breaking news New

Merawat Gerakan Indonesia Merdeka

Alfred R. J. Nabal, Sekjend Demisioner PMKRI Cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas Periode 2015-2017

Oleh: Alfred Rodriques Januar Nabal

Pidato Soekarno Indonesia Menggugat secara lugas menunjukkan posisi Indonesia yang menolak pengekangan atas hak-hak individu. Para penjajah dan bangsawan lokal yang memperlakukan rakyat semena-mena harus disingkirkan dari bumi Indonesia. Inilah cita-cita luhur yang menjadi roh gerakan dalam revolusi Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memiliki komposisi multi-etnis, multi-rasial, dan multi-agama. Kemajemukan ini merupakan realitas yang mesti terus dilestarikan dengan tetap terikat kepada kesetiaan yang utuh terhadap tanah airnya dan bersedia mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai terwujud hak-hak setiap individu dan hidup berdampingan secara damai dalam kondisi kemajemukan.

Penegasan terhadap kemerdekaan Indonesia ini diletakkan pada dua pilar, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi negara. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah semboyan nasional yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan. Semboyan ini mengandung dua arti. Pertama, bangsa Indonesia memberikan pengakuan yang setinggi-tingginya akan realitas keberagaman suku-suku bangsa dan agama. Kedua, adanya sebuah kesadaran akan posisi kesedarajatan suku-suku bangsa dan agama tersebut di ruang publik.

Realitas keberagaman tidak saja dilihat sebagai entitas-entitas yang sederajat kedudukannya, tetapi kesederajatan ini menjadi nilai mutlak terjalinnya persatuan dan kesatuan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, Pancasila merupakan rumusan saripati dari seluruh filsafat kebangsaan. Nilai-nilai luhur yang dimiliki masing-masing etnis, ras, dan agama terangkum dengan baik dalam sila-sila Pancasila. Hal ini menandakan pengakuan atas identitas-identitas yang ada.

Kenyataan yang Kontradiktif

Realitas kemajemukan Indonesia dapat menjadi kekuatan sekaligus ancaman terhadap eksistensi negara-bangsa. Ia menjadi sebuah kekuatan ketika kemajemukan ini dikelola dan dirawat dengan baik. Sebaliknya, ia akan menjadi ancaman yang serius ketika perbedaan-perbedaan dalam masyarakat mengemuka dan mengabaikan prinsip persatuan dan kesatuan.

Menguatnya simbol-simbol identitas dapat menjadi ancaman keberlangsungan bangsa Indonesia. Dinamika kehidupan bangsa Indonesia tidak terlepas dari persoalan-persoalan menguatnya identitas-identitas tersebut.
Penguatan identitas dalam masyarakat melahirkan konflik-konflik horizontal. Akibatnya, muncul berbagai pertikaian yang berlatarkan etnis, agama, wilayah, dan ras.

Perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari berbagai konflik ini. Kenyataan-kenyataan ini merupakan hal yang kontradiktif terhadap cita-cita Indonesia merdeka.

Tiga ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dewasa ini adalah radikalisme, etno-nasionalisme, dan melemahnya peran negara dalam menjamin kehidupan masyarakat. Tiga ancaman ini menggiring opini masyarakat yang mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah kebangsaan Indonesia yang heterogen.

Radikalisme berkembang pesat di Indonesia pada awal abad ke 21, pasca runtuhnya orde baru. Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis.

Secara historis-sosiologis, gerakan ini lebih sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan, meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan.

Terdapat tiga aspek yang mendorong munculnya gerakan radikalisme di Indonesia, yaitu aspek orientasi politik, aspek emosi keagamaan yang kuat, dan aspek kultural.
Gerakan radikalisme merupakan gerakan yang tidak menerima perbedaan. Perbedaan dianggap sebagai sebuah ancaman dalam upaya mencapai tujuannya.

Kondisi demikian tentu menjadi ancaman dan tantangan terhadap diskursus multikulturalisme. Apalagi, gerakan radikalisme di Indonesia saat ini sudah menyusup ke dalam institusi-institusi pendidikan tinggi.

Peneliti Lipi, Anas Saidi menjelaskan, radikalisasi ideologis menyasar kepada anak muda dengan perguruan tingi sebagai lokus sentrumnya. Sejak tahun 2011, gerakan radikalisme di kampus-kampus seperti UGM, UI, IPB, Unair, dan Undip semakin meningkat. Pola gerakan radikalisme yang demikian tentu menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan dinamika kebangsaan Indonesia.

Sementara itu, etno-nasionalisme yang menguat menjadi ancaman besar terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Sentimen kedaerahan yang sedemikian kuat ini merupakan implikasi dari desentralisasi dan otonomisasi daerah. Nasionalisme lokal ini mulai tampak apabila tidak diantisipasi secara baik.

Ancaman perpecahan pun terus menggerus dinamika kehidupan bangsa. Upaya-upaya pemisahan diri dilakukan beberapa wilayah sebagai wujud etno-nasionalisme ini.

Radikalisme dan etno-nasionalisme ini akan semakin menguat ketika negara tidak menjalankan perannya dengan baik. Kekuasaan negara yang tidak mengatur secara merata pembagian hak masing-masing daerah melahirkan banyak perlawanan terhadapnya. Identitas-identitas etnis dan agama menjadi simbol-simbol kuat untuk memunculkan perlawanan sosial terhadap negara.

Pada situasi ini, negara akan sulit hadir dengan kekuatannya yang memaksa. Melemahnya kekuatan negara ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dalam melihat negara sebagai wahana persatuan masyarakat. Negara sebagai simbol persatuan akan kalah dengan simbol-simbol etnisitas dan agama.

Hantaman Globalisasi

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang akan terus dihantam berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar.

Ancaman internal melalui gerakan radikalisme, etno-nasionalisme, dan posisi tawar negara yang terus tergerus. Ancaman eksternal terwujud dalam gelombang globalisasi yang menghantam semua negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dunia tidak dapat memungkiri globalisasi ini.

Globalisasi lahir dari peradaban manusia yang semakin modern. Mengingkari globalisasi sama halnya dengan menolak peradaban manusia.

Globalisasi merupakan mekanisme pasar yang mengatur seluruh dunia tanpa mengenal batas-batas negara. Globalisasi mereduksi proteksi negara terhadap berbagai sektor ekonomi. Pertukaran barang dan jasa dilakukan secara lebih leluasa karena batas-batas negara terus disamarkan.

Mekanisme pasar ini mengatur segala lini dinamika kehidupan masyarakat menurut logika untung rugi. Kondisi ini mengantar masyarakat kepada persaingan yang tidak sehat.

Globalisasi yang mengantar masyarakat kepada persaingan global melahirkan penyakit-penyakit sosial. Kemisikinan, pengangguran, ketidakmerataan, dan marginalisasi semakin marak terjadi.

Globalisasi memaksa setiap individu untuk menguasai pengetahuan dan teknologi. Mereka yang tidak mampu menguasai ini akan terkena seleksi alam, sehingga terisolasi dari peradaban modern. Situasi inilah yang melahirkan penyakit sosial tersebut.

Negara-negara dunia ke tiga, termasuk Indonesia, adalah negara-negara yang paling merasakan efek-efek globalisasi ini. Segenap elemen bangsa perlu mengambil sikap tegas dalam menyikapinya, jika tidak ingin menjadi bangsa yang terkena seleksi alam dan terisolir.

Ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan globalisasi merupakan tanggung jawab segenap elemen masyarakat, dengan negara sebagai pelopornya.

Negara perlu menemukan formula yang baik untuk mengakomodasi setiap tuntutan masyarakat. Ketika negara gagal mewujudkan ini, maka pertanyaan tentang urgensi negara dalam tatanan global ini terus mencuat. Masyarakat pun akan tersegmentasi menurut kelompok-kelompok etnis, agama, dan ras yang menjadi ancaman besar terhadap integrasi sebuah negara-bangsa Indonesia.

Merumuskan Gerakan Bersama

Indonesia merupakan sebuah negara-bangsa yang lahir dari sebuah gerakan sosial. Oleh karena itu, Indonesia akan terus bertahan sebagai sebuah negara-bangsa karena gerakan sosial yang terus digelorakan.

Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka bukan karena kekuasaan negaranya, tetapi karena setiap elemen terus melakukan gerakan sosial.

Merefleksikan gerakan yang hadir dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia penting untuk dilakukan, agar para pelaku pada setiap jamannya mampu menghidupi satu semangat dasar yang sama, yaitu cita-cita persatuan dan kesatuan Indonesia yang mejemuk. Refleksi ini juga menjadi landasan pijak dalam mengidentifikasikan setiap persoalan yang hadir untuk kemudian mampu merumuskan solusi secara bersama.

Persoalan radikalisme, etno-nasionalisme, peran negara yang terus tergerus, dan hantaman globalisasi menjadi persoalan utama bangsa Indonesia dewasa ini.

Persoalan-persoalan ini menghantam segala lini kehidupan masyarakat. Mengharapkan negara untuk mengatasi persoalan ini adalah sesuatu yang naif.

Negara sebagai wahana perjuangan cita-cita persatuan dan kesatuan perlu ditopang. Gerakan-gerakan sosial yang muncul menemukan ruangnya dalam diskursus kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan terus menjadi komponen penting untuk mengatasi persoalan bangsa.

Persoalan-persoalan radikalisme dan etno-nasionalisme perlu direspons agar tidak membahayakan keberadaan negara.

Selain menggunakan negara untuk meresponsnya, baik menggunakan pendekatan militer maupun pendekatan kesejahteraan masyarakat, gerakan-gerakan sosial harus terus dilakukan.

Jika negara merespons persoalan menggunakan hard power, maka gerakan-gerakan sosial mengambil langkah yang lebih soft power. Gerakan kontra argumen senantiasa didorong ke dalam ruang publik.

Radikalisme dan etno-nasionalisme yang menutup diri terhadap dialog dilawan dengan melakukan dialog yang terus menerus, baik dialog gagasan maupun dialog karya.

Selain itu, gerakan pemikiran dilakukan untuk menyebarkan gagasan perdamaian dan kemanusiaan.

Selain itu, fenomena globalisasi perlu ditempatkan secara integral dalam wacana gerakan. Menguatnya fenomena globalisasi menuntut setiap individu dalam sebuah masyarakat untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut, globalisasi sebagai mekanisme pasar perlu ditandingi dengan mewujudkan ekonomi nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.

Penguasaan pengetahuan, teknologi, dan kemandirian ekonomi menjadi visi gerakan saat ini. Untuk itu, gerakan aktivisme profesionalistik harus diwujudkan.

Gerakan aktivisme profesionalistik merupakan sebuah gerakan yang menyasar kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan tidak tenggelam dalam arus globalisasi.

Gerakan aktivisme profesionalistik memungkinkan setiap individu memiliki keahlian dalam bidangnya dan menggunakan keahlian yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Aktivisme dilihat sebagai roh dan semangat dasar, sedangkan profesionalistik dilihat sebagai instrumen dalam mewujudkan semangat ini.

Gerakan aktivisme profesionalistik memungkinkan masyarakat pada satu sisi melihat bangsa sebagai milik bersama patut dijaga, dan di sisi lain menempatkan globalisasi sebagai ruang aktivitas yang diperuntukkan bagi pembangunan bangsa.

Penulis Adalah Aktivis PMKRI Cabang Yogyakarta

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password