breaking news New

Ajak Massa Tolak Perppu Ormas, TPDI Nilai Yusril Kalah Secara Kualitas Sebagai Advokat

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus

Jakarta, Kabarnusantara.net – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyesalkan sikap Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukum Ismail Yusanto, jubir HTI yang mengajakan, dukungan dan dorongan secara terbuka kepada masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi, menolak Perppu No. 2 Tahun 2017, tentang Ormas.
Hal tersebut disampaiakan, koordinator TPDI, Petrus Selestinus pada Rabu, 23 Agustus 2017.

Meski aksi unjuk rasa memang benar tidak dilarang apalagi aksi demo itu adalah hak asasi manusia dan wujud berdemokrasi, menurutnya sikap Yusril sangatlah aneh.

“Berdemostrasi tentu bagian dari demokrasi, namun sikap Yusril yang nampak aneh adalah mengajak masyarakat melakukan aksi demo menolak Perppu dan sekaligus merapatkan barisan ramai-ramai menggugat Pemerintah untuk mempercepat proses dan mandapatkan hasil dari upaya hukum yang tengah dilakukan,” ungkap Petrus.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai seorang Advokat senior, Yusril seharusnya paham betul bahwa satu gugatan untuk uji materil UU terhadap UUD 1945, kalaupun dikabulkan, hasilnya mengikat untuk semua pihak bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga baginya, ajakan Yursil agar masyarakat yang menolak Perppu ramai-ramai maju serentak melakukan langkah hukum berupa uji konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017, memberi kesan betapa Yusril sedang tidak percaya diri secara kualitas sehingga memerlukan gerakan secara kuantitas untuk menghadapi Permohonan Uji Konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas melawan Pemerintah.

Dorongan Yusril kepada masyarakat luas agar melakukan aksi demostarsi dinilainya sangata mengabaikan aspek ekonomi.

“Melibatkan masyarakat banyak apalagi mendorong massa untuk melakukan aksi demo, maka Yusril sama sekali mengabaikan dampak sosial ekonomi dari efek demo karenanya tidak mempertimbangkan kerugian secara sosial dan ekonomi berupa jalan macet, masyarakat harus meninggalkan pekerjaan untuk sebuah upaya konstitusional yang sesungguhnya tidak memerlukan massa besar bahkan bisa saja dilakukan oleh hanya satu orang atau seorang Kuasa Hukum, sebagaimana Ismail Yusanto, Jubir HTI sudah menunjuk Yusril untuk menguji secara gormil dan materiil konstotusional Perppu No. 2 Tahunn2017, dengan melibatkan massa besar,” tegas Advokat PERADI itu.

Lebih dari itu, langakah Yusril untuk menggerakan massa dinilainya sangatalah politis.

“Bisa dibayangkan kalau Yusril sudah menempuh langkah konstitusionalitas untuk membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas dengan mengajak masyarakat yang menolak Perppu untuk bersama-sama menggugat, maka ini sudah langkah politis, gerakan politik pengerahan massa untuk sebuah upaya yang hanya cukup dilakukan oleh satu orang tanpa harus melibatkan banyak pihak,” tutur Petrus.

Ia pun mepertegas keberadaan dari panggung MK sebagai tempat mencari keadilan bukan tempat untuk menghimpun masssa.

“Panggung MK bukanlah tempat untuk menghimpun massa, tetapi tempat untuk rakyat datang memohon keadilan dan dapat dilakukan melalui perwakilan berupa Kuasa Hukum sepertihalnya Yusril sudah lakukan dengan mendapat kuasa dari Ismail Yusanto, jubir HTI,” tutup ketua Tem Foce Forum Advokat Pengawal Konstitusi itu. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password