breaking news New

Peduli Demokrasi, PMKRI Yogyakarta: Kampus Tak Boleh Anti Kritik

Ket. Foto Dari Kiri ke Kanan (Ketua BSO Hukum dan HAM, Sekjen dan PGK)

Yogyakarta, Kabarnusantara.net – Kasus pencabutan status kemahasiswaan yang menimpa 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 (UP 45) oleh rektor UP 45, Bambang Irjanto menuai reaksi bergam pihak.

Salah satu diantaranya datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta Santo Thomas Aquinas.

PMKRI Cabang Yogyakarta melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Ren Warang kepada Kabarnusantara.net menuturkan kampus sebagai laboratorium demokrasi tidak boleh anti kritik, represif dan mengekang hak-hak demokrasi mahasiswa.

“Kampus sebagai lembaga demokrasi tak boleh mengekang hak-hak demokrasi mahasiswa, tak boleh anti kritik apalagi represif terhadap sikap mahasiswa yang mencoba mengawal dinamika kampus,” ungkap Warang seusai konferensi pers aliansi mahasiswa Proklamasi yang berlangsung di Pendopo LKIS pada Selasa (08/8/2017).

Lebih jauh, dirinya juga menuturkan kasus yang kini sedang bergulir di UP 45 turut menorehkan persoalan hak asasi manusia.

“Persoalan di UP 45 ini telah terjadi pelanggaran kemanusiaan. Masalah kemanusiaan itu sesungguhya telah dijamin dalam konstitusi kita yakni dalam UUD 45 pasal 28 terkait kebebasan berserikat dan berpendapat. Dan dalam UU No.12 pasal 6 juga menyatakan pendidikan tinggi dilaksanakan secara demokratis. Meski demikian, hal ini tidak terjadi di UP 45 dimana ketika mahasiwa menutut transparasi kampus malahan mereka di drop out,” tutur mahasiswa hukum UAJY tersebut.

Menapik keterlibatan PMKRI Cabang Yogyakarta dalam aliansi mahasiswa Proklamasi, Warang mengatakan hal tersebut didasari atas kepeduliaan terhadap dunia pendidikan dan atas kesadaran berdemokrasi di kampus yang syarat mencoreng dunia pendidikan khususnya mencoreng identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

“PMKRI Cabang Yogyakarta terlibat dalam aliansi mahasiswa Proklamasi untuk mengawal aksi 22 mahasiswa UP 45 yang di DO, lebih didasari atas kepeduliaan terhadap dunia pendidikan khususnya demokrasi di lingkungan kampus. Kami juga melihat peristiwa di UP 45 ini dapat mencoreng dunia pendidikan khususnya mencoreng identitas kota Jogja yang dikenal sebagai kota pendidikan,” terang Warang.

Tak hanya itu, dirinya juga menilai kasus yang bergulir di UP 45 akan memberikan signal kepada setiap lembaga pendidikan tinggi agar lembaga pendidikan tinggi betul-betul menjadikan laboratorium demokrasi yang baik.

“Kasus di UP 45 ini sesungguhnya meberikan signal yang baik kepada kampus-kampus agar tetap siap menjadi laboratorium demokrasi yang baik. Jika masih ada kampus yang tetap melakukan hal serupa UP 45, PMKRI Yogyakarta selalu siap melawan, karena kampus harus bisa menjadikan mahasiswa sungguh-sungguh sebagai agen perubahan,” tutup Warang. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password