breaking news New

TPDI: Sanksi Pidana Bukan Upaya Terakhir Aparat Penegak Hukum di Perppu Ormas

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus

Jakarta, Kabarnusantara.net –Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai sanksi pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tidak bersifat ultimun remidium.

Hal tersebut menurut Petrus, sanksi pidana bukan upaya terakhir yang diterapkan oleh aparat penegak hukum pada perppu ormas.

Pernyataan Petrus disampaikan untuk mengkritik Jaksa Agung Muda Inteligen (Jamintel) Adi Togarisman dan Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim yang menyatakan bahwa sanksi pidana bersifat ultimun remidium di Perppu Ormas.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan kedua pejabat negara tersebut. Sanksi pidana tidak diisyaratkan sebagai ultimun remidium dalam Perppu Ormas. Sanksi pidana tersebut bisa dijatuhkan pada saat pembubatan ormas bahkan sebelum pembubaran ormas sanksi pidananya terhadap anggota dan pengurus ormas bisa dilakukan,” ujar Petrus saat diskusi bertajuk “Perppu Ormas untuk Semua” di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta pada Minggu, 23 Juli 2017.

Selain Petrus, hadir juga Pengamat Politik Boni Hargens, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, Pengamat Kebijakan Publik Witler Silitonga, Direktur INTRANS Andi Saiful Haq, dan Sekretaris LTN NU Syafiq Alielha.

Lebih lanjut, Petrus menilai prinsip ultimum remedium dalam Perppu Ormas hanya bagi penjatuhan sanksi administratif khususnya sanksi pembubaran Ormas.

Menurutnya sanksi pembubaran ormas merupakan upaya terakhir jika setelah dilakukan peringatan tertulis dan penghentian kegiatan, ormas bersangkutan masih saja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Jika ormasnya tetap bandel pasca pemberian surat peringatan, maka pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum disertai pembubaran ormas menjadi upaya terakhir. Jadi, sanksi administrasi berupa pembubaran ormas yang menjadi ultimum remidiun, bukan proses dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota dan pengurus ormas tersebut,” jelas Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) itu.

Lebih jauh, pandangan Adi Togarisman dan Ifdhal Kasim terkait sanksi pidana tersebut menurutnya bisa memberikan angin segar kepada ormas-ormas anti Pancasila dan UUD 1945.

Pasalnya, jika sanksi pidana dinilai bersifat ultimum remidium, maka berpotensi menyulitkan posisi penegak hukum untuk menindak anggota atau pengurus Ormas yang bersikap anti-Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Jangan sampai publik menilai ada upaya dari oknum-oknum tertentu di pemerintahan yang memperlemah langkah pemberantasan ormas-ormas berikut anggota dan pengurusnya yang bertentangan dengan Pancasila,” papar Petrus.

Ia pun menegaskan agara langkah administratif dan langkah pemidanaan harus berbarengan dan tidak boleh langkah penindakan adminsitratif menegasikan langkah pemidanaan.

“Begitu pula sebaliknya langkah pemidanaan tidak boleh menegasikan langkah penindakan secara administrtaif. Jadi, jangan sampai dipahami secara salah sanksi pidana yang dimaksud Perppu Ormas sehingga dianggap sebagai ultimum remedium,” ujarnya. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password