breaking news New
besar anggaran pengajuan untuk Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gulung

Kemendesa dan Bupati Manggarai Diduga Alihkan Anggaran Proyek di Desa Gulung

Jakarta, Kabarnusantara.net – Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Gulung, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai-NTT, Vinsensius Runding bersama Kepala Desa Gulung mendatangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) pada Jumat (21/7/2017) di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Sebelumnya mereka sudah empat kali mendatangi Kemendesa tersebut untuk mempertanyakan Proyek Irigasi di Desa Gulung yang diduga kuat telah dialihkan oleh Kemendesa bersama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

“Tujuan kami mendatangi Kementerian Desa yaitu untuk meminta kepastian ketetapan proyek yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati No. HK/281/2016 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Bidang Irigasi Yang Bersumber Dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Manggarai Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016,” ujar Ketua OMS Desa Gulung kepada Kabarnusantara.net di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Desa Gulung, Darius Perau mengaku sangat menyesal atas pengalihan anggaran proyek irigasi yang dilakukan Kemendesa bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai tersebut.

“Saya sebagai Kepala Desa Gulung sangat menyesal atas tindakan atau keputusan dari Kemendes berkaitan dengan usulan proposal untuk pembangunan irigasi Wae Wakat di Desa Gulung. Sebab, Lokasi Irigasi tersebut sudah disurvei oleh kepala bidang irigasi atas nama Bapak Haji Lukman pada tanggal 26 April 2016,” Ujar Darius.

Darius pun menceritakan bagaimana prosesnya hingga Proyek tersebut dialihkan ke lokasi yang lain.

“Bahwa dari hasil tim survei pertama lokasi tersebut layak untuk mendapatkan dana dari kementerian desa. Sebulan kemudian,  pada 18 Mei 2016, tim dari Kemendesa yang dipimpin oleh Pa Idar bersama rombongan melakukan survei untuk kedua kalinya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, rombongan tersebut diterima oleh Kepala Desa Gulung yang didampingi Kabid BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), Siprianus Harum, SH di Hotel Sinda Ruteng. Selanjutnya, pada hari yang sama tim dari desa mengantar tim survei tersebut untuk bertemu dengan Wakil Bupati Manggarai, Victor Madur di rumah jabatannya.

“Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Manggarai menyampaikan bahwa tim survei tersebut akan didampingi oleh Kabid BPMD, Siprianus Harum untuk bertemu langsung dengan Bupati Manggarai, Deno Kamelus, pada 19 Mei 2016,” jelas Darius.

Pasalnya, setelah bertemu dengan Bupati Manggarai, tim survei tersebut diarahkan untuk melakukan survei di lokasi yang berbeda dari tempat sebelumnya yaitu di Wae Wunut, Desa Rado, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.

Hal inilah yang membuat Kepala Desa bersama masyarakat Desa Gulung sangat kecewa, karena tidak sesuai kesepakatan rapat di Hotel Sindah. Tak hanya itu, mereka menduga ada yang tidak beres dengan proyek tersebut.

“Berdasarkan kesepakatan pada 19 Mei 2016 di Hotel Sindah, tim dari Kemendesa akan melakukan survei yang kedua di Desa Gulung. Tetapi kesepakatan tersebut dibatalkan secara tiba-tiba setelah tim survei bertemu dengan Bupati Manggarai pada 19 Mei 2016,” ungkapnya.,

Ia menambahkan, pemberitahuan pengalihan tersebut pun disampaikan Kepala Tim Survei kepada Kepala Desa Gulung hanya melalui pesan singkat.

“Isi pesan singkat tersebut adalah bahwa survei akan dilakukan keesokannya, pada 20 Mei 2016,” katanya.

Namun, pada tanggal yang dijanjikan tersebut, tim survei tak kunjung tiba di Desa Gulung,  Kecamatan Satarmese Barat. Ternyata,  pada hari itu mereka langsung ke Labuan Bajo untuk selanjutnya pulang ke Jakarta.

Tak hanya itu, kata Kades Gulung, tim survei justeru mengungkapkan bahwa birokrasi di Kabupaten Manggarai berbelit-belit.

“Aduh pak kades, salam maaf kami kepada pak Kades dan seluruh masyarakat Desa Gulung. Kami sekarang sudah berada di Labuan Bajo dan besok take off. Kami baru tahu, kalau saja birokrasi di Kabupaten Manggarai ini terlalu berkepanjangan,” tukasnya.

Setelah dua minggu tiba di Jakarta, ia menambahkan,  Tim Survei dari Kemendesa melalui pesan singkat meminta kepada Kepala Desa Gulung untuk mengantarkan sejumlah SK Bupati terkait proyek tersebut.

“Pagi Pak, SK yang harus ttd BUPATI, an: SK Penetapan Lokasi disertai titik koordinat, SK Pengendali Daerah, terdiri dari Kadis dan Subdit, jumlah semua 4 atau 5 orang, SK OMS penerima manfaat yang punya lahan sekitar irigasi dan SK standar harga barang dan jasa kabupaten, demikian pak,” demikian isi pesan singkat tersebut.K

Tanpa curiga, Kepala Desa Gulung pun memenuhi permintaan untuk mengurus SK tersebut ke Bupati Manggarai. Setelah itu, pada 21 Juli 2016, SK tersebut diantar langsung oleh Kepala Desa Gulung ke Kementerian Desa di Jakarta dan diterima oleh Ibu Beatrix.  Bukti Tanda terima dokumen tersebut masih disimpan oleh Kepala Desa Gulung tersebut.

Pada saat itu juga, dirinya mengaku kaget ketika mendengar bahwa proyek yang diusulkannya ternyata sudah dilelang dan pemenang lelang pun sudah diumumkan.

“Saya Kaget, pada tanggal yang sama, Pa Idar menyampaikan kepada saya bahwa proyek tersebut sudah dilelangkan sebelum tanggal 21 Juli 2016, yang dimenangkan oleh Aleks, dari Kabupaten Manggarai,” ungkapnya.

“Setelah itu diminta oleh Pa Idar kepada saya untuk kembali ke Manggarai bertemu dengan Bupati Manggarai untuk menyampaikan hal tersebut,” sambungnya.

Hingga saat ini Kepala Desa Gulung tersebut bersama masyarakat Desa masih memperjuangkan proyek usulannya yang bernilai milyaran itu.

“Kami mohon bantuan dan pencerahan secara akamedik bagaimana sebenarnya proyek ini. Apalagi kami sudah diberitahukan oleh kemendesa bahwa berita acara penyelesaian pekerjaan sudah ditandatangani.  Padahal,  di lapangan kondisinya berbeda,” tutupnya.

Kasus ini telah diinvestigasi oleh Inteligen Ivestigasi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI).

Hasil Investigasi tersebut telah tertuang dalam Dokumen LAKRI terkait penggalihan anggaran serta penetapan pemenang lelang pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (KBN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password