breaking news New

Yusril dan HTI Tunjukan Sikap Ambigu dan Inkonsisten Menghadapi Perppu Ormas

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Kabarnusantara.net – Sikap Yusril Ihza Mahendra atau akrab disapa Yusril dan HTI dalam menghadapi Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas dapat dikategorikan sebagai “sikap ambigu dan inkonsisten”. Hal itu diungkapkan Koordinator TPDI, Petrus Selentinus.

Menurutnya, sikap inkonsisten dan ambigu HTI dan Yusril didasari pada permohonan Uji Formil dan Uji Materil yang dilakukan secara bersamaan terhadap kehadiran perppu ormas.

“Pasalnya, di satu sisi Yusril bukan hanya mengajukan permohonan Uji Formil akan tetapi juga pada saat yang sama Yusril mengajukan Uji Materiil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, yang sudah membuahkan pencabutan status Badan Hukum dan sekaligus pembubaran HTI,” ungkap Petrus.

Selain itu, yang lebih mengherankan menurutnya adalah ketika Permohonan Uji Formil dan Uji Materiil Perppu No. 2 Tahun 2017, Yusril bukan saja tidak mewakili HTI sebagai Badan Hukum privat, akan tetapi HTI sendiri sama sekali tidak mengajukan Permohonan Uji Formil dan/atau Uji Materil atas Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.

Koordinator PERADI itu menilai, keberadaan Yusril adalah perwakilan Ismail Yusanto dalam kapasitas sebagai jubir HTI mengajukan Permohonan Uji Formil dan Materiil untuk menguji konstitusionalitas Perppu No.2 Tahun 2017.

Lebih lanjut, dirinya melihat hal tersebut mengakibatkan legal standing Yusril dalam Permohonan Uji Konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017 pun menjadi tidak jelas bahkan sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan hukum pihak HTI, karena menurutnya HTI sebagai pihak yang paling dirugikan dengan berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017, justru tidak tampil atau menunjuk Kuasa Hukum kepada Yusril untuk tampil membela kepentingannya.

Ia mengaku bingung dan mempertanyakan pihak sesungguhnya yang dibela Yusril dalam perkara uji konstitusionalitas perppu ormas.

“Muncul pertanyaan, siapa sesungguhnya pihak yang dibela Yusril dalam perkara Uji Konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017. Jika Yusril hanya ingin membela Ismail Yusanto dan HTI, lalu bagaimana dengan posisi kepentingan bangsa dan negara terkait upaya Uji Materiil dan Uji Formil yang hendak diuji oleh Yusril,” tutur Petrus.

Ia juga menghakimi, perjuangan Yusril sangatlah tidak bermanfaat untuk kepentingan umum

“Perjuangan Uji Formil dan Uji Materiil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Yusril, nampaknya tidak membawa manfaat bagi kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan umum, bahkan kepentingan umum dalam upaya Uji Formil dan Uji Materil yang dilakukan Yusril saat ini justru dikorbankan, karena target Permohonan Uji konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017 yang diharapkan oleh Yusril adalah menghidupkan kembali HTI dan Ormas Radikal lainnya, sehingga jika MK mengabulkan, maka upaya pemerintah untuk secara cepat dan pasti menyelamatkan bangsa ini dari ancaman perpecahan sulit diwujudkan,” pungkas Petrus.

Tidak hanya itu, pertanyaan lain ia munculkan untuk Yusril dari sikap ambigu dan inkonsistensi dari Yusril yakni, ketika Yusril mengajukan permohonan Uji secara Formil dan Materiil secara berbarengan terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam satu Permohonan Uji konstitusionalitas, maka Yusril sesungguhnya pada waktu yang bersamaan mengakui “Proses Pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2017” secara Formil sah, karena melakukan Uji Materil atas beberapa pasal dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, akan tetapi sekaligus Yusril mengingkari pengakuan atas sikap Uji Materiilnya karena melakukan Uji Formil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password