tahun 2017

Foto Poster

Jakarta, Kabarnusantara.net-Pancasila adalah hasil penggalian Bung Karno dari buminya Nusantara.

Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Tantangan terpenting setelah kemerdekaan adalah mengamalkan Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pendirian bangsa.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil kristalisasi dari ideologi-ideologi besar dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Tanpa Pancasila sebagai alat pemersatu sangat sulit untuk mempertahankan keberlangsungan bangsa dan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Begitu banyak suku bangsa, agama, ras, bahasa, pemikiran dan gagasan, jika tidak diberi sebuah dasar dalam menyusun masa depan bangsa ini, maka sudah pasti bangsa ini tidak akan bertahan lama.

Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terbesar keempat dunia, ada 260 juta jiwa penduduk dengan 700 etnik yang berbeda beda, beragam macam agama dan aliran kepercayaan serta bahasa yang berbeda beda menjadi satu dalam payung yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pidato Bung Karno 1 Juni 1945: Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu golongan tetapi Negara Indonesia adalah negara semua untuk satu).

Situasi objektif bangsa hari ini berbanding terbalik dengan cita-cita pendirian bangsa. Meskipun kata-kata keadilan sosial kerap diumbar para elit dalam kampanye politik dan panggung pencitraan, tetapi faktanya, rakyat Indonesia tersekat-sekat dan terpisahkan oleh jurang ketimpangan ekonomi yang sangat lebar.

Maraknya kemiskinan telah memunculkan berbagai persoalan di Indonesia.

Pemerintah belum mengimplementasikan nilai luhur Pancasila, yaitu gotong royong, demi mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga hal ini menjadi alat kampanye kelompok fundamental kanan untuk merong-rong Pancasila.

Isu kemiskinan dan ketimpangan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrimis dalam melakukan provokasi yang bertentangan dengan Pancasila bahkan ingin menggantikannya dengan ideologi yang lain.

Pemerintah menyikapi fenomena ini dengan menerbitkan Perppu Organisasi Masyarakat No. 2 Tahun 2017 yang menyatakan pembubaran terhadap organisasi masyarakat berada di tangan pemerintah.

Terdapat kejanggalan dari lahirnya Perppu ini, selain mengarah pada kelompok-kelompok ekstremis, Perppu ini juga bisa mengarah pada kelompok-kelompok yang melakukan kritik kepada pemerintah (bersifat ekstensif).

Dalih Pemerintah adalah situasi kegentingan yang memaksa di bangsa ini dan hukum yang ada belum memadai sehingga Perppu perlu dilahirkan.

Pemerintah merasa ada ancaman serius dari kelompok-kelompok ekstremis yang mengancam eksistensi NKRI dan kelompok tersebut menganggap Pancasila gagal dalam prakteknya.

Jika memang ada kelompok ekstremis yang mengancam eksistensi NKRI atau ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, silakan dibubarkan dengan aturan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah bisa menggiring hal ini ke pengadilan terbuka, sehingga rakyat pada umumnya bisa menerima pesan politik yang sehat dari persoalan ini.

Terlepas dari itu, Perppu ini juga memutilasi nilai-nilai demokrasi Indonesia; pemerintah adalah penafsir tunggal Pancasila, kebebasan berserikat dan berpendapat dibungkam secara sepihak, dan terbuka kemungkinan pemerintah menjadi otoriter.

Ini merupakan sesat pikir akut yang sedang diidap pemerintah, pemerintah gagal melihat persoalan yang sebenarnya sehingga salah kaprah dalam menyelesaikannya.

Dalam menjaga semangat kesatuan dan kebhinekaan, Cipayung plus DKI menegaskan, kalau ada kelompok manapun yang berupaya mengancam eksistensi NKRI dan ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain, maka Kelompok Cipayung plus DKI berada di garda depan untuk mendukung pemerintah dan mengawal pemerintah untuk melalukan pembubaran kelompok tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.

Langkah pembubaran harus tetap dalam koridor hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tetap di bawah payung Pancasila.

Sebagai mitra kritis pemerintah Kelompok Cipayung Plus DKI, sebagaimana yang menjadi kiblat gerakan mahasiswa se-Indonesia, akan terus melakukan konsolidasi untuk mengkritisi pemerintah agar masyarakat adil dan makmur terwujud.

Bebrapa catatan kritis Kelompok Cipayung Plus DKI tersebut, diantaranya:

1. Menyayangkan sikap pemerintah yang menerbitkan Perppu 02 tahun 2017 tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokratis dan mengabaikan esensi dari Pancasila

2. Perppu ini membuka ruang lahirnya kembali rezim pemerintahan otoriter

3. Mendesak pemerintah lebih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan memenangkan Pancasila

Cipayung plus DKI pun dihimpun dari sejumlah organisasi gerakan seperti, PMKRI, LMND, KAMMI, GMKI, GMNI dan PMII. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password