breaking news New

Koordinator TPDI Tuntut KPK Segera Rutankan Setya Novanto

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat PERADI

Jakarta, Kabarnusantara.net, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menahan Tersangka Setya Novanyo (SN) dalam Rumah Tahanan Negara atau RUTAN, dalam kasus dugaan korupsi proyek nasional e-KTP.
Hal tersebut diungkapkan koordinator TPDI, Petrus Selestinus.

Dirinya menilai hal tersebut dilakukan demi menyelamtkan lembaga DPR sebagai “representasi rakyat” dengan tiga fungsi utamanya.

“Penahanan SN ini dilakukan demi menyelamatkan Lembaga DPR sebagai “representasi rakyat” dengan tiga fungsi utamanya yakni, fungsi bugeting, fungsi kontrol dan fungsi legislasi,” ungkap Petrus.

Lebih lanjut, dirinya melihat ketiga fungsi ini saat ini telah terbebani secara politik dan psikologis sehingga merugikan posisi “representasi rakyat”.

Selain itu, upaya mendorong KPK untuk segera merutankan Setya Novanto menurutnya dilakukan demi mencegah terjadinya perbuatan korupsi secara berlanjut.

“Mengingat peristiwa korupsi proyek e-KTP ini terjadi pada saat SN menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, sedangkan sekarang SN sudah naik pangkat dengan jabatan strategis dan rawan KKN yaitu menjadi Ketua DPR RI, tentu saja potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam skala yang lebih besar dan berlanjut dengan modus yang lebih canggih sangat mungkin terjadi,” kata Petrus.

Tak hanya itu, upaya merutankan SN menurutnya juga dilakukan demi menutup kesempatan upaya dari SN untuk mempengaruhi saksi-saksi dan menghilangkan barang bukti yang mungkin saja masih dibutuhkan oleh KPK.

Advokat PERADI itu pun menilai, seandainya KPK melakukan penahanan pada saat sekarang ini kepada SN maka KPK sesungguhnya sedang memulihkan fungsi “representasi rakyat” yang melekat dalam diri DPR RI. Karena baginya, secara hukum penahanannya itu sah serta memiliki legitimasi yang tinggi.

“Jika KPK menahan SN saat ini maka KPK sedang memulihkan fungsi “represntasi rakyat”. Ini sah dilakukan, karena selain SN sudah diberi status tersangka, juga pasal-pasal yang dipersangkakan kepada SN terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek nasional e-KTP adalah pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang ancaman pidananya maksimum 20 tahun penjara,” papar Petrus.

Karena itu dirinya menegaskan, penahanan atas diri SN pada saat sekarang ini, merupakan sebuah keharusan sesuai dengan rasa keadilan publik yang menghendakinya dan sekaligus untuk memastikan bahwa di mata KPK tidak ada satu orangpun yang kebal hukum.

Disamping itu menurutnya bagi KPK, proses penyelidikan DPR yang dilakukan melalui lembaga Pansus Hak Angket KPK sama sekali tidak berpengaruh sedikitpun.

“Proses penyelidikan DPR melalui Pansus Hak Angket KPK tidaklah berpengaruh sedikitpun.
Bahkan bukan saja KPK yang semakin percaya diri, akan tetapi masyarakat luaspun semakin percaya diri untuk tetap membela KPK untuk membenahi wajah hukum kita,” tutur Petrus.

Namun demikian, jika KPK tidak segera melakukan penahanan terhadap SN, menurutnya akan ada tiga pihak yang dirugikan.

Pertama, Partai Golkar akan mengalami hambatan psikologis dalam konsolidasi internal, terutama menyiapkan Pilkada, Pileg dan Pilpres, terlebih-lebih ketika Golkar hendak membangun koalisi dengan Parpol lain di tengah merosotnya kepercayan publik terhadap Partai Golkar saat mengikuti kontestasi pilkada karena Partai Golkar dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang berstatus tersangka.

Kedua menurutnya, DPR RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang seharusnya dipimpin oleh seorang Tokoh dengan kriteria Negarawan, namun kriteria negarawan dalam diri SN sudah sirna, apalagi kriteria sebagai seorang Negarawan pada diri SN sangat minim dimilikinya (tidak adanya kemampuan yang sangat cemerlang dalam melakukan perubahan, tidak memiliki keberanian melakukan terobosan yang progresif bahkan revolusioner sebagai solusi untuk menghadapi persoalan bangsa dll) ketika memimpin Lembaga DPR RI.

Ketiga, masyarakat NTT karena memiliki seorang Legislator yang berstatus tersangka, sehingga dikhawatirkan hal-hal kecil yang dilakukan di NTT bisa dimaknai sebagai bersumber dari uang hasil korupsi. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password