breaking news New

TPDI: Polri Tak Boleh Membunuh Profesi Debt Collector

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus

Jakarta, Kabarnusantara.net – Polri tidak boleh membunuh profesi “debt collector” dengan menyampaikan ancaman tembak di tempat dan menggeneralisir profesi debt collector sama dengan begal. Hal tersebut dikatakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus.

Menurut Petrus jika ptofesi debt collector dibunuh akan menimbulkan sikap permusuhan secara masif anatara masyarakat dan debt collector.

“Jika profesi mereka dibunuh, ini akan menimbulkan permusuahan yang masif antara keduanya. Bisa saja timbul tindakan main hakim sendiri dari masyarakat terhadap profesi debt collector sebagai akibat pernyataan perintah Kapolres Sumenep untuk “tembak di tempat” terhadap debt collector yang melakukan praktek tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya atau disamakan dengan begal,” ungkap Petrus seperti yang ditulis dalam rilis yang diterima Kabarnusantara.net pada Rabu, (23/08/2017).

Ia menilai, pernyataan Kapolres Sumenep menyamakan profesi “debt collector” identik dengan “kelompok begal” sebagai pernyataan yang sangat berlebihan, tidak bertanggung jawab dan tidak berperikemanusiaan.

“Ini adalah “pembunuhan karakter” profesi debt collector, karena diucapkan oleh beberapa Kapolres akibat sikap tidak terpuji bebearapa oknum debt collector dalam menjalankan profesinya,” tegas Advokat PERADI itu.

Karena melihat jumlah yang banyak dan sangat membantu pembisnis, dirinya mlahan berharap agar pihak Polri bisa memberikan pembinaan bagi profesi debt collector.

“Sebagai sebuah profesi dalam bidang jasa, Polri wajib memberikan pembinaan terhadap profesi “debt collector” karena jumlah debt collector di Indonesia ini cukup besar, ratusan ribu orang dan jasanya sangat besar dalam membantu pebisnis dan masyarakat umum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang rumit yang dihadapi oleh masyarakat,” tutur Petrus.

Lebih lanjut, Petrus menjelaskan profesi debt collector hadir karena adanya hubungan hukum hutang piutang antara debitur dan kreditur dalam lalu lintas hukum perjanjian.

” Profesi “debt collector” merupakan sebuah profesi yang lahir karena adanya hubungan hukum hutang piutang antara debitur dan kreditur dalam lalu lintas hukum perjanjian. Karena itu jika suatu saat ada pihak yang didatangi “debt collector” menagih hutang, kemudian pura-pura panik, lantas lapor polisi, itu namanya tidak fair karena kehadiran debt collector dalam urusan hutang piutang sudah ditentukan dan menjadi bagian di dalam perjanjian hutang,” jelas Petrus.

Dengan demikian, kepada debitur dirinya berharap agar seharusnya tahu bahwa ketika dirinya didatangi debt collector maka berarti terdapat persoalan hukum yang sudh sangat serius antara si debitur dengan kreditur yang sudah sulit dikomunikasikan lagi dengan cara biasa.

Petrus menambahakan, munculnya peran debt collector dalam dunia bisnis, hal itu merupakan sebuah realitas sosial yang kehadirannya dalam hubungan hukum didasarkan pada perjanjian hutang atau karena perbuatan hukum lain yang kemudian melahirkan hubungan hutang piutang.

Kehadiran debt collector dalam masyarakat karena tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap perjanjian dan/atau hukum sangat rendah.

Ada beberapa alasan mengapa profesi debt collector laris manis dalam dunia bisnis menurut Petrus Selestinus.
Alasannya adalah:
1. Rendahnya tanggung jawab para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, sehingga tingkat wanprestasi menjadi makin tinggi.
2. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, selain karena biayanya mahal juga waktunya bertele-tele tanpa ada jaminan untuk mendapatkan keadilan.
3. Keinginan pebisnis agar perputaran uangnya berjalan cepat.
4. Biaya Jasa debt collector lebih murah, cepat selesai dan tidak ada resiko ongkos bisnis yang merugikan. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password